Pemilu Malaysia, Skandal Korupsi 1MDB Buat Barisan Nasional dan UMNO Karam

Reporter : Edy Haryadi
Senin, 5 Desember 2022 20:12
Pemilu Malaysia, Skandal Korupsi 1MDB Buat Barisan Nasional dan UMNO Karam
Kekuasan dan korupsi itu memang seperti semut dan gula.

Dream – Pria gemuk beruban itu tampak tertunduk lesu. Ia tampak tak berdaya hari itu Selasa, 23 Agustus 2022. Habis sudah semua langkahnya untuk mengulur waktu hukuman.

Pria itu adalah mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Dua tahun lalu dia dinyatakan bersalah karena ikur serta dalam skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad  (1MDB)  miliaran dolar. Ia dihukum 12 tahun penjara.

Tapi selama dua tahun ini dia terus banding. Namun hari Selasa itu upaya hukum terakhirnya kandas. Kasasi dia ditolak Pengadilan Tinggi  Malaysia. Sehingga dia harus mulai menjalani hukuman 12 tahun setelah pengadilan tertinggi negara itu menolak upaya banding terakhirnya.

Sebuah panel pengadilan federal beranggotakan lima hakim, yang dipimpin oleh hakim agung negara tersebut, dengan suara bulat menguatkan vonis Najib atas tujuh tuduhan korupsi. Hakim juga menemukan bahwa banding Najib " tidak ada gunanya" .

Prospek Najib, 69 tahun, masuk penjara merupakan kejatuhan yang menakjubkan bagi putra salah satu perdana menteri Malaysia yang berpendidikan Inggris ini. Ia menghabiskan hampir seluruh masa dewasanya dalam politik dan memegang banyak jabatan politik penting.

Mantan PM Najib Razak© Guardian

(Mantan PM Najib Razak saat di pengadilan/Guardian)

“ Ini adalah momen bersejarah dalam politik Malaysia,” kata James Chin, profesor studi Asia di University of Tasmania dan pakar politik Malaysia seperti dikutip New York Times.

“ Ini adalah pertama kalinya seorang perdana menteri, atau mantan perdana menteri, dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan benar-benar masuk penjara,” ujarnya.

Dengan keputusannya, pengadilan tinggi dengan jelas menetapkan independensinya dari politik dan menunjukkan bahwa Malaysia diatur oleh aturan hukum, setidaknya dalam kasus yang begitu terkenal.

Dijuluki " Pria Pencuri" oleh para kritikus, Najib dihukum dua tahun lalu atas tujuh tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan dan pencucian uang karena secara ilegal menerima transfer U$ 9,8 juta atau Rp 154 miliar dari SRC International, bekas unit investasi pemerintah dari dana 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.

Dia menghadapi lusinan dakwaan lainnya dalam skandal U$ 4,5 miliar atau Rp 70 triliun dana yang hilang dari dana tersebut, umumnya dikenal sebagai 1MDB, yang dia awasi sebagai perdana menteri dan menteri keuangan.

Uang yang dicuri dari dana tersebut dilacak oleh jaksa hingga pembelian kapal pesiar besar dan lukisan Picasso, serta investasi dalam film blockbuster Hollywood " The Wolf of Wall Street" , yang diproduksi oleh anak tiri Najib, Riza Aziz. Lebih dari U$ 700 juta atau Rp 11 triliun  dari uang itu masuk ke rekening pribadi Najib.

Skandal nasional itu menyebabkan kekalahan partainya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan koalisi Barisan Nasional dalam pemilu empat tahun lalu, tetapi partai tersebut akhirnya kembali berkuasa sebagai bagian dari koalisi.

Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi di Parlemen, menyebut keputusan hakim tu sebagai " kesempatan penting untuk demokrasi dan supremasi hukum" dan mencatat bahwa kasus pidana diajukan setelah pemerintahan baru mengambil alih kekuasaan.

“ Saya mengakui keteguhan dan keberanian peradilan untuk mencapai keputusannya berdasarkan fakta dan hukum, dan tidak menyerah pada pengaruh politik dari mereka yang berkuasa, yang kami alami selama beberapa dekade di Malaysia,” katanya.

