Respons Tuntutan, DPR RI Siap Bahas RUU Perampasan Aset

Negara bisa langsung menyita harta hasil tindak pidana, meskipun pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau bebas karena alasan teknis hukum, tanpa menunggu vonis pidana.

Mekanisme beban pembuktian terbalik terbatas juga diterapkan, di mana pihak tertuduh maupun ahli warisnya wajib membuktikan bahwa harta yang dimiliki bukan berasal dari tindak pidana.

" Dan dalam hal ini tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan asset, itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam Prolegnas DPR RI. Tentu jika perampasan asset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya," ungkap Anggota Komisi XII DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono.

Pengelolaan aset rampasan nantinya akan dilakukan secara profesional dan transparan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA), Kejaksaan, dan KPK. Hal ini menurut DPR RI dapat menjadi langkah tegas untuk menutup ruang bagi pelaku korupsi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di mata dunia.

" Korupsi bukan sekadar tindak pidana ekonomi. Ia adalah perampasan hak rakyat. Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus menjamin bahwa hasil kejahatan tidak bisa dinikmati oleh siapapun. RUU Perampasan Aset adalah solusi rasional, adil, efektif dan tegas untuk menutup ruang itu," kata Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Kholid.