Banyak Menteri Keluhkan Gaji Kecil

Reporter : Ramdania
Jumat, 3 April 2015 08:02
Banyak Menteri Keluhkan Gaji Kecil
Banyak para menteri yang mengalami penurunan penghasilan. Pasalnya, mereka para pengusaha dan pimpinan perusahaan swasta ini biasa dengan penghasilan puluhan juta per bulan.

Dream - Banyaknya menteri dalam kabinet kerja yang berasal dari kalangan swasta ternyata memberikan cerita tersendiri bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi. Menurut Yuddy yang bertanggung jawab terhadap gaji PNS dan pejabat negara ini, banyak menteri yang mengeluhkan mengenai gaji yang diterimanya.

" Banyak yang mengeluh karena banyak menteri dari swasta, gaji menteri kan jauh di bawah gaji yang diterimanya saat ini," ujar Yuddy saat bertandang ke Kantor Kapanlagi, Kamis, 2 April 2015.

Yuddy menyebutkan gaji yang diterima para menteri sebesar Rp 19,5 juta per bulan. Memang, terdapat tunjangan sekitar Rp 100-125 juta, tetapi jumlah tersebut tidak menutupi kebutuhan para menteri dalam menjalankan tugasnya.

" Tunjangan itu selalu habis dan nombok karena kan dalam perjalanan dinas, tidak jarang membawa istri untuk acara kenegaraan, biaya pesawat dan hotelnya harus bayar sendiri," jelasnya.

Namun, lanjut Yuddy, keluhan dari para menteri itu tidak serta-merta membuat pemerintah berencana menaikkan gaji pejabat negara, termasuk gaji Presiden dan Wakil Presiden.

" Gaji tidak naik, ya kalau masih kuat, tidak usah mengeluh. Jadi belum ada rencana kenaikan," tegasnya. (Ism) 

1 dari 3 halaman

Gaji Menteri Baru Diusulkan Naik

Gaji Menteri Baru Diusulkan Naik 

Dream - Pemerintah baru Presiden terpilih Joko Widodo baru akan efektif Oktober mendatang. Namun wacana kenaikan gaji para menteri sudah diusung Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK).

JK yang juga politisi senior Golkar ini beralasan, kenaikan gaji para pembantu presiden ini diharapkan bisa mengurangi penyelewengan para menteri. Terutama tindak pidana korupsi.

Saat ini, para menteri menerima gaji terbilang kecil yakni sebesar Rp 19 juta per bulan. Jumlah tersebut dianggap tak seimbang dengan pendapatan para anggota DPR yang mencapai Rp 70 juta per bulan ditambah berbagai fasilitas.

" Saya hanya mengatakan gaji menteri dengan anggota DPR itu jauh. Pada waktunya perlu ada pertimbangan disesuaikan," kata JK di Hotel Darmawangsa, Jakarta, seperti dikutipDream dari laman Merdeka.com, Senin, 8 September 2014.

Usul mantan Wapres Yudhoyono ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh. Pengamat ekonomi Faisal Basri yakin usul kenaikan ini takkan membebani keuangan negara.

" Tidak akan sampai Rp 1 triliun," katanya.

Faisal bahkan mengatakan gaji direktur jenderal di Kementerian Keuangan bahkan lebih tinggi ketimbang menterinya.

Dukungan senada disampaikan Deputi Rektor Universitas Paramdian, Wijayanto Samirin. Menurutnya, kenaikan gaji para pembantu presiden ini akan mengurangi kesenjangan dengan lembaga lainnya.

Namun, Wijayanto mengingatkan pemerintahan baru untuk mengimbangi usul kenaikan gaji tersebut dengan peningkatan kualitas kerja.

Dari kawasan Senayan, anggita DPR Harry Azhar Azis menilai wacana kenaikan gaji menteri menjadi kewenangan dari presiden dan Wapres terpilih.

Harry mengungkapkan, pemerintah memiliki dana cadangan yang dapat digunakan untuk penambahan belanja pegawai. " Anggaran bisa direlokasi," katanya.

Sementara itu pendukung pemerintah Jokowi yang menjadi politisi PDIP Dewi Aryani mengakui penyebab korupsi para menteri memang salah satunya dipicu kebutuhan hidup.

Sebagai seorang menteri, Dewi menilai, tentunya banyak pengeluaran terutama dibidang sosial yang dibutuhkan. (Ism)

2 dari 3 halaman

Gaji Menteri Pakai Utang?

Gaji Menteri Pakai Utang?

