Disorot! Sudah Habis Rp34 Miliar, Pembangunan Rumah Dinas Bupati PPU Belum Beres

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 23 Agustus 2021 13:00

Renovasi Rumah Dinas Jabatan Bupati Penajam Paser Utara Sudah Menghabiskan Rp34 Miliar (Merdeka.com)

Anggarannya malah ditambah sekitar Rp1,9 miliar. Dermaganya belum kelar!

Dream - Proyek pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membuat publik mengelus dada. Di tengah pandemi, proyek itu sudah menghabiskan Rp34 miliar namun belum juga selesai.

Bahkan, kelanjutan proyek itu disebut masih membutuhkan dana tambahan mencapai Rp1 miliar. Sebab, ada sejumlah bagian dari komplek rumah yang belum dibangun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro, mengatakan, ada beberapa pengerjaan lanjutan pada renovasi rumah yang berlokasi di Jalan Pesisir Pantai Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam itu. Salah satunya pembangunan dermaga.

" Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepada daerah itu seperti pagar, ornamen, taman, dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujar Edi.

1 dari 3 halaman

Pasang Jaringan Listrik Butuh Rp1,9 M

Edi mengatakan, terjadi perubahan perjanjian (addendum) dalam proyek tersebut. Dalam perjanjian baru, terdapat penambahan anggaran Rp1,9 miliar untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 kilometer di rumah dinas jabatan bupati tersebut.

" Pemasangan jaringan listrik didahulukan karena kebutuhan listrik di rumah jabatan bupati sangat mendesak," kata dia.

Menurut Edi, pekerjaan sejumlah item seperti pagar, ornamen, taman, dan dermaga, dijalankan bersamaan dengan penggarapan interior. Dia berharap proyek ini bisa tuntas tahun ini.

Tetapi, jika tidak memungkinkan, pihaknya akan mengajukan usulan anggaran lanjutan proyek pembangunan rumah dinas bupati pada 2022, dikutip dari Merdeka.com.

2 dari 3 halaman

Anggaran Belanja Tahun Depan Rp2.780,7 Triliun, Ini Alokasi Terbesarnya

Dream – Pemerintah merencanakan belanja negara di tahun depan mencapai Rp2.780,7 triliun. Dari alokasi Rancangan APBN 2022, porsi anggaran untuk pemerintah pusat Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun.

Khusus anggaran di bidang kesehatan, pemerintah menganggarkan 9,4 persen dari alokasi RAPBN 2022 terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp255,3 triliun.

“ Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” kata dia dalam siaran langsung pidato kenegaraan RAPBN 2022 dari Metro TV, Senin 16 Agustus 2021.

Untuk penanganan Covid-19, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

3 dari 3 halaman

Bagaimana dengan Pos Lainnya?

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan senilai Rp427,5 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membantu membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Pemerintah juga menyediakan Rp541,7 triliun untuk anggaran pendidikan. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas pemerintah. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

“ Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” kata dia.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Fokus pemerintah untuk pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun. ada beberapa fokus pemerintah terkait ini, seperti mempercepat peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19.