Menkes Budi Gunadi Sadikin
Dream - Pemerintah akan memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan, menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19 usai Lebaran 2021. Pengetatan akan diberlakukan khususnya pada aktivitas liburan, wisata, serta makan bersama.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta adanya perhatian lebih tinggi pada aktivitas membuka masker. Sebab aktivitas tersebut berpotensi menjadi media penularan Covid-19 dengan tingkat risiko tinggi.
" Implementasi di lapangannya untuk kegiatan-kegiatan seperti liburan panjang, kegiatan-kegiatan pariwisata yang berkerumun, dan juga kegiatan-kegiatan makan bersama," ujar Budi.
Menurut Budi, tiga aktivitas tersebut menjadi penyebab kemunculan klaster keluarga. Sehingga, Jokowi menekankan prokes harus dijalankan dengan disiplin sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.
Budi menambahkan, aturan PPKM mikro sudah disusun dengan cukup baik. Lewat PPKM mikro, pemerintah menetapkan sistem zonasi penularan Covid-19 berbasis RT dan RW.
Untuk implementasi di lapangan, menurut Budi, Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk pengetatan. Sehingga penerapan protokol kesehatan di masyarakat dapat benar-benar dipantau.
" Karema memang banyak aturannya sudah baik untuk daerah merah, oranye, kuning, tapi implementasi di lapangannya yang perlu didisiplinkan," kata Budi.
Dream - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro diperpanjang pada 15 hingga 28 Juni 2021. Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas untuk sekolah di zona merah ditiadakan.
" Kegiatan belajar mengajar mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan namun untuk daerah merah itu, juga kecamatan yang daerah merah 100 persen daring (dalam jaringan/online)," ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Airlangga mengatakan sudah ada sekolah yang melaksanakan PTM terbatas dengan durasi dua hari dalam sepekan dan dua jam sehari. Tetapi untuk daerah merah ditetapkan mengikuti ketentuan PPKM mikro.
" Ini kecamatan yang merah itu secara online dua minggu, dan pada periode ini 15-28 Juni adalah sebagian besar sudah libur anak-anak sekolah," kata Airlangga.
Selain sekolah, Pemerintah juga menetapkan aturan baru Work From Home (WFH). Untuk perkantoran di kawasan zona merah, wajib menerapkan WFH 75 persen.
" Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM mikro merah itu kantornya (kerja dari kantor) 25 persen namun kantor itu harus digilir," kata Airlangga.
Airlangga menyatakan pekerja pada kantor di zona merah harus digilir. Sehingga bisa bergantian dan bisa stand di tempat mereka bekerja masing-masing.
" Kemudian kalau yang di daerah oranye atau kuning, WFO (Work From Office) dan WFH-nya 50 persen," kata dia.
Dream - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan temuan baru terkait kasus Covid-19. Dia menyatakan saat ini, virus corona varian delta dari India dengan kode B1617.2 mendominasi kasus Covid-19 di Kudus, Bangkalan, dan DKI Jakarta.
" Beberapa daerah seperti Kudus, kemudian DKI Jakarta dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian deltanya atau B1617.2 atau juga varian dari India mendominasi," ujar Budi, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Budi telah melaporkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo. Dia pun meminta masyarakat di berbagai lapisan tidak kendur dalam menerapkan protokol kesehatan.
" Karena ini penularannya lebih cepat walaupun tidak lebih mematikan, ini perlu benar-benar kedua hal tadi dipercepat atau diperhatikan, implementasi dan juga akselerasi vaksinasi," ucap dia.
Budi juga menyampaikan Jokowi telah meminta vaksinasi dipercepat. Targetnya bisa menyentuh 700 ribu orang dalam sehari pada bulan ini.
" Kemudian 1 juta vaksinasi per hari untuk bulan depan bisa juga dicapai," kata dia.
Agar target ini dapat terpenuhi, kata Budi, Jokowi telah memerintahkan TNI dan Polri terlibat dalam vaksinasi. Kedua institusi tersebut diminta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menggenjot laju vaksinasi.
Nantinya diupayakan terdapat dua layanan vaksinasi Covid-19. Satu dari Pemerintah Daerah sedangkan lainnya disediakan TNI dan Polri.
" Sehingga 600 ribu per hari akan melalui jalur Pemerintah sedangkan 400 ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentra TNI dan Polri," ucap Budi.
Advertisement
Seru Abis! Komunitas Ini Sampaikan Kritikan dengan Main Karet Depan Gedung DPR
Potret Beda Pesta Pora 2025, Ada Jumatan Bareng Dipimpin Rhoma Irama
Psikolog Ungkap Pentingnya Pengawasan Orangtua Saat Anak Main Game
Inspiratif, Tiga Artis Cantik Ini Ternyata Founder Komunitas
Fakta-Fakta Ciamis Jadi Kota Kecil Terbersih se-ASEAN