Wiranto: Banyak yang Tidak Senang Indonesia Aman

Jayapura Rusuh, Aktivitas Lumpuh

Dream - Kota Jayapura diselimuti ketegangan. Demonstrasi yang digelar sejumlah massa di Ibu Kota Provinsi Papua itu berujung kerusuhan.

Dikutip dari Merdeka.com, Kamis 29 Agustus 2019, massa melempari gedung pertokoan dan perkantoran. Mereka juga membakar mobil yang terparkir di jalanan.

Dilaporkan Antara, aparat gabungan TNI dan polisi berupaya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Massa pun berlarian mundur.

Beberapa gedung menjadi korban amukan massa. Seperti Kantor Pos dan kantor Telkomsel Jayapura terbakar.

Pun demikian dengan gedung sekretariat Majelis Rakyat Papua. Gedung ini juga dibakar massa.

" Memang benar kantor MRP dibakar, Kamis sekitar pukul 14.00 WIT oleh para pendemo," ujar anggota MRP, Ustaz Tony Wanggai.

Toko Tutup, Pasar Sepi dan Angkot Berhenti Beroperasi

Saat kerusuhan terjadi, gedung tersebut sedang kosong. Seluruh anggota MRP, termasuk Ustaz Wanggai, sedang berada di luar Papua untuk berkonsolidasi dengan sejumlah pemerintah daerah meminta jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua.

Sebelum kerusuhan terjadi, aparat telah memasang kawat berduri di sejumlah objek vital sepanjang jalan dari Kota Abepura menuju Jayapura. Jalan ini merupakan rute yang dilalui massa peserta demonstrasi.

Sejumlah pertokoan dan perkantoran di Jayapura tutup lebih awal. Demikian pula dengan angkot, para sopir memutuskan tidak beroperasi.

" Memang kami sengaja tidak beroperasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," kata salah satu sopir angkot jurusan Entrop-Pasir Dua, Supri.

2 Prajurit TNI Diperiksa Kasus Dugaan Rasisme Papua

Dream - Panglima TNI Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto mengatakan, dua prajurit TNI diperiksa akibat aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua.

" Satu prajurit menjabat Danramil Surabaya 0831/02 Tambaksari Mayor Inf NHI dan satu Babinsa masih sedang menjalani pemeriksaan," kata Hadi, dilaporkan Merdeka.com, Selasa, 27 Agustus 2019.

Dia mengatakan, kedua prajurit TNI AD hingga sekarang masih berstatus terperiksa karena diduga tidak patuh menjalankan tugas sehingga menimbulkan aksi ujaran rasisme.

" Prajurit TNI harus patuh dengan tugas ketika berdinas, ya jika melanggar kepatuhan bertugas pasti diberikan sanksi," ucap dia.

Hadi mengatakan, berkunjung ke Biak, papua untuk mendapat aspirasi dari masyarakat.

" Saya berterima kasih dengan masyarakat Biak yang sudah berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI dan keamanan masyarakat sehingga menjamin kelangsungan program pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan," ujar dia.

Hadi menyebut, akan terus meneruskan masukan yang diperoleh dari masyarakat ke kementerian terkait. Sehingga, laporan masyarakat itu dapat memajukan pembangunan Papua.

Pengusaha Papua Keluhkan Pembatasan Internet

Dream - Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan, para pengusaha mengeluh soal pembatasan akses internet yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

" Banyak keluhan (dari pengusaha di Papua). Makanya kami harap semua sisi informasi bisa dibuka," kata Lukas, dikutip dari Liputan6.com, Selasa 27 Januari 2019.

Meski demikian, pembatasan akses internet tidak menghentikan layanan pemerintahan di Papua. " Semua berjalan. Ya kalau masalah pembatasan dilakukan untuk menjaga keamanan ya," kata dia.

Dia meminta agar pemerintah pusat kembali membuka akses internet di Papua. Lukas menyebut kondisi di Papua sudah kembali aman.

" Intinya situasi aman di Papua. Kalau ada mahasiswa ribut-ribut, kita sudah biasa hadapi. Pada umumnya situasi aman," ucap dia.

Melindungi Masyarakat

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan, belum bisa memutuskan waktu pembukaan akses internet di Papua.

Kemenkominfo, tambah Rudiantara, harus berkoordinasi lebih dahulu dengan aparat kepolisian.

" Saya tidak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan teman-teman di lapangan. Saya tidak melakukan ini sendiri, tapi kerja sama dengan pihak hukum. Saya ajak, ayo jaga dunia maya jangan sampai dikotori hoaks atau adu domba," kata Rudiantara.

Menurut Rudiantara, pembatasan internet sesuai dengan dasar hukum yang ada dan mengacu pada UUD yakni Hak Asasi Manusia (HAM) karena untuk melindungi hak orang lain.

Sementara itu, di UU ITE Pasal 40 dituliskan, pemerintah diwajibkan melindungi masyarakat sehingga pihaknya memiliki kewenangan untuk membatasi internet.

Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham