Sedikitnya 144 Bungkus Siap Edar Makanan Ringan Bermerek Bikini Disita Dari Seorang Produsen Di Kawasan Depok (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)
Dream - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), melalui Balai Besar POM Bandung, telah melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah di Depok, Jawa Barat, pada 16 Juli 2016 pukul 00.15 WIB. Rumah ini merupakan tempat produksi jajanan mi Bihun Kekinian (Mi Bikini), yang sempat menghebohkan masyarakat.
Dari hasil penggrebekan tersebut disita sebanyak 144 bungkus mi 'bikini', kemasan sebanyak 3.900 lembar, serta bahan baku dan peralatan produksi. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka.
" Produk ini telah dijual secara online sejak Maret 2016," ujar Kepala BPOM Penny K Lukito, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2016.
Dalam keterangan pers tersebut, BPOM mengungkapkan fakta-fakta seputar mi bikini tersebut. Berikut faktanya...
Dream - BPOM mengungkapkan saat ini setidaknya sudah ada 22 reseller mi bikini yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia
Yang mengejutkan, ternyata mie bikini tersebut berstatus ilegal karena tidak memiliki izin edar.
Tak hanya itu, proses produksi jajanan ini tidak melalui evaluasi keamanan, mutu, gizi dan label pangan.
Dream - Tak hanya itu, BPOM juga melaporkan jika label halal yang dipakai dalam kemasan itu adalah palsu.
" Tulisan BPOM dan halal ini palsu ya, karena tidak pernah didaftarkan ke BPOM," ujar dia.
© Dream
Dream - Penny menegaskan, meski mi 'Bikini' nantinya akan didaftarkan, BPOM memastikan tidak akan menerimanya. Alasannya, dari segi label kemasan sudah tidak memenuhi etika budaya yang ada di Indonesia.
Sebagai informasi, mi bikini merupakan sebuah produk praktikum yang dibuat sebuah universitas. Desain kemasan produk ini merupakan hasil dari kreativitas mahasiswa di Bandung pada 2015.
" Badan POM menghargai setiap kreativitas dan inovasi produk obat dan makanan, namun harus memenuhi ketentuan keamanan, kemanfaatan, mutu dan label serta memperhatikan norma etika, kesopanan dan kesusilaan," ucap Penny.
Pelaku sendiri terancam pasal berlapis di antaranya, Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan sanksi penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar serta Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
Penny mengimbau masyarakat yang memiliki produk tersebut segera dimusnahkan.
Advertisement
Mikroplastik Masuk Tubuh Ibu Hamil dan Plasenta Janin di Makassar

5 Persen Bisa Mengubah Wajah Senayan, Siapa Bertahan?

Siti Hasmah Wafat di Usia 100 Tahun, 70 Tahun Temani Mahathir

Festival Musik Lebih Ramah Lingkungan, Intip Cara Seru Coachella dan Glastonbury

Safari Politik Jokowi: Dari Solo ke PSI


Dari Svarnadwipa, Andalas, Samudera, hingga Sumatera, Banyak Nama untuk Satu Pulau

12 Tanda Awal Gangguan Pendengaran yang Sering Diabaikan dan Kerap Tak Disadari

Dikenal Penggemar Ular, Ilmuwan Namai Spesies Baru dari Papua Nugini dengan Nama Slash Guns N’ Roses



Kanker Prostat Sering Tak Bergejala, Bagaimana Cara Mendeteksinya Sejak Dini?

Manusia Sudah Ada di Bumi Sejak Kapan? Jawabannya Bisa 315 Ribu hingga 7 Juta Tahun