Dream - Wakil Presiden terpilih, Muhammad Jusuf Kalla, mengatakan pembelian mobil baru untuk para menteri tidak perlu dilakukan. Sebab saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang sulit. Keuangan negara sedang merah. OLeh sebab itu, para menteri yang bekerja dalam kabinetnya kelak menggunakan mobil bekas anggota kabinet sekarang.

" Keadaan perekonomian kita sekarang, seperti yang selalu saya katakan itu lampu merah. Begitu beratnya, bayar gaji pun harus dari utang," kata Jusuf Kalla saat ditemui redaksi KLN Network di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu 11 Agustus 2014.

Pria yang karib disapa JK ini menambahkan, setiap tahun Kementerian Keuangan harus mencari pinjaman utang untuk menambal kekurangan gaji pegawai negara. Surat utang negara maupun sukuk dikeluarkan negara hanya untuk mencukupi belanja pegawai.

" Kalau sudah begitu kan berat sekali. Dalam kondisi itu wajarkah menteri itu kemudian naik mobil baru mewah, mercy lagi, yang harganya satu miliar lebih?" tuturnya.

Menurut JK, mobil Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan para menteri saat ini masih bisa dipakai oleh anggota kabinetnya kelak. " Mobil Crown itu masih bisa sepuluh tahun. Toh menteri itu ke mana sih? Paling dari rumah ke kantor, ke acara, kilometernya kecil."

JK menceritakan pengalamannya saat menjadi Wakil Presiden era 2004-2009. Dia mengaku kala itu memilih tetap menggunakan mobil Volvo. Sementara pada 2009 membeli mobil Toyota Camry untuk para menteri, itupun dengan harga diskon.

" Saya tawar luar biasa murah, harganya cuma Rp 275 juta, ini (Mercy) satu miliar lebih. Saya kira Rp 1,2 miliaran. Masak mengeluarkan uang puluhan miliar untuk para menteri itu, pakai yang lama saja," tukas JK.

Dia bukan tanpa alasan meminta para menterinya kelak menggunakan mobil warisan anggota kabinet sekarang. Sebab, dia punya mobil jenis serupa, yang meski usianya sudah bertahun-tahun, tapi kondisinya tetap bagus.

" Saya punya Crown, saya pakai sudah 12 tahun. Saya beli untuk Ibu. Selama 12 tahun dipakai masih mulus. Saya pikir 16 tahun baru ganti, padahal saya penjual mobil," tutur dia.

Sebelumnya, pengadaan mobil Mercedes Benz seri S 300 yang dilakukan Sekretariat Negara untuk menteri mengundang kontroversi. Untuk pengadaan itu setidaknya negara harus menganggarkan dana sebesar Rp 91,9 miliar.


Namun, pengadaan itu ditolak oleh presiden terpilih Joko Widodo. Pria yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang ini menegaskan pengadaan mobil mewah untuk para menteri itu tak perlu dilakukan.

Sementara, pada hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pembatalan pengadaan mobil tersebut. Meskipun lelang pengadaan sudah dilakukan. SBY juga menginstruksikan kepada menteri-menteri di kabinetnya untuk segera mengembalikan mobil dinas mereka jika selesai masa tugasnya. Sehingga bisa segera digunakan para menteri di era Jokowi.

3 dari 3 halaman

Gaji PNS Naik Lagi

Gaji PNS Naik Lagi 

Dream - Angin segera berhembus bagi para abdi negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengaku tengah menggodok peluang kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun, Menteri PAN-RB, Yuddy Crisnandi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2015 mengatakan pemerintah terlebih dahulu harus menghitung besaran penghematan anggaran yang bisa diperoleh.

" Kenaikan gaji sedang dihitung. Kami lihat seberapa saving fiscal dan penghematan," kata Yuddy seperti dikutip dari laman Merdeka.com.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegroro menegaskan pemerintah berjanji akan tetap menaikkan gaji PNS sebesar 6 persen pada tahun ini. Anggaran tersebut sudah masuk dalam APBN 2015.

Sementara Deputi Tim Transisi Jokowi- JK, Andi Widjajanto mengatakan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) memang menambah ruang fiskal bagi anggaran negara. Dari perhitungan sementara, setiap ada kenaikan Rp 1.000, tercipta ruang fiskal baru hingga Rp 51 triliun.

Setiap tahun, pemerintah memang senantiasa menaikkan gaji PNS. Besaran kenaikan juga disesuaikan dengan laju inflasi setiap tahunnya. (Ism)

Beri Komentar