Ini Putusan Sengketa Pilpres 2024 oleh Hakim MK yang Dianggap Presiden Jokowi Paling Penting

Ini Putusan Sengketa Pilpres 2024 oleh Hakim MK yang Dianggap Presiden Jokowi Paling Penting

© Jokowi Sebut Putusan MK Bukti Tak ada Intervensi Pemerintah: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting 2024 dream.co.id

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dari seluruh putusan yang dibacakan para hakim MK, Jokowi menganggap, hal terpenting adalah pertimbangan hukum yang disampaikan MK menyatakan tuduhan dugaan kecurangan oleh pemerintah sepanjang pelaksanaan Pilpres tidak terbukti.

"Ya pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat" 

Menurut Jokowi, pertimbangan hukum dari putusan MK menyatakan bahwa seluruh tuduhan kepada pemerintah dinyatakan tidak terbukti. 

Tuduhan yang dimaksud adalah kecurangan, intervensi aparat, politisasi bansos, mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah. " Ini yang penting bagi pemerintah. Ini!" tegas Presiden.

© Jokowi Sebut Putusan MK Bukti Tak ada Intervensi Pemerintah: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting 2024 dream.co.id

Dengan diputuskannya sengketa Pilpres 2024 oleh MK, Jokowi mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bekerja untuk negara. Dia mengingatkan, saat ini banyak faktor eksternal geopolitik yang mempengaruhi kondisi internal semua negara di dunia.

© Dream

Selain itu, Kepala Negara juga menyatakan mendukung proses transisi dari pemerintahannya ke pemerintahan yang baru nanti. Ia berjanji akan segera menyiapkan proses transisi tersebut.

"Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok ya,"

© pasangan Capres-Cawapres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud saat mengahadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).Dalam Sidang tersebut beragendakan putusan perselisihan hasil Pilpres 2024.Liputan6.com/Angga Yuniar 2024 maverick

Sebelumnya, dalam pembacaan putusan sengketa Pilpres pada Senin, 22 April 2024, MK menyatakan menolak gugatan secara keseluruhan.

Kedua perkara itu masing-masing diajukan oleh capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam gugatannya ke MK, kedua pihak sama-sama meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi, dan digelar pemungutan suara ulang.

Gugatan Anies

Anies-Muhaimin juga memasukkan petitum alternatif, yakni diskualifikasi hanya untuk Gibran. Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Dalam PKPU itu, syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun.

© pasangan Capres-Cawapres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud saat mengahadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).Dalam Sidang tersebut beragendakan putusan perselisihan hasil Pilpres 2024.Liputan6.com/Angga Yuniar 2024 maverick

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu.