Ini Daftar 45 Kabupaten dan Kota Terkena Pemberlakuan PPKM Darurat

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 1 Juli 2021 11:00

Ilustrasi

45 daerah ini mendapat nilai assesmen 4 atas penanganan Covid-19

Dream - Pemerintah bakal menerapkan PPKM Darurat. Kebijakan pembatasan ini akan menggantikan PPKM Mikro yang selama ini berjalan.

Dalam sambutannya saat membuka Munas Kadin di Kota Kendari, Sulawesi Tengah, Presiden Joko Widodo mengatakan PPKM Darurat mau tidak mau harus dilakukan. Ini karena kondisi yang mendesak akibat adanya gelombang kedua Covid-19.

PPKM Darurat nantinya diberlakukan di kabupaten dan kota seluruh Pulau Jawa dan Bali. Penerapan PPKM Darurat pada suatu daerah didasarkan hasil asesmen Pemerintah terhadap kondisi penyebaran Covid-19 berdasarkan kriteria yang ditetapkan WHO.

Jokowi mengatakan terdapat daerah yang mendapatkan nilai asessmen 4 dan 3. Pada daerah ini, PPKM Darurat harus diberlakukan.

Dalam dokumen draf PPKM Darurat yang beredar, terdapat 45 kabupaten dan kota yang diusulkan terkena kebijakan ini. Berikut daftarnya.

1 dari 6 halaman

Banten :

Tangerang Selatan
Kota Tangerang

Jawa Barat :

Purwakarta
Kota Tasikmalaya
Kota Sukabumi
Kota Depok
Kota Cirebon
Kota Cimahi
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Banjar
Kota Bandung
Karawang
Bekasi

DKI Jakarta :

Jakarta Barat
Jakarta Timur
Jakarta Selatan
Jakarta Utara
Jakarta Pusat

Jawa Tengah :

Sukoharjo
Rembang
Pati
Kudus
Kota Tegal
Kota Surakarta
Kota Semarang
Kota Salatiga
Kota Magelang
Klaten
Kebumen
Grobogan
Banyumas

Daerah Istimewa Yogyakarta :

Sleman
Kota Yogyakarta
Bantul

Jawa Timur :

Tulungagung
Sidoarjo
Madiun
Lamongan
Kota Surabaya
Kota Mojokerto
Kota Malang
Kota Madiun
Kota Kediri
Kota Blitar

2 dari 6 halaman

PPKM Darurat: Sektor Non-Esensial WFH 100%, Mal & Tempat Ibadah Tutup Sementara?

Dream - Jokowi sudah memberikan sinyal akan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Menurut presiden bernama lengkap Joko Widodo itu, kebijakan tersebut segera dijalankan karena kondisi sudah mendesak.

Meski begitu, kepastian untuk pemberlakuannya belum diumumkan. Draf PPKM darurat masih dalam tahap finalisasi. Namun, draft PPKM darurat yang diduga tengah diusulkan itu beredar di dunia maya.

Dalam draf yang diterima Dream pada Rabu, 30 Juni 2021 pukul 18.30 WIB, disebutkan PPKM darurat akan berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021. Ditetapkan target penurunan kasus sebanyak 10 ribu per hari.

PPKM darurat akan berlaku di Jawa dan Bali. Ini karena terdapat 45 kabupaten dan kota dengan nilai assesmen 4 dan 76 kabupaten dan kota dengan nilai asesmen 3 yang terletak di 6 provinsi Jawa-Bali.

3 dari 6 halaman

Sektor Esensial WFO 50 Persen, Sektor Kritis 100 Persen

Draf itu menetapkan kebijakan Work From Home 100 persen untuk sektor non-esensial dan seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online.

Sektor esensial dibolehkan Work From Office maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan untuk sektor kritikal diperbolehkan WFO 100 persen dengan protokol kesehatan.

Operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 20.00 waktu setempat. Juga, kapasitas pengunjung dibatasi 50 persen.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, ataupun pusat perdagangan ditutup. Sedangkan restoran dan rumah makan hanya boleh menyediakan layanan pesan antar (delivery) atau bawa pulang (take away).

4 dari 6 halaman

Tempat Ibadah Tutup, Resepsi Pernikahan Dihadiri 30 Orang

Seluruh tempat ibadah tanpa terkecuali ditutup sementara. Demikian pula dengan fasilitas umum seperti taman, tempat wisata umum, dan area publik lainnya.

Kegiatan olahraga, seni dan budaya, maupun sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Draf tersebut mencantumkan keterangan asal institusi yaitu Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan, memang telah ditunjuk Jokowi untuk menjadi koordinator PPKM darurat.

" Iya benar, memang itu usulan dari kami," ujar Juru Bicara Menko Marinves, Jodi Mahardi, dikutip dari Merdeka.com.

5 dari 6 halaman

Jokowi Beri Sinyal PPKM Darurat Segera Dijalankan di Jawa-Bali

Dream - Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan berjalannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini ditempuh mengingat terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

" Hari ini, ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai Pak Airlangga (Airlangga Hartarto), Pak Menko Ekonomi, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat," ujar Jokowi dalam pidato pada pembukaan Munas VIII Kadin, disiarkan Sekretariat Presiden.

Jokowi belum memberikan kepastian masa berlaku PPKM darurat antara sepekan atau dua pekan. Tetapi, kata dia, peta persoalannya sudah diketahui yaitu di Jawa dan Bali.

" Khusus di Jawa dan Bali karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta enam provinsi yang nilai asessmennya 4," kata dia.

6 dari 6 halaman

Keputusan Tegas

Menurut Jokowi, Pemerintah melakukan penilaian kondisi daerah untuk menentukan langkah khusus dalam penanganan Covid-19. Penilaian tersebut menggunakan indikator laju penularan yang diterbitkan WHO.

" Kondisi-kondisi seperti ini harus kita sampaikan apa adanya," ucap Jokowi.

Jokowi memberikan contoh di Jakarta Barat. Saat ini hampir semua RT dan RW di Jakarta Barat terpapar Covid-19.

" Artinya sudah merata sehingga memang harus ada sebuah keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini," kata dia.