Prabowo Minta Pemilu Ulang, Kubu Jokowi Pilih MK

Capres nomor satu mendesak agar Pemilihan Umum Presiden 2014 diulang. Apa alasan Prabowo?

Dream - Beberapa hari jelang pengumuman hasil perhitungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, kubu Calon Presiden (Capres) nomor satu, Prabowo Subianto, mendesak dilakukan pemilihan ulang. Kubu Prabowo beralasan banyak ditemukan kecurangan dalam pemilihan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo usai menemui Habibie di kediamannya, Jakarta, Sabtu, 19 Juli 2014. " Indikasi kecurangan yang cukup masif dan ini harus kita lakukan pemilihan ulang supaya sah," ," ujarnya.

Prabowo mengaku prihatin dengan banyaknya laporan kejanggal dan kecurangan. Laporan ini berasal dari timnya sendiri.

" Kalau tidak salah di Jakarta Bawaslu sudah setuju pemilihan ulang di 5800 TPS, karena ada keanehan kejanggalan," katanya.

Tak hanya di Jakarta, Prabowo mendesak agar pemilihan ulang juga dilakukan di daerah lain. Jika tak ada kecurangan, Prabowo mengklaim pihaknya bisa meraih kemenangan.

Penegasan serupa disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon. Secara lebih spesifik, Fadli mengatakan pemilihan ulang setidaknya harus dilakukan di 6 kabupaten di Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta.

Namun tim sukses Prabowo, malah berpendapat lain. Habiburokhman menyatakan maksud pernyataan Prabowo adalah penghitungan suara ulang bukan Pemilu ulang. " Intinya bukan pemilu ulang, tapi penghitungan ulang," katanya.

Menanggapi permintaan tersebut, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Jusuf Kalla, Saleh Husin menyatakan tidak perlu adanya penundaan pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 20014. Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil Pilpre pada 22 Juli 2014.

" Menurut kami, tidak perlu ditunda. Saat ini kita lebih baik menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU), ikuti mekanisme tanggal yang sudah ditetapkan," ujar Saleh di Gedung DPP Partai Hanura.

Saleh mengusulkan agar pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan terkait temuan kecurangan Pilpres, sebaiknya melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lembaga hukum ini akan langsung membuka pendaftaran selama 3x24 jam bagi siapapun yang ingin mengajukan sengketa Pilpres.

Sebelumnya, Ketua MK Hamdan Zoelva berharap pasangan Capres yang keberatan dengan hasil Pemilu agar menempus jalur kosntritusional.