Kejagung Tetapkan Bos Sriwijaya Air Hendry Lie Tersangka Baru Korupsi Timah Rp271 Trliun

Kejagung Tetapkan Bos Sriwijaya Air Hendry Lie Tersangka Baru Korupsi Timah Rp271 Trliun

© Sriwijaya Air Shutterstock

© Sriwijaya Air Shutterstock

Dream - Kejaksaan Agung menetapkan pendiri sekaligus Direktur Sriwijaya Air, Hendry Lie (HL), sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.

“Tersangka HL yang pada hari ini kita panggil sebagai saksi tidak hadir, selanjutnya oleh tim penyidik akan segera dipanggil sebagai tersangka,”

tutur Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi dikutip dari Liputan6.com, Sabtu, 27 April 2024.

© Gedung Kejagung 2024 maverick

Dalam perkara ini, Hendry Lie merupakan Beneficiary Owner PT TIM. Menurut Kuntadi, pihaknya pernah melakukan pemeriksaan terhadap Hendry Lie sebelumnya yakni tanggal 29 Februari 2024 lalu.

“Benar, HL memang pernah kita periksa,” jelas dia.

Kuntadi merinci, selain Hendry Lie, ada empat tersangka baru lainnya yakni Fandy Lingga (FL) selaku Marketing PT TIN, dan Suranto Wibowo (SW) selaku Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung 2015-Maret 2019.

Kemudian BN selaku Plt Kadis ESDM Maret 2019, dan Amir Syahbana (AS) Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung.

Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 16 tersangka, termasuk di dalamnya ada Harvey Moeis dan Helena Lim.

© Kronologi Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi 2024 maverick

Tiga tersangka baru yang langsung ditahan yakni tersangka Fandy Lingga di Rutan Salemba Cabang Kejagung, kemudian Amir Syahbana dan Suranto Wibowo di Rutan Salemba Jakarta Pusat.

© Kronologi Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi 2024 maverick

Sementara tersangka BN belum ditahan karena alasan kesehatan, dan Hendry Lie belum hadir dalam pemeriksaan dengan alasan sakit, sehingga akan dipanggil ulang sebagai tersangka.

Adapun posisi kasus secara singkat yakni tersangka SW, tersangka BN, dan tersangka AS masing-masing selaku Kadin dan Plt Kadin ESDM Provinsi Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan smelter PT RBT, PT SIP, PT TIN dan CV VIP.

“Di mana kita ketahui RKAB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat,” jelas dia.

Kemudian, ketiga tersangka itu mengetahui bahwa RKAB yang diterbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan penambangan di wilayah IUP kelima perusahaan itu.

Melainkan sekadar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.

“Sedangkan HL dan FL keduanya turut serta dalam pengkondisian pembiayaan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah sebagai bungkus aktivitas kegiatan pengambilan timah dari IUP PT Timah, di mana keduanya membentuk perusahaan boneka yaitu CV

Kuntadi menandaskan.