Kemenko Marves Tegaskan Belum Ada Rencana Perpanjangan PPKM Darurat

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 13 Juli 2021 18:01

Penyekatan Jalanan Menuju Jakarta Jelang PPKM Darurat (Merdeka.com)

Terkuak adanya skenario PPKM Darurat 4-6 pekan dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dream - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyatakan pemerintah belum mempertimbangkan skenario perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Saat ini Kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan masih mencermati perkembangan kondisi selama pemberlakuan PPKM Darurat.

" Belum ada rencana perpanjangan PPKM Darurat namun kita akan cermati perkembangan penurunan laju penyebaran kasus," ujar Jodi.

Skenario PPKM Darurat disiapkan 4-6 pekan terkuak dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI. Skenario ini untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19 yang melonjak yang dipicu varian Delta.

Jodi mengatakan pihaknya masih fokus pada penerapan PPKM Darurat yang saat ini sudah berjalan. Pemerintag juga fokus pada upaya menekan mobilitas penduduk.

Dia juga menjelaskan Pemerintah telah menyiapkan prioritas utama penanganan Covid-19. Beberapa langkah tersebut seperti menjamin kecukupan oksigen untuk seluruh daerah dengan memaksimalkan pasokan dari produsen dalam negeri dan impor jika jumlahnya tidak memadai.

Selain itu, jumlah tempat tidur intensif ditambah. Demikian pula dengan kapasitas ICU di rumah sakit.

" Pemerintah meminta agar TT (tempat tidur) intensif dan ICU tersedia 40-50 persen dari seluruh TT yang ada di RS seluruh Jawa-Bali," kata dia.

1 dari 5 halaman

Bangun RS Lapangan

Pemerintah juga segera membangun RS lapangan dengan memaksimalkan gedung milik Pemerintah. Saat ini, gedung-gedung tersebut sedang diidentifikasi oleh Kapuskes TNI dan Kapusdokkes Polri melibatkan Kementerian Kesehatan.

Langkah selanjutnya, pasokan obat terus diupayakan. Menurut Jodi, sejumlah jenis obat saat ini tersedia dengan jumlah mencukupi.

" Hanya saja beberapa item yang langka seperti Acterma dan Tocilizumab masih terus kami cari barangnya dan kami juga sudah siapkan opsi impor untuk membantu ketersediaan obat ini," kata dia.

Langkah lainnya yaitu menggencarkan importasi alat kesehatan dan pangan lewat bansos. Juga terus mengupayakan tambahan dokter dan perawat hingga semakin menggiatkan vaksinasi untuk sektor marjinal.

" Pada dasarnya ini adalah kerja bersama yang baik, disaat seperti ini kolaborasi dan gotong royong konkrit semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, masyrakat, partai politik juga media menjadi kunci," kata dia, dikutip dari Liputan6.com.

2 dari 5 halaman

Menkeu Ungkap Pemerintah Siapkan Skenario PPKM Darurat Diperpanjang 4-6 Minggu

Dream – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pemerintah telah menyiapkan skenario Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 4-6 minggu. Skenario itu disiapkan melihat risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi.

Penerapan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali diketahui berlaku selama 18 hari mulai 3-20 April 2021. Selanjutnya pemerintah menambah 15 kabupaten kota di luar Jawa-Bali untuk menjalankan kebijakan PPKM Darurat mulai 12 Juli 2021.

“ PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus,” tulis Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, dikutip dari Merdeka.com, Selasa 13 Juli 2021.

Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan mempersiapkan skenario tersebut dengan memperkuat APBN untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 untuk perekonomian. Akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan pun diperlukan.

Selain itu, bicara tentang PPKM Darurat, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2021 berada di 4-5,4 persen. Diketahui PPKM Darurat mengurangi mobilitas dan konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2021 juga diperkirakan tumbuh di 4,6-5,9 persen. Kemudian, perekonomian pada semester I 2021 hanya tumbuh 3,1-3,3 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada 2021 diperkirakan tumbuh 3,7-4,5 persen.

3 dari 5 halaman

15 Daerah di Luar Jawa-Bali yang Mulai Terapkan PPKM Darurat Pekan Depan

Dream - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartanto, akhirnya menerapkan PPKM Darurat di luar Pulau Jawa-Bali. Setidaknya ada 15 Kabupaten/Kota yang akan menjalani pembatasan seperti dilakukan untuk daerah di Jawa dan Bali.

Penerapan aturan itu akan mulai berlaku pada 12 Juli 2021 atau Senin pekan depan.

Menurutn Airlangga, penerapan kebijakan tersebut terpaksa dilakukan pemerintah lantaran tingginya angka kasus Covid-19 di 15 daerah tersebut. Pemerintah juga mempertimbangkan tingkat keteririsan tempat tidur di RS yang sudah melebihi 50 persen dari total kapasitas.

" Penetapan PPKM Darurat BOR-nya harus di atas 65 persen dan kasus naik signifikan dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen, maka pemerintah mendorong beberapa daerah dilakukan PPKM Darurat," kata Airlangga dikutip dari kanal YouTube PerekonomianRI, Jumat 9 Juli 2021.

4 dari 5 halaman

Perkembangan Kasus Covid-19

Lebih lanjut, Airlangga menerangkan, persyaratan pelaksanaan PPKM Darurat di 15 kabupaten/kota itu sama dengan yang dilakukan di Jawa-Bali.

Dari sisi kasus secara nasional, Airlangga mengungkapkan kasus harian naik sebesar 43 persen, tingkat kematian naik 56 persen, dan rawat inap naik 13 persen.

" Kasus aktif nasional sebanyak 359.455 kasus dengan Jawa-ali 76,98 persen dan luar Jawa Bali 12,02 persen. Kemudian berdasarkan data-data, kami melihat kabupaten yang berada di level 4 terus meninggkat hingga 8 Juli 51 kabupaten/kota. Kemudian kasus aktif, dari 50 ribu naik 67 ribu pada 5 Juli dan kembali naik 82 ribu pada 8 Juli," ucapnya.

5 dari 5 halaman

Daftar Wilayah Terkena PPKM Darurat

Adapun daftar lengkap 15 kabupaten/kota terkena PPKM Darurat.

1. Tanjung pinang
2. Singkawang
3. padang panjang
4. Balikpapan
5. Bandar Lampung
6. Pontianak
7. Manokwari
8. sorong
9. Batam
10. Bontang
11. Bukittinggi
12. Berau
13. Padang
14. Mataram
15. Medan