'Penerapan PSBB Jangan Tanggung-tanggung'

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Kamis, 10 September 2020 15:02
'Penerapan PSBB Jangan Tanggung-tanggung'
Anggota DPRD DKI Gilbert Simajuntak mengingatkan penerapan PSBB harus lebih tegas melihat terjadi kenaikan signifikan kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota.

Dream - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak dari Fraksi PDIP mengingatkan, kebijakan rem darurat oleh Pemprov DKI merupakan langkah tepat. Mengingat, terjadi peningkatan kasus positif Covid-19.

Gilbert menyampaikan, kebijakan Pemprov DKI jangan sampai mengorbankan masyarakat yang telah patuh menjalankan protokol kesehatan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

" PSBB ketat tepat, tapi jangan korbankan masyarakat yang patuh," kata Gilbert, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 10 September 2020.

1 dari 2 halaman

Gilbert menilai, sejak awal skema PSBB transisi di DKI Jakarta adalah kebijakan yang gagal karena tidak ada ketegasan sanksi yang diberikan Pemprov kepada pelanggar.

Dampak dari ketidaktegasan Pemprov adalah mobilitas masyarakat tidak terkontrol dan menyebabkan penularan Covid-19 di Ibu Kota.

" Semakin hari kasus semakin naik dan tidak terkendali. Melihat data jangan hanya melihat Rt (1 versus 1), tapi harus juga melihat nilai absolut (10 kasus baru versus 1000 kasus baru per hari). Juga jangan hanya melihat positivity rate (5 versus 5) karena ini juga sudah terlambat 4,5 hari," jelas politikus yang pernah berkecimpung di WHO itu.

Dia berpandangan, mengubah aktivitas masyarakat di masa PSBB transisi ke masa PSBB pun sulit. Sebab, masyarakat dianggap lelah terus menerus melakukan adaptasi setiap kali kebijakan dikeluarkan.

" PSBB ketat jangan sampai menjadi PSBB transisi nama baru. Pengorbanan masyarakat terlalu besar, khususnya yang patuh dengan protokol pencegahan. Bila ketidaktegasan merupakan penyebab gagalnya PSBB transisi, maka hal tersebut jangan sampai terulang di PSBB Ketat. Masyarakat lebih susah disuruh patuh sekarang, mungkin kejenuhan ikut berpengaruh," ujarnya.

Ia pun menekankan Pemprov DKI serius dan tegas dalam melaksanakan kebijakan PSBB yang akan dimulai 14 September nanti.

2 dari 2 halaman

Jam Malam

Menurut Gilbert, agar pengawasan dan penerapan PSBB dapat berjalan secara maksimal, diperlukan jam malam dengan memanfaatkan bantuan dari personel TNI-Polri.

" Jam malam perlu diberlakukan. Kebijakan tanggung hanya akan menuai kegagalan. Jangan buat PSBB transisi hanya ganti nama jadi PSBB ketat, dan masyarakat yang patuh, kaum disabilitas dan anak-anak jadi korban," dia memungkasi.

(Sumber: Merdeka.com)

Beri Komentar