Pendiri dan Presiden ACT Ditetapkan jadi Tersangka

Reporter : Okti Nur Alifia
Selasa, 26 Juli 2022 10:05
Pendiri dan Presiden ACT Ditetapkan jadi Tersangka
Polisi juga menetapkan dua tersangka lain dengan jabatan anggota pembina ACT yakni Hariyana Hermain dan Novariadi Imam Akbari.

Dream - Mantan Presiden ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Khajar ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus penyelewengan dana kemanusiaan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

Polisi juga menetapkan dua tersangka lain dengan jabatan anggota pembina ACT yakni Hariyana Hermain dan Novariadi Imam Akbari. Keempat orang tersebut ditetapkan tersangka pada Senin, 25 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

" Terkait empat orang yang telah disebutkan tadi, pada pukul 15.50 WIB telah ditetapkan sebagai tersangka," tutur Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta Selatan, dikutip dari Liputan6.com.

1 dari 8 halaman

Sudah Dilakukan Gelar Perkara

Sementara itu gelar perkara juga sudah dilakukan Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus).

" Gelar perkara ACT nanti," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan.

Gelar perkara merupakan tahapan sebelum penyidik menetapkan tersangka. Whisnu menyebutkan pelaksanaan gelar perkara merupakan pengembangan dari penyidikan oleh penyidik. 

Hingga Selasa 19 Juli 2022 penyidik telah memeriksa 18 orang saksi dalam perkara tersebut

2 dari 8 halaman

Pemanggilan Tersangka

Mengenai hal itu, Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Siregar mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap para tersangka pada Jumat 29 Juli 2022 mendatang.

" Selanjutnya akan ada panggilan untuk datang pada hari Jumat," kata Whisnu saat dihubungi Merdeka.com pada Selasa, 26 Juli 2022.

Menurutnya, pemanggilan mereka sebagai tersangka itu dilakukan untuk menentukan apakah langsung dilakukan penahanan atau tidak.

" Betul (diperiksa sebagai tersangka ditahan atau tidak)," ujarnya.

 

3 dari 8 halaman

Petinggi ACT Diduga Selewengkan Dana Bantuan Korban Lion Air JT 610 Rp138 M

Dream -  Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri mengendus adanya penyelewengan dana bantuan kepada korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Dana bantuan itu berupa dana sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan oleh perusahaan Boieng kepada ACT dan ditujukan kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 pada 2018 lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, mantan presiden ACT Ahyudin dan petinggi ACT Ibnu Khajar diduga menyelewengkan dana kompensasi korban Lion Air JT 610 tersebut untuk kepentingan pribadi.

" Bahwa pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam hal ini Ahyudin (56) selaku pendiri merangkap ketua, pengurus dan pembina, serta Ibnu Khajar (47) selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana social/CSR dari pihak Boeing tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi," kata Ahmad Ramadhan dikutip dari Liputan6.com pada Minggu, 10 Juli 2022.

4 dari 8 halaman

Total Dana CSR Rp138 M

Ramadhan menyebut, total dana CSR dari Boeing yang dikelola ACT mencapai Rp138 miliar.

Pihak Boeing memberikan dua jenis dana kompensasi yaitu dana santunan tunai kepada ahli waris para korban masing-masing sebesar US$144.500 atau setara dengan Rp2.066.350.000, serta bantuan nontunai dalam bentuk dana CSR sebesar US$ 144.500 atau setara dengan Rp2.066.350.000.

Dana CSR sendiri tidak dapat dikelola langsung oleh para ahli waris korban, melainkan harus menggunakan lembaga atau yayasan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Boeing salah satunya harus bertaraf internasional. Oleh karena itu ACT ditunjuk untuk mengelola dana CSR dari Boeing tersebut.

" Perwakilan ACT menghubungi para ahli waris korban meminta untuk memberikan rekomendasi kepada pihak Boeing untuk penggunaan dana CSR dikelola oleh pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Di mana dana sosial/CSR diperuntukkan membangun fasilitas pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari ahli waris para korban," terang Ramadhan.

5 dari 8 halaman

Pihak ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana CSR yang diterimanya dari pihak Boeing kepada ahli waris korban, termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh ACT.

Ramadhan menjelaskan, diduga dana CSR yang diperoleh dari pihak Boeing tak direalisasikan seluruhnya kepada ahli waris, melainkan dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staff pada yayasan ACT.

Disamping untuk mendukung fasilitas serta kepentingan pribadi Ketua Pengurus atau presiden Ahyuddin dan wakil Ketua Pengurus.

" Para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana CSR tersebut. Pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak memberitahu kepada pihak ahli waris terhadap besaran dana CSR yang mereka dapatkan dari pihak Boeing serta pengunaan dana CSR tersebut yang merupakan tanggung jawab mereka," terang dia.

6 dari 8 halaman

Aliran Dana ACT Diduga Masuk ke Kelompok Teroris Al Qaeda

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana dari yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok paramiliter jihad Al Qaeda. PPATK menyebut transaksi itu diduga dilakukan anggota ACT.

" Ada yang terkait dengan pihak yang ini patut diduga yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al Qaeda, penerimanya ya," tutur Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di Jakarta, Rabu 6 Juli 2022.

Meski begitu, Ivan menyatakan, PPATK masih melakukan pendalaman lebih lanjut atas temuan tersebut. Apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau hanya secara kebetulan. 

" Selain itu ada yang secara tidak langsung terkait dengan aktivitas-aktivitas yang memang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan," jelas dia.

7 dari 8 halaman

Ivan menambahkan, laporan tentang transaksi keuangan ke pihak di luar negeri yang dilakukan anggota ACT berasal dari berbagai kalangan dan jabatan.

" Ada adminnya, ada staf akuntan, ada karyawan. Negara-negara tadi sudah saya sampaikan ada Turki, Kazakhstan, Bosnia, Albania, dan India. Ada juga ke Banglades, Nepal, Pakistan," ujar Ivan.

PPATK juga telah memblokir sebanyak 60 rekening terkait dengan aliran dana umat atau donasi ACT. 

" PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 30 penyedia jasa keuangan," tutur Ivan.

Menurut Ivan, pihaknya memang sudah cukup lama melakukan kajian berdasarkan database PPATK terkait aliran dana ACT. 

8 dari 8 halaman

Hasilnya, memang terlihat aliran dana masuk dan keluar dengan perputaran nilai mencapai Rp1 triliun per tahunnya.

" PPATK juga mendalami bagaimana struktur kepemilikan yayasan, bagaimana pengelolaan pendanaan, dan sebagainya. Memang PPATK melihat entitas yang lagi kita bicarakan ini memang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh pendirinya, ada beberapa PT di situ," jelas dia.

Menurut Ivan, yayasan lain yang terafiliasi dengan ACT tidak hanya terkait dengan donasi bantuan hingga zakat, namun juga ada perusahaan, dan lainnya yang bersinggungan dengan investasi.

" Dan di bagian bawah ada yayasan terkait ACT. Ada transaksi yang kita lihat dilakukan secara masif, namun entitas terkait si pengurus tadi. Jadi kami menduga transaksi dari bisnis ke bisnis dan dikelola. Jadi ada keuntungan," kata Ivan.

Sebelumnya, Presiden ACT membantah dugaan PPATK itu yang menyebut ada alirandana dari lembaganya ke kelompok teroris. " Jadi kalau dialokasikan dana teroris itu dana yang mana? Kami sampaikan ini supaya lebih lugas karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris," kata Ibnu Khajar.

Sumber: Liputan6.com

Beri Komentar