Pemprov DKI Akan Nonaktifkan NIK Warga yang Tak Tinggal di Jakarta Mulai Maret 2024

Karena itu, warga yang ingin pindah ke domisili lain, diharapkan segera melapor ke Dukcapil agar data tempat tinggal dapat diperbaharui secara aktual.

“ Jika mereka mau keluar, nanti lapor ke kita jika mau memindahkan NIK ke tempat domisili. Jadi mereka bisa pindah,” ungkap Budi.

Jika nantinya ada warga yang terkena penonaktifan NIK, mereka tak akan bisa melakukan pelayanan administrasi di DKI Jakarta.

“ Saat mereka melakukan transaksi misalkan perbankan, samsat, bayar pajak, bayar BPJS, nanti akan ada di sana kayak semacam notifikasi bahwa Anda harus ke Dinas Dukcapil,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menegaskan bahwa aturan penonaktifan NIK ini dilakukan untuk memastikan jumlah penduduk di Ibu Kota.

“ Bukan dihapus, ditertibkan. Kita memastikan sebenarnya jumlah penduduk Jakarta yang terdaftar sesuai dengan data kependudukan berapa,” jelas Joko, dikutip dari Merdeka.com.

Joko mengatakan, aturan ini sudah direncanakan sejak tahun lalu dan sedang dibahas bersama satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov lainnya.

“ Persiapannya sudah dari tahun lalu. (Masih) dalam proses. Sosialisasi kan itu dalam proses maksudnya,” kata Joko.

Kemudian, Joko juga mengatakan bahwa penonaktifan NIK ini tidak ada kaitannya dengan pendatang yang kerap tak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan ketika tiba di Ibu Kota.

“ Ya sebenarnya bukan karena pendatang juga tapi karena prosesnya sudah berjalan dari sudah beberapa lama,” tambahnya.

sumber: Merdeka.com