Dapat Vaksin Sinopharm dari UEA, Menkes: Tidak Akan Dijual Kimia Farma

Diberikan Kepada Difabel

Tetapi, belakangan pemberangkatan jemaah haji tahun ini ditiadakan. Akhirnya vaksin tersebut dialihkan untuk para difabel.

" Ini diberikan sebagai jatah pribadi Bapak Presiden ke difabel-difabel yang ada di zona-zona merah," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah membuka opsi Vaksinasi Gotong Rotong Individu atau Vaksinasi Berbayar kepada masyarakat. Opsi ini akan dijalankan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan vaksin Sinopharm.

Sempat ditetapkan tarif vaksinasi sebesar Rp321.660 untuk satu dosis vaksin. Sementara biaya vaksinasi ditetapkan Rp117.910 per dosis.

Sehingga bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin ini harus mengeluarkan uang sebesar Rp439.570 untuk satu kali penyuntikan. Sedangkan jika ingin dua kali, maka biayanya sebesar Rp879.140.

Vaksin Berbayar Banyak Dikritik, Ini Kata Menteri Kesehatan

Dream - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan, Vaksinasi Gotong Royong Individu atau Vaksin Berbayar hanya sebagai opsi. Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi.

" Vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya Pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers usai rapat terbatas disiarkan Sekretariat Presiden.

Budi mengatakan, pemerintah memperluas cakupan Vaksinasi Gotong Royong tidak lagi hanya oleh perusahaan namun juga individu. Alasannya, banyak pengusaha yang harus beraktivitas namun belum bisa mendapatkan akses kepada program Vaksinasi Gotong Royong oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

" Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke Vaksin Gotong Royong tapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka," kata Budi.

Selain itu, terdapat pula warga negara asing yang tinggal di Indonesia ingin pula mendapatkan vaksin Covid-19. Opsi ini bisa menjadi pilihan. " Itu bisa mendapatkan akses ke Vaksin Gotong Royong Individu," terang Budi.

Dimulai Saat Jumlah Vaksin Pemerintah Mulai Massif

Sementara, layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu akan dimulai ketika jumlah vaksin Pemerintah sudah mulai vaksin. Menurut Budi, Indonesia akan menerima kiriman 30 juta dosis bulan ini dan 40 juta dosis di bulan berikutnya.

" Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang lain juga tersedia," ucap Budi.

Layanan Vaksinasi Berbayar sempat ramai mendapat penolakan. Banyak yang menilai layanan ini menghilangkan asas keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Awalnya, layanan ini disediakan PT Kimia Farma di delapan kliniknya mulai Senin hari ini, 12 Juli 2021. Tetapi rencana tersebut akhirnya ditunda.

Kimia Farma Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Berbayar Bukan untuk Komersialiasi

Dream – Manajemen BUMN Farmasi, PT Kirmia Farma Tbk, menegaskan program vaksinasi mandiri yang disediakan untuk masyarakat umum bukan bertujuan untuk komersialisasi. Prinsip yang sama juga dilakukan oleh perusahaan pelat merah lain dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. 

Bantahan tersebut disampaikan Sekretaris PT Kimia Farma Tbk (Persero), Ganti Winarno Putro. dalam konferensi pers baru-baru ini. 

“ Tak ada BUMN ataupun yang lain untuk melakukan komersialisasi,” tegas Ganti.

Juru bicara PT Bio Farma (Persero), Bambang Heriyanto, menambahkan harga vaksinasi Covid-19 berbayar ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan harganya bahkan sudah ditelaah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sekadar informasi, BUMN Farmasi ini menyediakan vaksin Covid-19 jenis Sinopharm untuk masyarakat umum. Kimia Farma semula akan menyediakan stok 1,5 juta vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Individu.

Pada tahap pertama, perusahaan pelat merah menyediakan total 40 ribu vaksin untuk 8 lokasi di 6 kota, yaitu Jakarta, Bali, Semarang, Solo, Surabaya, Bandung

“ Masing-masing lokasi dapat 5 ribu dosis, bergantung demand,” kata dia.

Kemunculan vaksin mandiri individu ini menuai beragam polemik di masyarakat. Meski secara spesifik dikhususkan untuk masyarakat mampu, publik membandingkan kehadiran program ini dengan vaksin gratis yang disediakan pemerintah. 

Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mencapai status kekebalan komunal (Herd immunity) lewat vaksinasi juga sering menemui kendala di lapangan. Salah satunya adalah keengganan masyarakat berada dalam kerumunan ketika proses vaksinasi berjalan. 

Diketahui pemerintah menetapkan target vaksinasi nasional sebanyak 181 juta warga di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut tercatat sudah ada 36.278.606 warga yang telah menjalani vaksinasi tahap I. Sementara yang sudah vaksinasi tahap II mencapai 15.016.412.(Sah)