Najib adalah Perdana Menteri Malaysia dari tahun 2009 hingga 2018. Skandal 1MDB mulai muncul di tengah masa jabatannya. Namun selama bertahun-tahun, dia berhasil menghindari pertanggungjawaban atas perannya.

Beberapa analis meramalkan bahwa dia telah mempertahankan begitu banyak pengaruh politik sehingga hukumannya dapat dibatalkan saat naik banding, atau bahwa sekutunya dalam pemerintahan dapat memenangkan pembatalan dakwaan.

“ Ini adalah pandangan bulat kami bahwa bukti selama persidangan menunjukkan kesalahan yang sangat besar atas ketujuh dakwaan,” kata hakim agung. " Oleh karena itu, banding ini dengan suara bulat ditolak dan vonis serta hukuman ditegaskan."

Najib lalu meninggalkan pengadilan dengan kendaraan hitam dengan pengawalan polisi. Kantor berita Malaysia melaporkan bahwa dia dibawa ke Penjara Kajang dekat Kuala Lumpur, kota terbesar di Malaysia.

Suasana Penjara Kajang di blok wanita© Cilios

(Suasana Penjara Kajang di blok tahanan wanita/Cilios)

Selain hukuman 12 tahun, Najib diperintahkan untuk membayar denda sekitar U$ 50 juta atau Rp 786 miliar.

Selama penggeledahan tahun 2018 di tiga tempat tinggal milik Najib, polisi menyita lebih dari 350 kotak dan tas berisi uang tunai, perhiasan, dan tas desainer yang diperkirakan bernilai U$ 273 juta atau Rp 4,2 triliun.

Najib telah menjadikan dirinya sebagai korban dan menyalahkan pemodal Jho Low yang masih buron, yang membantu menyedot uang dari 1MDB dan menggunakan bagiannya untuk memberikan hadiah perhiasan dan lukisan yang luar biasa kepada teman-teman selebritinya. Jho Low tetap menjadi buronan dan diyakini berada di China.

Dengan berakhirnya banding pengadilan, Najib masih memiliki opsi untuk meminta grasi dari Raja Malaysia.

Pada hari Minggu, Najib memposting catatan sedih di halaman Facebook-nya, mungkin menyadari bahwa permohonan terakhirnya tidak mungkin berhasil.

“ Terkadang kita merasa usaha dan kebaikan kita sia-sia,” tulisnya.

“ Ada kalanya kita merasa kewalahan dengan ujian dan cobaan. Dengan fitnah dan penganiayaan. Dengan harapan yang berakhir dengan kegagalan. Dengan ketulusan dibalas dengan pengkhianatan. Terkadang kita merasa kita … sendirian,” tulis Najib.

Pada 1 September 2022, istri Najib, Rosmah Mansor, juga dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan korupsi 1MDB oleh Pengadilan Tinggi Malaysia dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda RM 970 juta atau Rp 3,3 miliar.

***

Skandal 1Malaysia Development Berhad, sering disebut sebagai skandal 1MDB, menggambarkan konspirasi korupsi, penyuapan, dan pencucian uang ketika dana kekayaan kedaulatan Malaysia 1Malaysia Development Berhad (1MDB) digelapkan secara sistematis, dengan aset dialihkan secara global oleh para pelaku.

Najib Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2009. Pada tahun pertamanya menjabat, ia mendirikan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dana kekayaan negara, yang berupaya melakukan investasi strategis dan mengentaskan kemiskinan, sebagai bagian dari kebijakan liberalisasi ekonomi dan merek dagang program 1Malaysia.

Dana tersebut memiliki anggaran sebesar U$ 1 miliar atau Rp 3,4 triliun untuk diinvestasikan, dengan Najib memiliki wewenang tunggal untuk menandatangani investasi dan mengelola personel dewan direksi dan tim manajemennya. Istrinya adalah Rosmah Mansor, yang putranya adalah Riza Aziz dari hubungan pernikahan sebelumnya, juga disebut turut menerima aliran dana itu.

