'Penerapan PSBB Jangan Tanggung-tanggung'

Gilbert menilai, sejak awal skema PSBB transisi di DKI Jakarta adalah kebijakan yang gagal karena tidak ada ketegasan sanksi yang diberikan Pemprov kepada pelanggar.

Dampak dari ketidaktegasan Pemprov adalah mobilitas masyarakat tidak terkontrol dan menyebabkan penularan Covid-19 di Ibu Kota.

" Semakin hari kasus semakin naik dan tidak terkendali. Melihat data jangan hanya melihat Rt (1 versus 1), tapi harus juga melihat nilai absolut (10 kasus baru versus 1000 kasus baru per hari). Juga jangan hanya melihat positivity rate (5 versus 5) karena ini juga sudah terlambat 4,5 hari," jelas politikus yang pernah berkecimpung di WHO itu.

Dia berpandangan, mengubah aktivitas masyarakat di masa PSBB transisi ke masa PSBB pun sulit. Sebab, masyarakat dianggap lelah terus menerus melakukan adaptasi setiap kali kebijakan dikeluarkan.

" PSBB ketat jangan sampai menjadi PSBB transisi nama baru. Pengorbanan masyarakat terlalu besar, khususnya yang patuh dengan protokol pencegahan. Bila ketidaktegasan merupakan penyebab gagalnya PSBB transisi, maka hal tersebut jangan sampai terulang di PSBB Ketat. Masyarakat lebih susah disuruh patuh sekarang, mungkin kejenuhan ikut berpengaruh," ujarnya.

Ia pun menekankan Pemprov DKI serius dan tegas dalam melaksanakan kebijakan PSBB yang akan dimulai 14 September nanti.

Jam Malam

Menurut Gilbert, agar pengawasan dan penerapan PSBB dapat berjalan secara maksimal, diperlukan jam malam dengan memanfaatkan bantuan dari personel TNI-Polri.

" Jam malam perlu diberlakukan. Kebijakan tanggung hanya akan menuai kegagalan. Jangan buat PSBB transisi hanya ganti nama jadi PSBB ketat, dan masyarakat yang patuh, kaum disabilitas dan anak-anak jadi korban," dia memungkasi.

(Sumber: Merdeka.com)