Penampakan Uang Rp2,4 Triliun dari Perkara CPO, Saking Banyaknya Aula Kejagung Tak Menampung Semua Hasil Sitaan

Berasal dari 3 Korporasi CPO

" Tentunya dalam perkara ini berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara," ujar Jaksa Agung dilansir dari laman resmi Kejaksaan, Senin (20/10).  

Jaksa Agung St Burhanuddin menjelaskan, uang tersebut berasal dari tiga grup korporasi bidang CPO yaitu Wilmar Group senilai Rp11,88 triliun, Musi Mas Group Rp 1,8 triliun, dan Permata Hijau Group Rp 1,86 miliar.

Saat ini, pihak Kejaksaan telah mengajukan penuntutan kepada tiga grup korporasi tersebut dengan perkiran kerugian perekonomian negara sekitar Rp17 triliun. Dari nilai penuntutan tersebut, uang yang sudah dikembalikan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara mencapai Rp13,25 triliun.

Sementara selisih pengembalian kerugian perekonomian negara senilai Rp4,4 triliun sampai saat ini diupayakan oleh pihak Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.

Hanya Ditampilkan Rp2,4 Triliun

" Terdapat selisih Rp4,4 triliun akan dilakukan pembayaran dengan penundaan, mungkin cicilan-cicilan. Kami juga akan meminta mereka ada tepat waktunya. Kami tidak mau ini berkepanjangan," paparnya. 

Jaksa Agung juga menjelaskan uang yang diperlihatkan dalam serah terima yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto kepada Kemenkeu ini hanya simbolis. Nilai uang yang dipajang di aula gedung utama Kejagung hari ini ditaksir mencapai Rp2,4 triliun. 

" Tidak mungkin kami hadirkan (uangnya) di sini semua. Kalau 13 triliun mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan, jadi ini sekitar 2,4 triliun," ungkap Jaksa Agung.

Presiden Minta Kejar Kekayaan yang Diselewengkan

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras semua jajaran, terutama Kejaksaan, yang telah gigih bertindak melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewenangan.

Uang sitaan senilai Rp13 triliun itu, kata Prabowo setara dengan biaya membangun dan merenovasi 8.000 unit sekolah atau membangun Desa Nelayan yang bisa mengangkat kehidupan 5 juta orang Indonesia.

Prabowo menjelaskaan, pengembalian uang sitaan ini baru berasal dari satu sektor saja yaitu CPO. Pemerintah mensinyalir kegiatan ilegal juga terjadi di sektor pertambangan yang nilai kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

" Saya ingin kalau bisa kita kejar lagi kekayaan yang diselewengkan," kata Prabowo di acara yang sama.