Jho Low adalah pengusaha dan pemodal Malaysia dari Penang. Meskipun tidak memiliki posisi formal di 1MDB, Low mendukung pendiriannya dan diberi akses luas oleh Najib ke dana tersebut karena koneksi politik profil tinggi di Malaysia dan Timur Tengah, dan koneksi hiburan di Amerika Serikat. Low bergabung dengan pertemuan tingkat tinggi dan memfasilitasi berbagai kesepakatan.

Dalam lingkup internasional, skandal itu melibatkan tokoh dan lembaga politik, perbankan, dan hiburan serta menyebabkan penyelidikan kriminal di beberapa negara. Skandal 1MDB digambarkan sebagai " salah satu skandal keuangan terbesar di dunia" dan dinyatakan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai " kasus kleptokrasi terbesar hingga saat ini" pada tahun 2016.

Pada 2015, sebuah kebocoran dokumen yang dilaporkan di The Edge, Sarawak Report, dan The Wall Street Journal menunjukkan bahwa Perdana Menteri Malaysia saat itu Najib Razak telah menyalurkan lebih dari RM 2,67 miliar (sekitar US$700 juta) atau Rp 2,4 triliun ke rekening bank pribadinya dari 1MDB.  

Dalang skema tersebut, Jho Low, berperan penting dalam pergerakan dana 1MDB secara internasional melalui perusahaan cangkang dan rekening bank luar negeri. Departemen Kehakiman AS kemudian menemukan bahwa lebih dari U$ 4,5 miliar dialihkan dari 1MDB oleh Low dan konspirator lainnya termasuk pejabat dari Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Uang ini digunakan untuk membeli barang dan properti mewah, termasuk superyacht Equanimity, dan membiayai perusahaan film Amerika Red Granite Pictures dan produksi film “ The Wolf of Wall Street.” Dana 1MDB juga digunakan untuk mendukung gaya hidup mewah bagi Low, Najib dan istrinya Rosmah Mansor, serta mendirikan perusahaan film anak tiri Najib, Riza Aziz, di Hollywood.

Pengungkapan skandal ini menjadi skandal politik besar di Malaysia, memicu protes dan reaksi balik.

Najib Razak dan skandal 1MDB© NST

(Najib Rzak terlilit skandal 1MDB/News Strait Times)

Setelah beberapa penyelidikan Malaysia dibuka, Najib menanggapinya  dengan memberhentikan beberapa pengkritiknya dari posisi pemerintah, termasuk wakilnya Muhyiddin Yassin dan jaksa agung Abdul Gani Patail. Tuduhan terhadap Najib kemudian dibatalkan.

Di antara pengkritik Najib adalah mantan sekutu dan Perdana Menteri keempat Malaysia Mahathir Mohammad, yang memimpin Deklarasi Warga Malaysia, menyatukan tokoh politik dan organisasi lain untuk menyerukan pengunduran diri atau pemecatan Najib Razak. Konferensi Warga Malaysia meminta penyelidikan segera atas skandal tersebut, mengatakan bahwa hal itu menyebabkan krisis kepercayaan di Malaysia.

Di luar Malaysia, penyelidikan aktivitas keuangan dan kriminal terkait 1MDB dibuka setidaknya di enam negara. Menurut akun publiknya, 1MDB memiliki utang hampir RM 42 miliar (U$11,73 miliar) pada tahun 2015. Sebagian dari utang ini dihasilkan dari penerbitan obligasi tahun 2013 yang dijamin oleh negara sebesar U$ 3 miliar yang dipimpin oleh bank investasi Amerika Goldman Sachs, yang telah dilaporkan telah menerima fee hingga U$ 300 juta untuk kesepakatan tersebut, meskipun bank tersebut membantah angka ini.

Namun demikian, Goldman Sachs didakwa berdasarkan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing dan setuju untuk membayar lebih dari U$ 2,9 miliar dalam penyelesaian dengan Departemen Kehakiman (DOJ) AS.

Setelah pemilu 2018, perdana menteri yang baru terpilih, Mahathir Mohamad, membuka kembali penyelidikan Malaysia atas skandal 1MDB tersebut.

