Ganjar Ogah Masuk Kabinet: Jadi Capres Bukan Sedang Cari Pekerjaan

Ganjar Ogah Masuk Kabinet: Jadi Capres Bukan Sedang Cari Pekerjaan

© Ganjar Pranowo. 2024 maverick

© Ganjar Pranowo. 2024 maverick

Dream - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan tidak akan masuk ke kabinet pemerintahan presiden terpilih.

"Ya tidak, kami menghormati mereka yang menang dan kita beri mereka keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Itu jauh kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapapun,"

ujar Ganjar dalam sebuah video wawancara yang diunggah akun X @sqytherin.

© Ganjar Pranowo-Mahfud MD 2024 maverick

Tak masuk kabinet, kata Ganjar, adalah caranya sebagai oposisi untuk menjadi penyeimbang bagaimana pemerintah berjalan ke depan.

"Tidak berarti kita tak masuk dalam pemerintahan, tidak akan damai justru check and balance city dibuat agar kemudian jauh lebih baik. Saya khawatir kalau kemudian semua berada di kursi itu dalam kekuasaan tidak ada yang mengontrol apa yang akan terjadi?,

ungkap Ganjar.

"Saya sampaikan kepada publik, agar publik juga belajar bahwa menjadi seorang capres-cawapres tidak sedang mencari pekerjaan, tidak sedang mencari jabatan, tetapi membawa amanah yang kemudian bebannya jauh lebih besar dari sekedar kepentingan pribadi,"

Berdasarkan real count KPU sementara, paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud berada di urutan buncit dengan perolehan suara 16,68 persen.

Sementara yang memimpin adalah paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran dengan perolehan suara 58,83 persen. Di urutan kedua adalah paslon nomor urut 1 Anies-Cak Imin dengan 24,49 persen.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong agar partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.

© Ganjar Jelang Pencoblosan 2024 maverick

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi dan partai politik (parpol) pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,"