Dream - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mendesak pemerintah memberikan diskresi dan relaksasi terkait kewajiban vaksin meningitis dan buku kuning bagi jemaah umroh. Desakan itu muncul seiring terjadinya kelangkaan vaksin meningitis.

Langkah pemerintah yang memaksanakan menerapkan regulasi vaksinasi meningitis dan International Certificate of Vaccination (ICV) atau buku kuning dikhawatirkan menyebabkan kegagalan keberangkatan jemaah umroh.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat AMPHURI, Firman M Nur, kelangkaan vaksin meningitis dan buku kuning merupakan kejadian luar biasa.

"Ini warning buat pemerintah kita," kata Firman dalam keterangan tertulis AMPHURI yang diterima Dream, Sabtu, 24 September 2022.

Kasus kegagalan keberangkatan jemaah umroh akibat tidak memperoleh vaksin meningitis dan buku kuning telah terjadi di Bandara Keberangkatan Juanda, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kejadian ini berlangsung bahkan sebelum munculnya kelangkaan vaksin meningitis dan buku kuning.

“Itu kejadian sebelum vaksin meningitis langka, apalagi sekarang vaksin meningitis tidak tersedia, pemerintah tidak mampu menyediakan vaksin yang dibutuhkan masyarakat yang mau ibadah,” ujarnya.

Akibat krisis vaksin dan buku kuning ini, lanjut Firman, sejumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menutup sementara layanan vaksinasi meningitis. Salah satunya dilakukan KKP Kelas I Soekarno-Hatta yang melakukan penutupan sementara sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

Langkah yang sama dilakukan KP Kelas II Pekanbaru.

Terkait ketentuan vaksin meningitis dan buku kuning, Firman menegaskan, pemerintah Arab Saudi sudah melonggarkan penerapan aturan ini dalam pelaksanaan di lapangan. Malah, lanjutnya, sudah tidak ada lagi pemeriksaan terkait vaksin meningitis karena sudah tidak menjadi perhatian utama pemerintah Saudi saat menerima jemaah umroh.

“Ini sesuatu yang dipaksakan, padahal di Saudi sudah tidak menjadi concern utama,” ujar Firman.

Informasi yang sama juga diperoleh dari Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen) di Jeddah yang menyampaikan Arab Saudi tidak lagi memeriksa jamaah terkait vaksin meningitis.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dilaporkan telah melakukan upaya merelokasi distribusi ketersediaan vaksin meningitis sesuai dengan sebaran populasi jamaah umrah per provinsi. Namun upaya tersebut tetap menghambat penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Ketersediaan vaksin meningitis ini baru akan tersedia pada Oktober 2022. Sementara pemerintah juga memberlakukan pemberian vaksinasi minimal 14 hari sebelum keberangkatan.

Sementara Ketua Bidang Kesehatan AMPHURI, dr Endy Astiwara menambahkan krisis vaksin ini berdampak sangat luas karena hotel dan transportasi tiket pesawat sudah dipesan. Selain itu, calon jamaah yang bekerja atau bersekolah sudah mengajukan cuti ke institusinya masing-masing.

“Pemerintah harus bertanggungjawab atas kelangkaan vaksin meningitis ini, karena dapat mengakibatkan sekian ratus ribu jamaah umrah yang akan gagal berangkat akibat dari itu, dan untuk sementara, segera melakukan diskresi atau relaksasi tentang regulasi kewajiban vaksin meningitis bagi jamaah umrah selama krisis vaksin ini terjadi,” imbuhnya