Aksi kali ini diorganisir oleh Garda Indonesia, asosiasi besar pengemudi ojol. Mereka tak cuma ojol saja—aksi juga diikuti oleh kurir dan mahasiswa. Titik utama aksi berada di depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan. Rute aksi diperkirakan akan melewati Kementerian Perhubungan dan Istana Presiden.

Jumlah massa yang diprediksi ikut demo cukup besar: antara 2.000 hingga 5.000 orang.

Demo “179 Ojol” ini membawa beberapa tuntutan yang sudah lama menjadi sorotan. Berikut poin-poin inti yang disuarakan:

1. Agar RUU Transportasi Online segera masuk dalam Prolegnas 2025–2026.
2. Tarif potongan dari aplikator agar ditetapkan maksimal 10% agar pengemudi merasa lebih adil.
3. Regulasi khusus untuk tarif antar barang dan makanan, yang dianggap saat ini tidak proporsional.
4. Audit investigatif atas potongan yang diambil oleh aplikator agar lebih transparan.
5. Penghapusan sejumlah sistem dalam aplikasi yang dianggap memberatkan driver, seperti “slot”, “multi order”, “member berbayar”, dan lainnya.
6. Copot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi — tuntutan ini muncul karena dinilai terlalu berpihak kepada kepentingan aplikator.
7. Pengusutan tuntas tragedi kematian dua driver ojol: Affan Kurniawan di Jakarta dan Rusdamdiyansah di Makassar dalam kericuhan demo sebelumnya.

Karena aksi ini termasuk off bid massal — artinya banyak ojol yang mematikan aplikasinya sebagai bentuk solidaritas — maka pengguna layanan transportasi online harus cari alternatif.

Guna meminimalkan gangguan mobilitas, pemerintah dan pihak terkait umumnya mengimbau warga untuk menggunakan moda transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, LRT yang hari ini memiliki tarif Rp1 sebagai bagian dari kebijakan khusus.

Lalu lintas diperkirakan akan padat di sekitar titik aksi. Jalan sekitar DPR, Kemenhub, Istana kemungkinan besar macet. Bagi yang berada di sekitar wilayah pusat Jakarta, disarankan untuk berangkat lebih pagi atau cari rute alternatif.

Ketua Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut bahwa aksi ini adalah bentuk dorongan agar regulasi dan sistem aplikator bisa lebih adil bagi driver.

Di sisi lain, Asosiasi ojol di Semarang — SAKO — memutuskan tidak ikut demo. Alasannya: demo dianggap bukan solusi paling efektif di daerah mereka dan mereka lebih fokus ke agenda nasional melalui forum-forum resmi.

Ekonom juga ikut bersuara agar aksi ini tidak dijadikan ajang politik. Mereka meminta agar tuntutan bisa dibedakan antara kepentingan driver dan kepentingan politis.

Aksi ojol hari ini jelas menunjukkan bahwa suara pengemudi daring tidak bisa disepelekan. Masalah potongan tarif, regulasi tarif antar barang, dan keselamatan driver adalah isu nyata yang berdampak langsung ke keseharian mereka.

Semoga apa yang didemo hari ini bisa mendatangkan respon cepat dari pemerintah atau aplikator. Karena banyak driver berharap: sistem yang lebih adil, regulasi yang tegas, dan perlindungan yang nyata — bukan hanya janji.