New York Times Soroti Rencana Kunjungan Prabowo ke Pentagon

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 16 Oktober 2020 13:02

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Kelompok pembela HAM mendesak Pemerintah AS membawa Prabowo ke pengadilan.

Dream - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dijadwalkan terbang ke Amerika Serikat dalam beberapa waktu mendatang. Prabowo akan menggelar kunjungan ke Pentagon, markas Departemen Pertahanan AS.

Rencana ini tidak luput dari sorotan media asing. Banyak media membuat ulasan mengenai rencana itu, juga tentang sosok Prabowo sendiri.

Salah satunya New York Times. Media AS ini menurunkan laporan ulasan dengan menyebut Prabowo sebagai tertuduh pelanggaran HAM.

" Prabowo, yang pernah menjadi menantu diktator Suharto, meninggal pada 2008, dan mantan Komandan Pasukan Khusus Indonesia yang ditakuti, disalahkan atas kekejaman yang dilakukan pasukan pimpinannya. Di bawah Presiden Bill Clinton, George W Bush, dan Barrack Obama, dia dilarang mengunjungi Amerika Serikat," demikian laporan yang ditulis jurnalis New York Times, Richard C Paddock.

1 dari 2 halaman

Larangan Dicabut

Tetapi, kini Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan sehingga larangan tersebut dicabut. Memenuhi undangan Sekretaris Pertahanan Mark T Esper, Prabowo tiba di Washington pekan ini dan bertemu para pejabat tinggi di Pentagon.

" Bagi Prabowo, yang akan berusia 69 tahun pada hari Sabtu dalam perjalanannya, kunjungan tersebut adalah puncak dari pencarian selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kehormatan. Bagi Washington, ini menyoroti pentingnya Indonesia, sekutu AS yang berpotensi penting melawan China, dan selanjutnya menandakan degradasi hak asasi manusia ke masalah diplomatik kecil," tulis Paddock.

Laporan itu juga mengutip pernyataan sejumlah tokoh. Salah satunya Irawan Ronodipuro, juru bicara Prabowo dan Partai Gerindra.

" Larangan yang diterapkan kepada Menteri Prabowo telah dicabut dan dia akan berkunjung ke AS untuk membicarakan soal kerja sama," kata Irawan.

2 dari 2 halaman

Desakan Pembela HAM

Amnesty Internasional dan enam kelompok Hak Asasi Manusia menyerukan pembatalan kunjungan itu kepada administrasi Presiden AS, Donald Trump.

Mereka menyatakan kunjungan itu dapat melanggar aturan AS sendiri, tentang masuknya orang-orang yang dituduh melanggar HAM dan akan merusak upaya Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku.

" Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah pembalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung lama," demikian pernyataan mereka dalam surat yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri AS, Mark Pompeo.

Sejak 2000, Prabowo masuk daftar orang terlarang berkunjung ke AS. Tetapi, larangan tersebut dicabut penuh bahkan Prabowo mendapatkan visa dari Deplu AS.

" Amerika adalah negara penting. Saya mendapat undangan. Saya akan memenuhi undangan tersebut," kata Prabowo.

Kelompok pembela HAM pun mempertanyakan apakah visa untuk Prabowo akan memberikan imunitas selama di AS. Jika demikian yang terjadi, mereka mendesak agar dibatalkan.

" Kami mendesak Anda untuk mengklarifikasi bahwa visa yang dikeluarkan untuk Prabowo Subianto tidak memberikan kekebalan apapun kepadanya, dan untuk memastikan bahwa jika dia melakukan perjalanan ke AS, dia diselidiki dengan benar dan segera, dan jika ada cukup bukti, dibawa. ke pengadilan atas tuduhan tanggung jawabnya atas kejahatan di bawah hukum internasional," kata kelompok itu dalam surat mereka kepada Pompeo.