Pakai PLTS, Prabowo Ingin Wujudkan Program Satu Desa Satu Megawatt Listrik

Reporter : Astri Agustina
Kamis, 27 November 2025 14:04

Petugas PLN Tengah Memasang Meteran Listrik (Foto: Pln.co.id)

Pertemuan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem energi bersih nasional.

DREAM.CO.ID - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadaliia ke Istana Merdeka, Rabu (26/11). Pertemuan ini akan membahas tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema Satu Desa Satu Megawat.

Program tersebut terus digenjot Prabowo guna mewujudkan komitmen bagi Indonesia menuju kemandirian energi bersih agar semakin menguat. Selain itu, juga untuk membahas percepatan implementasi program Energi Baru Terbarukan (EBT).

" Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt," kata Bahlil dikutip dari laman Setneg, Kamis (27/11).

1 dari 2 halaman

Tunggu Skema Pelaksanaan dan Pembiayaan

Bahlil menjelaskan, pembahasan teknis yang dilakukan dengan Prabowo sudah masuk ke tahap air. Pembahasan utamanya ada pada skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek. Pemerintah menargetkan agar program tersebut dapat segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

" Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya," jelas Bahlil.

Program besar ini ditujukan untuk membawa listrik bersih dan terjangkau hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mempercepat transisi menuju masa depan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

2 dari 2 halaman

Bahas Tambang di Morowali

Tidak hanya implementasi energi baru dan terbarukan, Bahlil mengatakan pada rapat tersebut turut dibahas mengenai peristiwa di Bandara Morowali. Menurutnya, tim satuan tugas telah ditugaskan untuk melakukan investigasi termasuk memastikan ada atau tidaknya dugaan aktivitas pertambangan ilegal.

" Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal, ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH, ataupun menambang di areal yang ada nikelnya, atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara umum," paparnya.

" Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," sambung dia.