Uang Muka Mobil Pejabat Boleh Naik, Asal...

Kenaikan anggaran uang muka pembelian mobil pejabat negara menuai banyak protes apalagi di tengah kesusahan masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM dan beberapa fasilitas umum lainnya.

Dream - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menilai, kebijakan yang baru dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan anggaran uang muka mobil pejabat merupakan hal yang wajar. Pasalnya, memang terjadi kenaikan harga kendaraan yang berpengaruh pada besaran uang mukanya.

Menurutnya, regulasi yang dibuat Presiden itu merupakan hal normatif dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara. Sebagaimana berlaku juga dalam pengangkatan pejabat negara yang dipilih melalui mekanisme di DPR yang kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Yuddy tidak menampik, kebijakan tersebut menuai kritik dari masyarakat di tengah adanya kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

" Kritik itu bagus, tinggal bagaimana kita menyikapinya dari sisi moral etik, karena dari sisi hukum tidak ada persoalan" kata Yuddy seperti dikutip dari situs Kementerian PAN RB, Selasa 7 April 2015.

Namun, lanjut Yuddy, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif guna efisiensi anggaran belanja negara. Dengan demikian, tidak semua pejabat negara bisa mendapatkan fasilitas pembelian mobil baru.

" Semua harus berpegangan pada prinsip efisiensi. Karena itu akan dirumuskan syarat-syaratnya agar akuntabel" ujarnya.

" Saya kira pelaksanaannya nanti selektif. Pejabat negara yang menerima fasilitas uang muka adalah yang benar-benar memenuhi persyaratan" tambah Yuddy.

Untuk itu, Yuddy meminta agar masyarakat menyikapi dan merespon persoalan tersebut secara proporsional dalam koridor tata pemerintahan yang baik. Bahwa selain efisiensi, hal yang harus diperhatikan adalah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

" Sepanjang pemberian fasilitas kepada pejabat negara tersebut akuntabel dan benar-benar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, tentu harus disikapi secara bijak dan proporsional," tandasnya. (Ism)