Departemen Imigrasi Malaysia langsung melarang Najib dan 11 orang lainnya meninggalkan negara itu, sementara polisi menyita lebih dari 500 tas tangan dan 12.000 potong perhiasan yang diperkirakan bernilai U$ 270 juta dari properti yang terkait dengan Najib, sebuah penyitaan barang terbesar dalam sejarah Malaysia.

Najib kemudian didakwa dengan pidana pelanggaran kepercayaan, pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan, sementara tersangka dalang Jho Low, yang saat itu menjadi buronan internasional, didakwa dengan pencucian uang. Najib kemudian dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan terkait SRC International, anak perusahaan 1MDB, dan dijatuhi hukuman dua belas tahun penjara pada tahun 2020.

Najib Razak saat dijebloskan ke Pejara Kajang© Malaysia Wordl News

(Najib Razak saat dijebloskan ke Pejara Kajang/Malaysia World News)

Pada bulan September 2020, jumlah yang diduga dicuri dari 1MDB diperkirakan mencapai U$ 4,5 miliar dan laporan pemerintah Malaysia mencatat utang 1MDB yang belum terbayar mencapai U$ 7,8 miliar. Pemerintah Malaysia juga  mengambil alih utang 1MDB, termasuk obligasi 30 tahun yang jatuh tempo pada 2039.

Pada Agustus 2021, Amerika Serikat telah memulihkan dan mengembalikan total U$ 1,2 miliar dari dana 1MDB yang disalahgunakan dalam yurisdiksinya, bergabung dengan negara-negara seperti Singapura dan beberapa lainnya yang juga telah memulai pemulihan atau yang telah memulangkan jumlah yang dipulihkan dalam jumlah yang lebih kecil.

***

Walau tokohnya baru masuk penjara, Organisasi Nasional Malaysia Bersatu atau UMNO dan koalisi yang dipimpinya, Barisan Nasional, tetap optimis berkuasa lagi.

Itu sebabnya Perdana Menteri (PM) Malaysia dari UMNO, Ismail Sabri Yaakob, membubarkan parlemen dan mempercepat penyelenggaraan pemilu awal pada November 2022. Langkahnya dikritik kerajaan yang mengaku tidak diberi pilihan selain menyetujui rencana tersebut.

Penyelenggaraan pemilu dilakukan sembilan bulan sebelum masa tugas parlemen berakhir. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengaku  sudah mengamankan persetujuan Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, meski langkahnya itu dinilai kontroversial oleh kerajaan.

PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob dari UMNO mempercepat Pemilu Malaysia© The Star

(PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob dari UMNO mempercepat Pemilu Malaysia/The Star)

Keputusan penyelenggaraan pemilu lebih dini oleh PM Yaakob ditengarai berawal dari desakan Partai Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO). Partai terbesar di koalisi pemerintahan itu diisukan ingin bercerai dari partai lain dan menjalankan kampanyenya sendiri. Kepercayaan diri yang tinggi itu bersumber pada kemenangan Barisan Nasional di Melaka, Johor dan Serawak, baru-baru ini.

Pada 20 November 2021, Barisan Nasional memang memenangkan mayoritas dua pertiga dari 21 dari 28 kursi di Majelis Legislatif Negara Bagian Malaka.

Pada 12 Maret 2022, Barisan Nasional juga memperoleh kemenangan telak dalam pemilihan negara bagian Johor 2022, memungkinkannya membentuk pemerintahan negara bagian Johor yang jauh lebih stabil dengan mayoritas dua pertiga di Dewan Legislatif Negara Bagian Johor, yaitu 40 dari 56 kursi setelah mengalahkan Pakatan Harapan dengan 12 kursi, Perikatan Nasional dengan 3 kursi dan Malaysian United Democratic Alliance dengan 1 kursi.

" Dengan pengumuman ini, mandat pemerintahan dikembalikan kepada rakyat," tutur Yakoob dalam pidato di televisi, Selasa 11 Oktober 2022.

Menyusul pengumuman tersebut, Komisi Pemilihan Umum hanya memiliki waktu selama 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Raja Abdullah mengimbau agar pencoblosan suara dilakukan secara cepat, mengingat musim hujan yang acap menciptakan bencana banjir di Malaysia.

