Menyatukan Sejarah dalam Kebijakan Masa Depan, Upaya BK DPR RI Perkuat Legislasi

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang juga turut memberikan sambutan, menilai forum ini menjadi wadah penting bagi para legislator untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana sejarah bisa menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan publik.
“ FGD ini sangat produktif dan bermakna bagi kami, terutama untuk memperkaya perspektif dalam proses legislasi. Para pakar memberikan pandangan lintas negara tentang bagaimana sejarah dapat dijadikan pijakan dalam kebijakan publik,” ujar Hetifah, legislator asal Kalimantan Timur itu.

Menurut Hetifah, kebijakan yang baik tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap perjalanan sejarah bangsa. “ Kita harus belajar dari keberhasilan maupun kegagalan masa lalu, baik di dalam negeri maupun dari negara lain. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi lebih matang, tidak reaktif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sudah memiliki banyak lembaga riset seperti BRIN, BPS, hingga BKD DPR yang kaya akan data dan hasil penelitian. Namun, menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan menganalisis data secara kritis agar hasilnya benar-benar bisa diterjemahkan dalam kebijakan yang tepat.
“ Selain akademik, konsekuensi anggaran juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai undang-undang bagus di atas kertas tapi sulit diterapkan di lapangan,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Salah satu isu yang turut disorot dalam FGD kali ini adalah mengenai pendidikan internasional. Hetifah berharap agar para pelajar Indonesia di luar negeri dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. “ Belajar dari sejarah membuat kita bisa menghindari kesalahan yang sama. Anak-anak muda yang menempuh pendidikan di luar negeri harus membawa pulang semangat membangun negeri,” tuturnya yang kini juga memimpin Panja RUU Sisdiknas.

Ia pun mengapresiasi langkah BKD DPR yang terus mengedepankan pendekatan berbasis bukti dan riset dalam penyusunan naskah akademik serta rancangan undang-undang. Menurutnya, praktik meaningful participation—yakni melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak awal penyusunan kebijakan—sudah menjadi langkah maju dalam proses legislasi modern.
“ Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data, kita bisa menghasilkan kebijakan yang tidak hanya relevan tapi juga berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa forum seperti ini akan terus digelar secara berkala. Menurutnya, FGD semacam ini menjadi ruang belajar bersama bagi peneliti dan pegawai di lingkungan DPR RI untuk memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus kemampuan analisis kebijakan.

“ Kita mengundang profesor dari Sacramento State University, Northern Illinois University, dan pengamat budaya agar bisa memberikan perspektif historis terhadap kebijakan, terutama dalam bidang pendidikan,” ujar Indra.

Ia menekankan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan cermin yang bisa membantu bangsa melangkah lebih bijak ke depan. “ Indonesia hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang Indonesia kemarin. Dari refleksi itulah kita bisa menyiapkan arah kebijakan yang lebih baik untuk masa depan,” pungkasnya.