Dream - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai cara berhukum di Indonesia saat ini sedang dalam situasi agak rusak. Hal itu karena menurutnya Undang-Undang (UU) yang dibuat sesuai selera elite.
“Kalau di UU itu tidak lolos karena protes masyarakat, pengadilannya yang dikerjain. Jadi, berhukum itu membuat UU dan menegakkan hukum di pengadilan," sambungnya.
Tak hanya itu, Mahfud juga menyebut cara berpolitik di Indonesia saat ini kurang baik. Ia menilai jika ada kegiatan politik akan disertai bagi-bagi jabatan.
" Sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus loh. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah dan macam-macamlah," ucap Mahfud.
Mahfud menyebut, jika penyelenggaraan pemilu usai maka akan terjadi penambahan kursi. Sehingga, menurutnya Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.
“Nanti setiap ada pemilu, jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, itu lima kali pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya," tegas dia.
" Seharusnya tidak sampai ke situ politik itu. Ya sudahlah, menang, ya menang, lakukan sesuai dengan kembali ke yang profesional," imbuhnya.
Mantan Cawapres pasangan Ganjar Pranowo itu mengatakan, ia akan terus berjuang melalui berbagai jalur, baik melalui partai politik maupun gerakan politik.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, gerakan politik tak hanya terbatas pada partai. Namun juga melibatkan organisasi masyarakat dan media massa yang memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara.
“Saya sedang berkonsolidasi untuk kembali membangun demokrasi melalui civil society yang pernah berjaya dalam satu barisan," ujar Mahfud.
Mahfud juga mengaku akan kembali mengajar di kampus untuk memperbaiki cara berhukum di Indonesia. Sebab, menurutnya saat ini para elite mempraktikkan hukum tanpa memperhatikan etika.