Tolak BPJS Kesehatan Naik, Buruh Kepung Jakarta Pada 2 Oktober 2019

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 5 September 2019 19:30
Tolak BPJS Kesehatan Naik, Buruh Kepung Jakarta Pada 2 Oktober 2019
Mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dream – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 direspons negatif kalangan buruh. Para pekerja ini rencananya akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 2 Oktober 2019 mendatang.

Aksi demonstrasi menentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu akan digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diklaim akan melibatkan 150 ribu buruh. Selain di Jakarta, rencana aksi juga akan digelar di 10 provinsi lain di Indonesia.

Dalam aksi tersebut, KSPI akan mengusung dua isu yaitu menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan mendesak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“ (Pada) 2 Oktober, 150 ribu buruh kita akan melakukan aksi besar-besaran dengan titik pusat di DPR, ada dua isu yang diangkat,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 5 September 2019.

Para buruh akan bergerak di sepuluh kota industri. Perserikatan buruh ini menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. Kenaikan iuran justru akan memberatkan masyarakat.

Dia menyampaikan, KSPI bakal menempuh jalur citizen lawsuit atau gugatan warga agar iuran BPJS Kesehatan tidak jadi naik serta meminta UU Ketenagakerjaan tak jadi direvisi.

1 dari 6 halaman

Soroti Perubahan Iuran Jaminan Sosial

Lebih lanjut, terkait usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Iqbal menyarankan pemerintah meniru cara negara lain sebelum mengambil keputusan. Di negara lain, pemerintah biasanya menggelar proses sesi dengar pendapat dengan masyarakat sebagai pihak pembayar sebelum memutuskan kenaikan iuran.

" Jadi pembayar iuran dari penyelenggaran jaminan kesehatan itu ada tiga; pemerintah melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran), pengusaha 4 persen, dan penerima upah (yang bekerja di perusahaan atau yang mandiri) 1 persen. Jadi itu harus public hearing, Karena ada 3 pihak itu," jelasnya.'

Said Iqbal pun menyatakan bahwa BPJS Kesehatan saat ini adalah milik rakyat. Berdasarkan perintah undang-undang yang membawahinya, ia menambahkan, hal tersebut dilaksanakan konstitusi dan dibayarkan oleh negara, buka pemerintah.

" Oleh karena itu, setiap kenaikan karena itu bukan milik pemerintah. Maka kewajiban pemerintah dan BPJS kesehatan dia harus public hearing, uji publik, karena pemiliknya rakyat!" tegas dia.

(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

2 dari 6 halaman

Iuran BPJS Kesehatan Naik, 120 Juta Peserta Ini Tak Perlu Risau

Dream – Pemerintah meminta masyarakat tak mampu untuk tak cemas dengan rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS yang sampai 100 persen itu hanya berlaku pada peserta mandiri.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Puan Maharani menyatakan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin penerima bantuan iuran (PBI) takkan mengalami kenaikan. 

“ Untuk PBI, rakyat yang ditanggung oleh negara itu tetap kita tanggung. Ada 96,8 juta dan yang lain-lain jadi hampir 120 juta warga miskin itu masih ditanggung negara,” kata Puan, di Jakarta, dikutip dari setkab.go.id, Kamis 5 September 2019.

Menurut Puan, rencana kenaikan iuran hanya berlaku bagi peserta mandiri yaitu dari segmen pekerja, penerima upah pemerintah, dan swasta. Kenaikan juga berlaku bagi pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja.

Puan juga menyampaikan, peserta mandiri yang iuran kepesertaannya tidak ditanggung oleh negara bisa memilih kepesertaan berdasarkan kelas, yakni kelas I, kelas II, dan kelas III yang besar iurannya berbeda-beda.

“ Jadi peserta mandiri bisa memilih ikut kelas I, kelas II, atau kelas III,” kata dia.

3 dari 6 halaman

Tunggu Perpres

Ketika ditanya tentang kepastian kenaikan iuran BPJS, Puan masih menunggu Peraturan Presiden tentang hal itu.

“ Kita tunggu Perpresnya. Kalau Perpresnya sudah ditandatangani semua harus kita lakukan,” kata dia.

Menurut Menko PMK itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diterapkan mulai 1 Januari 2020. Hal ini dimaksudkan sekaligus untuk memberikan waktu kepada pihak terkait JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) – KIS (Kartu Indonesia Sehat) memperbaiki berbagai hal.

Sekadar informasi, kenaikan iuran BPJS direncanakan naik 100 persen. Iuran kelas I naik dari Rp81 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II dari Rp52 ribu jadi Rp110 ribu, dan kelas III dari Rp22.500 jadi Rp42 ribu. 

4 dari 6 halaman

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berlaku Mulai 1 September 2019?

Dream – Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden tentang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diluncurkan pada 1 September 2019. Jika sudah ditandatangani, regulasi ini otomatis berlaku.

Dikutip dari Merdeka.com, Kamis 29 Agustus 2019, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengaku, rancangan beleid itu belum masuk meja kerjanya. Jika sudah ada, aturan ini akan langsung ditandatangani.

" Segera, begitu ada di meja saya segera tandatangan," ujar Puan saat melakukan rapat dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta.

Puan memastikan Perpres kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah bisa berlaku pada 1 September 2019. “ Sudah, sudah bisa berlaku,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengusulkan iuran BPJS Kesehatan naik serentak pada 2020. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan itu nantinya mencapai 100 persen dari angka saat ini.

Adapun rincian usulan kenaikan iuran tersebut yakni kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu, kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, serta kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

5 dari 6 halaman

Bila Tak Mampu Bayar?

Kendati begitu, Puan melanjutkan, masyarakat tak mampu yang menyandang status sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak akan kesulitan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.

" Namun yang saya bisa pastikan untuk PBI, itu tetap ditanggung oleh negara sehingga masyarakat yang kemudian terdaftar dalam PBI tidak akan kesulitan," kata dia.

Puan berharap, kenaikan iuran ini bisa membantu BPJS Kesehatan untuk menekan defisit keuangan. Sehingga nantinya bisa beroperasi mandiri tanpa disokong oleh pemerintah.

" Harapannya dengan perbaikan manajemen serta penyesuaian iuran ini, nantinya defisit akan berkurang sehingga BPJS Kesehatan pada waktunya bisa mandiri," kata dia.

6 dari 6 halaman

Ikuti Pemerintah

Tentang usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf, mengatakan kewenangan iuran ada di tangan pemerintah. Pihaknya hanya mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

“ BPJS Kesehatan adalah penyelenggara, mengikuti aturan main yang ditetapkan pemerintah soal berapa besaran iurannya,” kata Iqbal kepada Dream melalui pesan tertulis.

Beri Komentar
Catat! Tips Tampil dengan Makeup Bold Ala Tasya Farasya-