Dream - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjamin tidak akan ada pungutan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk ibadah haji dan umroh. Ketentuan tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 Tahun 2020.

"Dalam PMK itu sudah jelas bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak dikenakan PPN," ujar Airlangga, disiarkan kanal Perekonomian.

Airlangga menegaskan ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi jemaah namun juga pengelola biro perjalanan umroh dan haji. Tetapi, pihaknya mendapat laporan adanya pemeriksaan terkait transaksi yang lampau.

"Ini akan kami koordinasikan dengan Ditjen Pajak," kata dia.

Soal Setoran Umroh yang Tak Terpakai 2 Tahun

Pada bagian lain, Airlangga menyatakan segera berkirim surat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) soal dana yang sudah disetorkan biro perjalanan terkait kuota haji dan umroh. Dia akan mengupayakan agar dana tersebut dapat ditarik kembali agar dapat dimanfaatkan sebagai biaya operasional bagi biro perjalanan.

"Dalam dua tahun ini karena tidak ada kegiatan umroh haji, maka perusahaan pengelola pejalanan ini mempunyai tantangan atau kesulitan untuk operasional karena tidak ada pendapatan dalam dua tahun" kata dia.

Selain itu, para pengusaha biro perjalanan mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan ibadah umroh bisa dilaksanakan kembali. Terlebih kondisi pandemi saat ini relatif terkendali.

"Beberapa hal yang perlu dikomunikasikan agar kegiatan umroh dan haji akan dinormalkan dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut baru saja disosialisasikan," kata Airlangga.

Skema Umroh Satu Pintu, Begini Persiapan Kemenag dan Otoritas Bandara

Dream - Kementerian Agama menjalin komitmen dengan Otoritas Bandara Wilayah I mengenai rencana pemberangkatan jemaah umroh. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan skema satu pintu keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh.

Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Umroh dan Haji Khusus, M Noer Alya Fitra, mengungkapkan, skema satu pintu disiapkan berkaitan penyelenggaraan umroh bagi Indonesia masih di tengah pandemi. Skema tersebut untuk memudahkan pengendalian, pengawasan, dan memastikan jemaah dalam kondisi sehat, aman, dan selamat.

Menurut Nafit, sapaan akrabnya, nantinya jemaah umroh akan berangkat dan pulang hanya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelum berangkat, jemaah akan menjalani karantina di Asrama Haji.

"Jemaah umroh harus sudah clear di asrama haji, baik dari sisi kelengkapan dokumen perjalanan maupun kesehatannya," kata dia.

Penerbangan Umroh Seperti Haji Reguler

Nafit meminta otoritas bandara memastikan kelaikan dari asrama haji sebagai tempat keberangkatan. Nantinya, penerbangan umroh seperti haji reguler.

Selanjutnya, Nafit juga mengungkapkan pihaknya bersama Kementerian Kesehatan telah menyiapkan regulasi teknis pelayanan kesehatan jemaah umroh. Seperti data sertifikasi vaksin dan integrasi antara Siskopatuh dengan PeduliLindungi.

"Kami juga akan segera membahas tentang data jemaah umroh yang harus disinkronisasi bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil," kata dia.

Penerbangan Langsung

Kepala Otoritas Bandara Wilayah I, Yufridon Gandoz Situmeang, menyatakan siap mendukung Kemenag untuk penyiapan pelaksanaan umroh. Pihaknya segera menggelar evaluasi kesiapan asrama haji sebagai titik keberangkata internasional.

"Dengan konsep seperti haji reguler, berarti di asrama haji sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan imigrasi jemaah umroh, termasuk alat angkut dari asrama ke bandara harus benar-benar save dan secure," kata dia.

Gandoz mendorong Kemenag dapat berkoordinasi secara lebih detail mengenai keberangkatan umroh. Dia juga mengusulkan pesawat yang digunakan jemaah umroh terpisah dari penumpang reguler serta penerbangan dilakukan secara langsung dari Indonesia ke Arab Saudi tanpa transit.

"Kita harus menjamin bahwa jemaah umroh aman dan tidak terpapar Covid-19 saat di perjalanan, maka akan lebih baik bila tidak bercampur dengan penumpang reguler," kata dia, dikutip dari Kemenag.