Sekutu UMNO di pemerintahan dan partai-partai oposisi sempat memprotes rencana PM Yakoob lantaran bahaya banjir yang tahun lalu menelan 50 korban jiwa. Namun UMNO bersikeras pada desakan pemilu dipercepat lantaran ingin memanfaatkan momentum dukungan elektoral dari pemilih beretnis Melayu.

" Ismail Sabri telah tunduk pada tekanan partainya sendiri, UMNO, dan menjadi perdana menteri dengan masa jabatan paling singkat dan menggiring negara ini untuk memilih di tengah musim banjir," kata Bridget Welsh, pengamat politik di Universitas Nottingham Malaysia.

" UMNO percaya punya keunggulan dengan pemilu yang dipercepat. Mereka berambisi kembali menjadi partai paling dominan di pemerintahan," imbuhnya.

UMNO, yang berkuasa di Kuala Lumpur sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1957, pertamakali menjadi oposisi usai takluk pada Pemilu 2018 yang diwarnai kasus korupsi bekas PM Najib Razak. Adapun Presiden UMNO saat ini, Ahmad Zahid Hamidi, juga sedang menjalani sidang kasus dugaan korupsi.

Presiden UMNO  Ahmad Zahid Hamidi,© Strait Times

(Presiden UMNO  Ahmad Zahid Hamidi/Strait Times)

UMNO kembali ke kekuasaan pada Maret 2020 silam bersama PM Muhyiddin Yassin menyusul ambruknya koalisi reformasi bentukan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Namun pemerintahan itu cuma ditopang mayoritas tipis di parlemen. Akibatnya, Muhyiddin Yassin harus mengundurkan diri setelah hanya 17 bulan berkuasa akibat pembelotan sejumlah anggota UMNO.

Ismail Sabri Yakoob akhirnya diangkat dari wakil PM menjadi PM untuk menggantikan Yassin pada Agustus 2021 silam. Namun manuver UMNO menciptakan perseteruan dengan rekan koalisinya, Partai Bersatu, yang dipimpin Muhyiddin Yassin.

UMNO yakin akan mampu mengungguli oposisi yang masih terpecah. Pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim dan koalisi Pakatan Harapan yang memenangkan pemilu 2018 silam, kehilangan dukungan dari sejumlah partai kecil yang membelot ke kubu Mahathir.

***

Namun saat Pemilu Malaysia digelar Sabtu, 19 November 2022, hasilnya mengejutkan. Barisan Nasional dan UMNO kalah telak, kalau tidak bisa disebut karam.

Pemilu Malaysiqa 2022© Guardian

(Presiden UMNO  Ahmad Zahid Hamidi/Guardian)

Pakatan Harapan (PH) memenangkan 82 kursi parlemen sementara Perikatan Nasional (PN) keluar sebagai pemenang kedua dengan 73 kursi. Barisan Nasional (BN) berada jauh di urutan ketiga dengan 30 kursi, turun dari 79 kursi yang dimenangkannya pada pemilu terakhir tahun 2018.

Hasil pemilihan umum atau pemilu Malaysia menjadi mimpi buruk bagi koalisi berkuasa Barisan Nasional (BN) yang dimotori partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

UMNO terpuruk dengan hanya memenangi 26 kursi, hasil terburuk dalam sejarah. Bersama mitra koalisinya, Asosiasi Melayu Tionghoa (MCA) dan Kongres Malaysia India (MIC), BN hanya meraup 30 kursi.

Padahal dalam pemilu 2018, koalisi BN pimpinan UMNO itu mendapat 79 kursi parlemen. Sekarang BN hanya meraih 30 kursi.

Kampanye UMNO© The Diplomat

(UMNO saat kampanye pada Pemilu 2022/The Diplomat)

Tentunya ini bukanlah hasil yang diharapkan pemimpin BN yaitu Zahid Hamidi ketika dia menyerukan pemilu dini digelar secepat mungkin.

Blunder pemilu dini UMNO Pemilu Malaysia sesungguhnya bisa digelar paling lambat September 2023. Namun, Zahid yang juga Presiden UMNO tanpa henti mendesak Perdana Menteri Ismail Sabri untuk segera membubarkan parlemen guna menggelar pemilihan umum.

