Penurunan Penerimaan Pajak, Amin AK Soroti Kondisi Keuangan Negara

Reporter : Daniel Mikasa
Senin, 17 Maret 2025 15:06

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK

Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin defisit APBN akan melebihi target Rp612,2 Triliun atau 2,53% dari PDB tahun ini.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, menyoroti kondisi keuangan negara yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN sebesar Rp 31,3 triliun per Februari 2025. Defisit awal tahun ini menjadi yang pertama dalam empat tahun terakhir, terutama dipicu oleh penurunan penerimaan pajak hingga 41,86% dibandingkan tahun sebelumnya.

“ Kami sangat prihatin dengan tren fiskal ini. Penurunan drastis penerimaan pajak tidak hanya mengancam keberlangsungan anggaran negara, tetapi juga dapat berdampak luas pada perekonomian nasional, stabilitas nilai tukar, dan kepercayaan investor,” ujar Amin dalam keterangannya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama menurunnya penerimaan pajak adalah gangguan teknis pada sistem Coretax yang menghambat proses administrasi perpajakan. Amin menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele dan harus segera diselesaikan dengan langkah konkret.

1 dari 1 halaman

“ Jika sistem perpajakan yang baru justru mengakibatkan penerimaan negara anjlok, ini menunjukkan ada kesalahan serius dalam perencanaannya. Pemerintah harus segera memastikan Coretax dapat beroperasi secara optimal. Jika tidak, perlu disiapkan mekanisme darurat agar pengumpulan pajak tidak semakin terganggu,” tegas politisi dari Fraksi PKS ini.

Di sisi lain, merosotnya penerimaan pajak juga mencerminkan perlambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan pajak korporasi dan PPN. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin defisit APBN akan melebihi target Rp 612,2 triliun atau 2,53% dari PDB tahun ini. Selain itu, keterlambatan rilis laporan APBN bulan Januari-Februari 2025 juga menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi pengelolaan fiskal.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Amin menegaskan pentingnya keterbukaan data keuangan negara untuk menjaga kepercayaan publik dan investor. “ Kita tidak ingin ada spekulasi negatif akibat keterlambatan informasi. Menteri Keuangan harus lebih transparan dan responsif dalam menyampaikan kondisi fiskal negara agar pasar dan dunia usaha bisa mengantisipasi risiko dengan baik,” ujarnya.

Amin AK menegaskan bahwa BAKN DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan ekonomi nasional agar tetap berada di jalur yang sehat dan berkelanjutan. “ Kami akan terus mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar kebijakan fiskal tidak hanya sekadar memenuhi target angka, tetapi benar-benar memperkuat perekonomian nasional secara menyeluruh,” pungkasnya.