Geger Laporan 300 Mahasiswa RI di Taiwan Dipaksa Kerja di Pabrik

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 2 Januari 2019 16:10

Ilustrasi Buruh. (Foto: Shutterstock)

Universitas `nakal` mengakali peraturan agar tidak melanggar.

Dream – Seorang anggota legislator Taiwan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang kondisi mahasiswa Indonesia yang belajar di negara pecahan China tersebut. Ko Chihen, nama legislatir itu menuding enam universitas di Taiwan mengirim ratusan mahasiswa Indonesia ke pabrik manufaktur untuk menjalani kerja paksa.

Dikutip dari Taiwan News, Rabu 2 Januari 2019, enam universitas ini telah menandatangani perjanjian pelajar dari New Southbound Policy (NSP) untuk mengisi posisi buruh manual di pabrik. Hal ini diungkapkan oleh Liberty Times.

Legislator Kuomintang, Ko Chihen, mengatakan para pelajar ini diizinkan untuk masuk ke kelas selama 2 hari per minggu dan mendapatkan 1 hari untuk beristirahat. Ketika berada di pabrik, mereka harus mengepak 30 ribu lensa kontak selama 10 jam per shift.

Ko mengatakan ada 300 pelajar Indonesia di bawah 20 tahun, yang dikirim oleh Hsing Wu University ke Distrik Linkou, New Taipei City, melalui seorang broker. Para pelajar ini menghadiri kelas internasional khusus. Mereka pergi melalui Departemen Manajemen Informasi pada pertengahan Oktober tahun lalu, dikutip dari China Times.

Padahal, Kementerian Pendidikan melarang mahasiswa tingkat pertama untuk magang. Agar tidak melarang, universitas merancang agar pelajar bisa bekerja di pabrik dengan kelompok.

Kelas hanya diadakan setiap Kamis dan Jumat. Selama Minggu—Rabu, para pelajar ini diberangkatkan dengan bus wisata ke sebuah pabrik di Hsinchu. Ratusan pelajar ini bekerja secara shift dari pukul 07.30 hingga 19.30. Hanya ada satu sesi istirahat selama 2 jam. Mereka harus berdiri selama 10 jam untuk mengemas 30 ribu lensa kontak.

1 dari 2 halaman

Tak Hanya Kerja Paksa, Mereka Juga Makan Babi

Ko mengatakan mayoritas mahasiswa ini beragama Islam. Yang mengejutkan, makanan di sana mengandung daging babi.

Ketika pelajar protes kepada universitas, mereka hanya disuruh bersabar. Pihak universitas juga menyebut perusahaan akan membantu sekolahnya kalau para pelajar membantu mereka.

Pihak universitas memberi tahu pelajarnya bahwa perusahaan tidak akan bekerja sama dengan universitas jika pelajarnya tidak kooperatif. Malah, manajer pabrik ketahuan mengatakan, " Status kalian sama seperti pekerja migran."

Setelah mengajukan kelas khusus kepada Kementerian Pendidikan, universitas akan mendapatkan subsidi. Dana ini digunakan untuk membayar broker untuk merekrut siswa. Para pialang ini meyakinkan para siswa dari Negara NSP untuk belajar di Taiwan.

Kemudian, universitas mengatur program “ magang” untuk para siswa. Broker tersebut akan mengantongi fee dari perusahaan. Mereka akan mendapatkan uang 200 dolar (Rp94.024) Taiwan untuk 1 siswa dan 200 ribu Taiwan (Rp94,02 juta) untuk 1.000 siswa.

Pembayaran ini berkedok “ biaya kehadiran”.

2 dari 2 halaman

Bagaimana Respons Kementerian Pendidikan Taiwan?

Kabar ini membuat Kementerian Pendidikan Taiwan kelabakan. Kementerian ini mengundang para pimpinan universitas tahun lalu dan memperingatkan mereka untuk tidak melanggar hukum. Kementerian Pendidikan Taiwan akan menyelidiki kasus ini.

Direktur Departemen Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Kementerian Pendidikan, Yang Yuhui, mengatakan program magang dari NSP dilarang ketika mahasiswa berada di tingkat pertama. Setelah tahun pertama, para pelajar tak boleh bekerja lebih dari 20 jam per minggu. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan.

Sekadar informasi, pengungkapan ini tersiar sebulan setelah 40 siswa Sri Lanka di Universitas Kang Niung dipaksa bekerja di rumah jagal di Taipei dan Tainan.

Dream telah mencoba mengkonfirmasi kabar tentang laporan tersebut ke Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir. Namun telepon yang bersangkutan tak menjawab panggilan Dream.

Pesan WhatsApp yang dikirimkan Dream pun sudah dikirim ke ponsel Arrmanatha. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban. (Sah)