Imbau PNS Tak Liburan, Pemprov DKI Susun Antisipasi Klaster Baru Libur Panjang

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Jumat, 23 Oktober 2020 11:00

Wakil Gubernur DKI Jakarta Di RSUD Pasar Minggu (Foto: Merdeka.com)

Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi pergerakan masyarakat.

Dream - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun langkah guna mengantisipasi kemungkinan munculnya klaster Covid-19 baru imbas adanya libur panjang akhir pekan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020, menyatakan bahwa rapat antisipasi lonjakan itu telah digelar oleh Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI untuk tidak melakukan liburan ke luar kota.

Langkah ini sebagai antisipasi pergerakan masyarakat yang cenderung memanfaatkan momentum libur panjang untuk pergi ke luar daerah di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

" Biasanya yang terjadi itu libur ke sekitar Jakarta, ada yang ke kawasan Puncak, mungkin ke Anyer, mungkin ke Bandung dan Bogor. Yah hati hati, sedapat mungkin tempat yang terbaik dalam masa pelonggaran, seperti yang sudah sering disampaikan berkali-kali, adalah di rumah," katanya, Kamis 22 Oktober 2020, dikutip dari Merdeka.com.

1 dari 5 halaman

Ia menyadari, di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi tentu ada pelonggaran aktivitas masyarakat.

Dari pelonggaran aktivitas itu, ada potensi warga yang ke luar rumah meningkat, sehingga memicu kerumunan yang bila tidak diatur dengan baik, apalagi didiamkan, dikhawatirkan penyebaran Covid-19 bisa semakin masif.

" Jadi ada tiga hal yang kami minta. Pertama, tetap berada di rumah, kecuali ada hal penting. Kedua, melakukan protokol Covid-19 bila ke luar rumah dan ketiga, untuk meningkatkan kesehatan demi kekebalan tubuh," tutupnya.

Sumber: Merdeka.com

2 dari 5 halaman

Libur Panjang Oktober, Ketua Satgas Imbau Liburan di Rumah

Dream - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui, pemerintah lengah dalam mengawasi masa libur panjang pada Agustus lalu.

Doni juga menyebut, pemerintah kurang sigap dalam melakukan sosialisasi pencegahan penularan Covid-19 untuk libur panjang pada saat itu.

" Kita lengah, mungkin karena kurang sigap untuk sosialisasi," ujar Doni dalam konferensi pers virtual, Rabu 21 Oktober 2020.

3 dari 5 halaman

Pernyataan ini disampaikan terkait kinerja pemerintah yang berusaha keras dalam upaya menekan laju penularan Covid-19.

Seperti diketahui, pada akhir Agustus hingga awal September 2020 lalu, terjadi peningkatan kasus Covid-19 setelah libur panjang Hari Raya Idul Adha pada akhir Juli. Disusul libur panjang HUT ke-75 RI.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo berulang kali menyampaikan kekhawatiran libur panjang pada akhir oktober nanti.

" Bapak Presiden menyatakan kekhawatirannya terkait libur panjang. Kita telah bekerja keras selama tujuh bulan dan berhasil mengendalikan sejumlah kasus di berbagai provinsi," jelas Doni.

4 dari 5 halaman

Doni juga menyampaikan, presentase tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebesar 3,45 persen. Angka ini masih berada di bawah presentase kematian global sebesar 2,79 persen.

Oleh karena itu, Doni mengingatkan potensi penularan Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Sehingga masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehataan saat berlibur nanti.

Masyarakat diminta untuk menerapkan protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap rajin mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir.

5 dari 5 halaman

Doni menyarankan, bahwa liburan bisa diisi dengan berbagai kegiatan selain pergi ke tempat wisata yang berpotensi menimbulkan kerumanan serta meningkatkan potensi penyebaran.

Menurutnya, apabila tidak mendesak, gunakan waktu libur untuk berkegiatan di rumah saja.

" Sekarang sedang musim hujan dan kita tahu dampak La Nina. Kita bisa mengisi liburan dengan membersihkan lingkungan sekitar rumah untuk menghindari banjir," kata Doni.