Zahid bukan tanpa alasan. BN meraih kemenangan telak di pemilu negara bagian Melaka dan Johor pada awal 2022. Kemenangan ini dipakai sebagai sinyal oleh Zahid dan petinggi partai lain bahwa rakyat Malaysia sudah kembali merindukan BN yang memimpin UMNO selama 60 tahun dari kemerdekaan hingga kekalahan mengejutkan di tangan Pakatan Harapan pada 2018.

Zahid juga bukan tanpa motivasi lain. Dia saat ini sedang terbelit sejumlah kasus korupsi. Politisi itu berharap kemenangan besar UMNO akan menjadikan dia perdana menteri baru Malaysia sekaligus pintu untuk mengintervensi kasus hukumnya.

Namun, rupanya kemenangan di Johor dan Melayu hanyalah kemenangan semu yang memberikan ilusi politik bagi Zahid dan rekan separtainya.

Para analis mengatakan hasil Pemilihan Umum ke-15 Malaysia menandai " akhir sebuah era" untuk Barisan Nasional (BN), dengan korupsi memainkan peran kunci dalam kejatuhan mantan koalisi penguasa negara itu. .

Di antara tokoh kunci BN yang kehilangan kursi adalah menteri keuangan Tengku Zafrul Aziz, menteri kesehatan Khairy Jamaluddin dan anggota parlemen veteran Tengku Razaleigh Hamzah. Namun, perdana menteri sementara Ismail Sabri Yaakob mempertahankan kursinya, begitu pula ketua BN Ahmad Zahid Hamidi.

" Apa yang kita lihat malam ini adalah akhir dari sebuah era," kata pengamat politik Serina Abdul Rahman dari ISEAS-Yusof Ishak Institute  seperti dikutip Channel News Asia pada malam pemilihan yang disiarkan pada Minggu dini hari.

Dengan kurang dari setengah jumlah kursi yang diperoleh partai lain, " mereka baru saja kehilangan semua pengaruh yang mereka miliki selama lebih dari 61 tahun" , tambahnya.

Analis yang berbicara pada hari Minggu itu mengatakan bahwa sudah jelas apa yang meruntuhkan koalisi tersebut.

" Zahid (pimpinan UMNO) menghancurkan pilihan partai dengan kepemimpinannya, dan keputusan pemilu dipercepat," kata Bridget Welsh, seorang peneliti kehormatan dari Asia Research Institute University of Nottingham Malaysia.

Presdein UMNO Zahid saat kampanye© NST

(Presiden UMNO Zahid saat kampanye/New Strait Times)

" Dia bukan pemimpin yang tepat untuk memimpin UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) ke dalam kampanye dan fokusnya pada dirinya sendiri ... menjadi bumerang."

Analisis Singapore Institute of International Affairs Dr Oh Ei Sun mengatakan BN telah terlambat mengadakan pemilihan. " Jika mereka (telah memanggil) pemungutan suara tepat setelah pemilihan negara bagian Johor yang melihat kemenangan luar biasa mereka, maka mungkin mereka bisa menunggangi kemenangan Johor untuk kemenangan nasional," kata Dr Oh.

" Tapi lebih dari setengah tahun kemudian, selama musim hujan ini, dan ketika lebih banyak skandal terungkap yang melibatkan sejumlah pemimpin di Barisan Nasional, saya pikir mungkin para pemilih berubah pikiran."

Ambisi Barisan Nasional dan UMNO memang telah karam. Hanya menguasai 30 kursi. Benar barangkali ini akhir dari sebuah era. Rakyat telah menghukum UMNO dan Barisan Nasional karena skandal korupsi yang melilitnya. UMNO dan Barisan Nasional seolah menegaskan bahwa kekuasaan dan korupsi itu seperti semut dan gula. Saling menarik satu sama lain. Yang terjadi kemudian adalah kapal pun karam. Sama seperti karamnya nasib Najib Razak di penjara Kajang, Malaysia. (eha)

Sumber: New York Times, Wall Street Journal, Channel News Asia, Strait Times, New Strait Times,  

Beri Komentar