Tok! Anak Usia di Bawah 12 Tahun Dilarang Mengendarai Skuter Listrik

Reporter : Syahid Latif
Selasa, 1 September 2020 08:12
Tok! Anak Usia di Bawah 12 Tahun Dilarang Mengendarai Skuter Listrik
Anak usia 12-15 tahun harus didampingi orang tua

Dream - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan moda listrik seperti skuter listrik hanya bisa dipergunakan oleh mereka yang berusia di atas 12 tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menhub Nomor 45 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Selain skuter, moda penggerak motor listrik seperti disebutkan dalam peraturan tersebut adalah sepeda listrik, hoverboard, unicycle atau sepeda roda satu dan otoped.

" Penggunanya harus pakai helm, lalu usianya minimal 12 tahun. Tidak diperbolehkan membonceng kalau tidak ada tempat duduknya," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam konferensi pers virtual, Senin, 31 Agustus 2020.

Meski diperbolehkan mengendarai moda listrik ini, pemerintah menegaskan pengguna di rentang usia 12-15 tahun harus didampingi oleh orang dewasa.

 

1 dari 3 halaman

Di Jalur Khusus

Menurut aturan baru tersebut, moda motor penggerak listrik diharuskan memiliki berbagai fitur seperti lampu utama, alat pemantul cahaya, klakson, sistem rem dan diberikan batas kecepatan maksimal.

Untuk skuter listrik dan sepeda listrik, batas kecepatan maksimal ditetapkan 25 Km per jam sedangkan laju hoverboard, unicycle dan otoped dibatasi hanya sampai 6 Km per jam.

Selain soal spesifikasi moda penggerak motor listrik, pemerintah juga mengatur tentang jalur penggunaan moda baru ini harus berada di lajur khusus seperti lajur sepeda atau lajur yang disediakan khusus dan kawasan tertentu seperti pemukiman, car free day, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum (sebagai integrasi), area perkantoran dan area di luar jalan.

" Penggunanya harus tertib dan memperhatikan keselamatan pengguna jalan, memprioritaskan pejalan kaki, jaga jarak, dan konsentrasi," katanya.

(Sah, Sumber: Liputan6.com)

2 dari 3 halaman

Skuter Listrik Dimasukkan ke Kendaraan Umum?

Dream - Kementerian Perhubungan sedang merancang payung hukum kendaraan listrik berbasis sepeda. Nantinya diharapkan bisa dimasukkan ke kendaraan umum. 

Aturan ini diperlukan agar memudahkan masyarakat yang membawa sepeda listrik dari rumah (first mile) dan bisa kembali digunakan dari halte/stasiun menuju kantor (last mile).

Dikutip dari Merdeka.com, Senin 24 Februari 2020, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan, ada empat jenis kendaraan untuk first mile dan last mile.

Empat kendaraan tersebut, di antaranya skuter listrik, hoverboardotoped, dan unicycle. Kendaraan-kendaraan ini belum dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“ Saat hendak ke angkutan umum, masyarakat bisa menggunakan kendaraan ini. Kemudian, nanti dibawa masuk ke angkutan umum. Setelah turun, dipakai lagi,” kata Budi di Jakarta.

Dia akan memayungi pengguna dan pabrikannya. Kalau aspek keselamatan di pabrikan, mungkin ditambah stiker pemantul cahaya, harus ada lampunya untuk pemakaian malam. Kecepatannya tak boleh lebih dari 25 kilometer per jam. 

“ Kalau lebih, sudah masuk kategori sepeda motor," kata Budi.

Untuk ini, Kementerian Perhubungan mematangkan aspek keselamatan yang perlu diatur. Misalnya, usulan penggunaan helm, usia minimal pengguna, dan jumlah pengendara dalam satu kendaraan. 

“ Rancangannya, Permenhub sudah kita siapkan, tapi kan kita harus menguji ini kira-kira kalau yang disampaikan menteri adalah aspek keselamatan, yang sudah saya ‘breakdown’ dalam norma-norma ini sudah sesuai belum. Ada aturan bagaimana penggunaannya, helm, usia, bisa dipakai berdua enggak. kita juga bahas jalan umumnya,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Koordinasi dengan Pemda

Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sini, penggunaan kendaraan listrik semacamnya sudah mulai marak.

“ DKI sudah memberikan rekomendasi kendaraan jenis ini boleh di jalur sepeda. Tapi DKI dalam regulasi tidak boleh di trotoar karena ada aspek lain,” kata dia.

Tapi, kendaraan ini tak boleh dipakai di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) karena rusak. 

“ Kita butuh satu payung hukum yang sifatnya memayungi Peraturan Gubernur atau pemda. Saat turun ke pemda, kami akan buka satu klausul bahwa aturan lebih lanjut di masing-masing daerah bisa disesuaikan kondisi daerah,” kata dia. 

Penggunaan trotoar oleh sepeda atau skuter dilarang, tutur Budi, karena kejadian yang sebelumnya di mana ada korban jiwa dalam penggunaan skuter listrik di kawasan Senayan, Jakarta.

" DKI mungkin enggak mau kecolongan lagi setelah ada kejadian yang skuter tertabrak mobil, makanya langsung buat jalur sepeda, itu cukup untuk infrastruktur, tapi masih belum cukup karena hanya gunakan marka. Saran saya, mungkin harus ada barrier seperti traffic cone sehingga ada jalur khusus dan tidak dilanggar oleh pengguna mobil atau motor masuk ke jalur sepeda," katanya.

Terkait skema pengawasan, Budi mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

" Kakorlantas terkait pengawasan, kalau ada pelanggaran dalam UU 22 bisa ditilang SIM atau STNK. Kalau ini, mungkin bisa kendaraannya ditahan. Tapi ini bisa dijalankan melalui regulasi Gubernur," kata dia.

Beri Komentar