1.906 PNS Dipecat

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Selasa, 13 Agustus 2019 16:36
1.906 PNS Dipecat
Mayoritas berasal dari instansi pemerintah daerah.

Dream – Pemerintah memecat 1.906 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para PNS itu diberhentikan dengan tidak hormat itu karena kasus korupsi, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Selasa 13 Agustus 2019, dari jumlah itu, 84 PNS berasal dari instansi pemerintah pusat. Sedangkan 1.906 lainnya merupakan PNS dari instansi daerah.

Pemerintah sebelumnya telah memberi tenggat waktu hingga 30 April 2019 untuk memberhentikan para PNS yang terjerat kasus korupsi.

Dari batas waktu itu, hanya ada 1.237 PNS yang dipecat, atau hanya sekitar 53% dari 2.357 yang seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, per 1 Agustus 2019, jumlah PNS yang dipecat karena terlibat korupsi mencapai 1.906.

Angka PNS terlibat korupsi yang dipecat bakal terus bergerak karena proses penuntasan masalah ini masih terus berlangsung. BKN memang menemukan kendala sehingga belum mengeluarkan surat pemecatan kepada PNS yang terlibat korupsi.

Salah satu kendalanya adalah penelusuran proses mutasi, pensiun, dan status meninggal dunia (MD), belum diproses oleh instansi asal, hingga status kasusnya belum berkekuatan hukum tetap.

1 dari 4 halaman

Terkendala

BKN mengatakan ada beberapa kendala yang menyebabkan belum menyeluruhnya penuntasan penerbitan SK PTDH ini. Salah satunya soal penelusuran proses mutasi, pensiun, dan status meninggal dunia (MD) yang melibatkan PNS Tipikor BHT sebelum mekanisme pemberhentian dilakukan oleh instansi asal, sebagian PNS Tipikor yang terlibat belum sampai putusan BHT, serta terdapat sejumlah PPK instansi yang belum melakukan proses PTDH.

Dari koordinasi yang dilakukan BKN dengan Kemendagri dan KemenPANRB pada tanggal 29 Mei 2019 tentang penyikapan terhadap penuntasan PTDH yang belum rampung, dilakukan beberapa kesepakatan.

Tentang PPK yang belum memproses SK PTDH PNS Tipikor BHT, Kemendagri akan melakukan kajian secara internal untuk merumuskan bentuk sanksi kepada PPK yang tidak memproses PTDH sebagaimana Radiogram Mendagri No. 080/4393/SJ tanggal 28 Mei 2019 tentang peringatan kepada PPK Instansi Daerah agar segera memproses PTDH berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannnya dengan jabatan.

Sementara untuk lingkup instansi pusat, KemenPANRB akan membuat rekomendasi tindak lanjut pemberian sanksi kepada PPK yang tidak melakukan PTDH antara lain yang dipertimbangkan adalah penyampaian rekomendasi kepada Presiden. Selanjutnya BKN akan melakukan pengawasan dan pengendalian kepada instansi pusat dan daerah untuk terus menyisir data PNS Tipikor BHT dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2 dari 4 halaman

Kemenpan RB Buka 100 Ribu Lowongan CPNS Pada Oktober 2019

Dream - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan membuka pendaftaran sebanyak 200 ribu untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menpan RB, Komjen (Purn) Syafruddin mengatakan, dari 200 ribu lowongan ASN itu dibagi untuk 100 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 100 ribu untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

" Itu direncanakan PNS di bulan Oktober akhir, tapi PPPK mungkin di bulan depan akhir," ujar Syafruddin dalam wawancara ekslusif bersama Dream di kantornya, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2019.

Saat ini, Kemenpan RB telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyaring para pendaftar dari penjuru Tanah Air. Menurut Syafruddin, kriteria yang ditetapkan oleh pansel tidak jauh berbeda dari 2018 lalu.

" Sementara menyesuaikan dengan tahun lalu, karena tahun lalu itu dianggap paling bagus karena menghasilkan talenta-talenta yang bagus dan semua stakeholder merasakan, mengapresiasi karena mereka (ASN) kan sudah mulai bekerja," ucap dia.

Mantan Wakapolri ini mengatakan, berdasarkan data 2018, total ada 6 juta orang yang mendaftar untuk mengikuti seleksi ASN.

" Cuma puncak tesnya 383 ribu, yang lulus sampai mendapat SK (Surat Keputusan) 182 ribu orang. Jadi cukup besar peminatnya," kata dia.

3 dari 4 halaman

Dibuka Oktober, Jumlah Pelamar CPNS Diprediksi Tembus 5,5 Juta

Dream – Pemerintah memastikan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Oktober 2019. Jumlah pelamarnya diperkirakan mencapai jutaan orang.

Dikutip dari setkab.go.id, Rabu 31 Juli 2019, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN), M. Ridwan, mengatakan, total kebutuhan ASN nasional pada 2019 sejumlah 254.173, yang terdiri atas 100 ribu formasi CPNS dan 100 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dia memperkirakan ada 5,5 juta pelamar yang akan mengikuti seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Oktober mendatang.

Jumlah tersebut melebihi pelamar pada seleksi CPNS tahun 2018, sebanyak 3,64 juta pelamar. Rinciannya, kala itu ada 1,45 juta pelamar di 76 instansi pusat dan 2,19 juta di 481 daerah.

4 dari 4 halaman

Terkendala Database?

Ridwan mengatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh para pelamar CPNS 2018, misalnya database kependudukan tidak update, kesulitan pelamar memperbarui KTP dan KK, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, serta KTP tidak jelas atau bukan KTP asli.

“ Beberapa permasalahan ini menjadikan pelamar tidak memenuhi syarat administrasi,” kata dia di Jakarta.

Untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019, menurut Kepala BKN, Bima Aria Wibisana, dari aspek infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

“ Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak. Oleh karena itu beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah,” kata Bima. 

Beri Komentar
Terima Kritik Pedas, Nada Zaqiyyah: Ternyata Adik Kelas Aku Sendiri