Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah kabar bahwa pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Jokowi menyebut, bahkan belum menggelar rapat untuk memutuskan hal tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Dia menyebut pembatasan itu akan dimulai pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Diketahui, ada rencana untuk membatasi penggunaan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Namun, kebijakan ini masih menunggu rampungnya regulasi, yang merujuk pada revisi Perpres 191/2014.
Luhut mengatakan, pembatasan menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Menurutnya, hal itu sejalan dengan peralihan dari BBM ke bioetanol.
" Kemudian masalah penggunaan bensin, kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin," ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu, 10 Juli 2024.
" Supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat, karena sulfur yang ini kan lebih dari 500 ppm ya, kita mau sulfurnya itu 50 ppm lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," ucapnya.
Luhut mengatakan, PT Pertamina (Persero) sudah mulai menyiapkan penerapan pembatasan tersebut.
Dia berharap pada 17 Agustus 2024 ini, orang yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi menggunakannya.
Dengan pembatasan tadi, dia mengaku akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara. Sehingga juga dapat mengurangi jumlah orang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).