Pesta Meriah Di NTT (Foto: Twitter @dickysenda)
Dream - Belakangan beredar sebuah video memperlihatkan kerumunan orang yang tampak tengah berpesta di pinggir pantai. Acara tersebut dilangsungkan pada Jumat, 27 Agustus 2021 saat PPKM Level 4 di Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Video yang pertama kali dibagikan oleh akun Twitter @jagungtiti71 pada Sabtu 28 Agustus 2021 itu menuai amarah publik lantaran pesta diduga diadakan oleh gubernur NTT, Viktor Laiskodat, dan dihadiri oleh para kepala daerah se-NTT.
" Di tengah pemberlakuan PPKM di Prov NTT, Gubernur dan para bupati/wali kota se-NTT malah berpesta pora di Pulau Semau, kampungnya Gubernur NTT," tulis akun tersebut.
Dalam unggahan tersebut, terlihat sebuah pesta meriah di pinggir pantai yang dihadiri banyak orang dengan pakaian serba putih. Para tamu undangan tampak berjoget kompak seperti zona bebas Covid-19.
Lantas akun tersebut mencolek Presiden Joko Widodo utuk dapat menegur Gubernur NTT. " @Jokowi, @BNPB_Indonesia @KemenkesRi, @Mohmahfudmd dan Pak LBP tolong tegur Gubernur NTT," katanya.
Ditengah pemberlakuan PPKM di Prov NTT, Gubernur dan para bupati /walikota se NTT malah berpesta pora di Pulau Semau, kampungnya Gubernur NTT. @jokowi @BNPB_Indonesia @KemenkesRI @mohmahfudmddan
pak LBP tolong tegur gub NTThttps://t.co/wJQFkXaQ76 pic.twitter.com/xyAOmdNWB1— Corr L.A (@jagungtiti71)August 28, 2021
Tak hanya itu, seorang netizen lain dengan akun @dickysenda juga membagikan potret suasana acara pesta yang diadakan oleh sang gubernur.
" Anak sekolah di NTT su mau dua tahun belajar dr rumah dengan kondisi memprihatinkan. Yg punya usaha harus tunduk aturan krn PPKM. Te gubernur deng bupati se-NTT dong bekin pesta di pante.," tulis keterangan unggahan.
Anak sekolah di NTT su mau dua tahun belajar dr rumah dengan kondisi memprihatinkan. Yg punya usaha harus tunduk aturan krn PPKM. Te gubernur deng bupati se-NTT dong bekin pesta di pante. pic.twitter.com/nJkJfEi99G
— dicky senda (@dickysenda)August 29, 2021
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Risihian Krisna Bhudiaswanto, menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi dan data yang akurat.
" Menyikapi viralnya video tersebut, kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, guna memperoleh informasi dan data yang akurat," kata Krisna, dikutip dari merdeka.com, Senin 30 Agustus 2021.
Sementara, Pemprov NTT, maupun panitia penyelenggara acara tersebut belum berhasil dikonfirmasi terkait sejumlah video yang beredar.
Forum Pemuda NTT pun ikut bersikap dan mengkritisi acara tersebut, karena dinilai melanggar kembali aturan dan kebijakan yang telah dibuat ditengah pandemi Covid-19.
" Forum Pemuda NTT mengkritisi acara yang diselenggarakan oleh Pemprov dan Bank NTT, ditengah kondisi masyarakat yang sedang sengsara akibat pandemi," kata Ketua Forum Pemuda NTT, Bedi Roma.
Menurut Bedi, saat ini masyarakat sedang dilarang berkumpul dan mengadakan pesta, agar memutus rantai penyebaran Covid-19. Dia menilai, larangan itu hanya berlaku bagi masyarakat tidak bagi pejabat karena bebas menggelar acara.
" Forum Pemuda NTT meminta DPRD provinsi memanggil Pemprov untuk mempertangungjawabkan kerumunan yang terjadi di Semau, Kabupaten Kupang," pintanya.
Bedi juga mengkritisi DPRD NTT yang dinilainya seperti macan ompong, yang tidak bersuara atas penderitaan masyarakat ditengah kebijakan pemerintah tentang pandemi Covid-19, yang dilanggar sendiri.
" DPRD NTT seperti macam ompong yang kelihatan hari ini tidak bersuara atas penderitaan rakyat. Bisa disurvei tingkat kepercayaan publik terhadap Pemprov dan DPRD Provinsi NTT, pastilah sangat rendah," ungkapnya.
Dia berharap penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian berani mengambil tindakan, dengan melihat acara tersebut melanggar protokol kesehatan atau tidak, sehingga masyarakat merasa penegakkan aturan benar-benar adil.
" Jujur kita merasa seperti sedang dibodohi dan dibohongi oleh pemerintah sendiri. Penegak hukum sendiri tentu kebingungan, kita tantang penegak hukum kalau memang acara itu melanggar prokes bisa tidak ditindak? Kami pesimis, semoga mereka berani mengambil tindakan atau bisa membuat Keterangan.
Ini rakyat kalau langgar disuruh push up dan disanki apa ini bisa berlaku keatas? Kami minta DPRD Provinsi juga harus bicara soal ini, jangan diam-diam saja jika ada persoalan seperti ini," tutup Bedi Roma.
