Reaksi Kocak Gibran Usai MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres Cawapres

Reaksi Kocak Gibran Usai MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres Cawapres

" /> © Dream

© Dream

Dream - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Batas Usia Tetap 40 Tahun

Gugatan tersebut sebelumnya meminta MK menurunkan batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Gugatan nomor 29/PUU-XXI/2023 dilayangkan oleh Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhael Gorbachev Dom.

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya."

© Dream

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun memberikan reaksi kocak terkait putusan MK tersebut. Seperti diketahui, nama Gibran sempat dikaitkan dengan putusan MK dan cawapres Prabowo Subianto.

"Awokwokwok."

Kandidat Cawapres

Gibran memang menjadi tokoh utama yang digadang-gadang bakal diuntungkan jika MK mengabulkan permohonan yang awalnya diajukan Partai Solidaritas Indonesia itu.

Jika batas usia capres dan cawapres menjadi 30 tahun, Gibran disinyalir bakal direkrut sebagai cawapres.

© Dream

Beredar kabar bahwa Prabowo Subianto yang paling tertarik menarik Gibran.

Namun pada akhirnya, MK berpendapat kalau urusan batasan usia capres dan cawapres itu menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang.

© Dream

Sebagai informasi, uji materi batas usia minimal capres-cawapres diajukan oleh sejumlah pemohon. Perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader PSI Dedek Prayudi pada 16 Maret 2023, yang meminta batas usia minimum capres-cawapres dikembalikan ke 35 tahun. PSI menganggap, ketentuan saat ini diskriminatif.

Selain PSI, gugatan ini dimohonkan oleh beberapa kader partai berlambang bunga mawar itu, yakni Anthony Winza Probowo (Pemohon II), Danik Eka Rahmaningtyas (Pemohon III), Dedek Prayudi (Pemohon IV), dan Mikhail Gorbachev (Pemohon V).

Mereka menilai, batas usia 40 tahun bertentangan dengan " moralitas dan rasionalitas" karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.