4 Aspek Jaminan Produk Halal Terdampak Omnibus Law

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 22 Januari 2020 18:26
4 Aspek Jaminan Produk Halal Terdampak Omnibus Law
Sertifikasi halal juga masuk dalam cakupan Omnibus Law.

Dream - Ketentuan mengenai sertifikasi halal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal rupanya masuk dalam cakupan Rancangan UU Omnibus Law. Terdapat sejumlah pasal dalam UU JPH yang terkena dampaknya. 

Dikutip dari laman Kementerian Agama, Rabu 22 Januari 2020, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki, mengatakan pihaknya turut dilibatkan dalam pembahasan RUU yang dinamai Cipta Lapangan Kerja tersebut. Pembahasan juga melibatkan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga terkait dan sudah berlangsung hingga pertengahan Januari 2020.

Mastuki mengatakan Omnibus Law dalam konteks jaminan produk halal ditekankan pada empat aspek. Aspek pertama, penyederhanaan proses sertifikasi halal.

" RUU Omnibus Law ini semangatnya pada percepatan waktu proses sertifikasi halal, baik di BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jadi harus ada kepastian waktu,” kata Mastuki.

Aspek kedua, pembebasan biaya untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mengurus sertifikasi halal. " Istilah yang muncul dalam pembahasan adalah di-nol rupiahkan. Di UU JPH sebelumnya menggunakan istilah 'fasilitasi bagi UMK',” kata dia.

Aspek ketiga, pengoptimalan peran dan fungsi LPH, auditor halal, dan penyelia halal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sertifikasi halal. Persyaratan, prosedur, dan mekanismenya akan disesuaikan.

Sedangkan aspek keempat, keberadaan alternatif sanksi antara administratif atau pidana. Nantinya, pendekatan akan dilakukan secara persuasif dan edukatif.

" Dalam pembahasannya, kami menghindari sanksi pidana, hanya sanksi administratif,” kata dia.

Lebih lanjut, Mastuki mengaku ada banyak pasal dalam UU JPH akan mengalami penyesuaian. Beberapa di antaranya Pasal 1, 7, 10, 13, 14, 22, 27-33, 42, 44, 48, 55, 56, dan 58.

“ Pasal 4 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk, tidak jadi pembahasan,” kata dia.

1 dari 5 halaman

Menag Imbau Pelaku Usaha Hati-hati Buat Zona Halal

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, mengimbau para pelaku usaha berhati-hati membuat zona halal. Sebab, dikhawatirkan dapat menimbulkan kesan eksklusif bagi pemeluk agama lain.

" Belakangan ini kan banyak muncul zona-zona halal, pojok halal, zona syariah dan sebagainya, kalau nggak hati-hati bisa kelihatan agak eksklusif," ujar Fachrul di Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.

Fachrul menyarankan sebaiknya zona halal diberi tanda yang membolehkan umat agama lain masuk. Ini agar tidak tidak timbul persepsi lokasi itu hanya boleh dimasuki oleh umat Islam.

 

 © Dream

 

" Saya sarankan kepada pengusaha yang buat zona halal atau pojok halal tolong ditambah kata-kata misalnya halal bagi Muslim, pasti oke juga bagi semua, sehingga nggak keliatan eksklusif," ucap dia.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menerangkan cara tersebut bertujuan sebagai upaya untuk menjaga hubungan antar umat beragama di dalam negara majemuk.

Meski demikian, kata dia, hal itu hanya imbauan. Besar harapan dapat diperhatikan oleh para pengusaha.

" Ini juga sejalan dengan konsep kita moderasi beragama. Bentuknya imbauan, silakan saja masing-masing memodifikasi saja," kata dia.

2 dari 5 halaman

Wamenag Dorong Sinergi Lintas Sektor Layanan Sertifikasi Halal

Dream - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi, menilai perlu adanya sinergisitas antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Dia mendorong adanya kerja sama lintas lembaga dalam penerbitan sertifikasi halal.

" Maka dari itu, saya mohon kerja sama, kita semua bahu-membahu. Mengelola halal meliputi mata rantai yang panjang, dari hulu ke hilir," kata Zainut, dikutip dari laman Kemenag.

Zainut mengatakan regulasi mengenai layanan sertifikasi halal mengamanahkan adanya sinergisitas tiga lembaga tersebut. Dia pun meninta masing-masing lembaga menanggalkan ego sektoral dan mengutamakan kepentingan nasional serta umat yang jauh lebih besar.

Dia ingin penetapan kehalalan produk melibatkan peran MUI, lembaga pemeriksa dan pengujian produk (LPH), pengawas produk (BPOM), dan beberapa kementerian terkait hingga lembaga akreditasi. Terutama yang mengawasi peredaran produk dari dalam dan luar negeri.

" Belum lagi pelaku usaha yang terdiri atas perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro di bawah koordinasi dan pembinaan kementerian/lembaga lain, seperti Kemenkes, Kemenkop UKM, Pemda, dan Kemendag," kata dia.

3 dari 5 halaman

Jadi Perhatian Banyak Pihak

Zainut mengingatkan ada banyak pihak yang saat ini konsen dengan industri halal, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, perguruan tinggi, pemerintah daerah, ormas keagamaan, serta para pelaku usaha dan dunia bisnis.

Untuk memastikan layanan sertifikasi halal dipersiapkan secara optimal, konsolidasi internal dan koordinasi serta komunikasi lintas instansi mesti harus ditempuh.

" Amanat UU mesti dijalankan. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang," pesannya.

Potensi pengembangan industri halal di Indonesia juga sangat besar. Saat ini tercatat ada sekitar 63,5 juta pelaku usaha mikro di Indonesia.

Jika setengahnya saja menjadi target kewajiban bersertifikat halal, ada 30-an juta pelaku usaha yang membutuhkan sertifikat halal.

Belum lagi jumlah pelaku usaha kecil yang mencapai 783.132 unit, 60.702 unit pelaku usaha menengah, dan tak kurang 5.550 unit pelaku usaha besar yang memerlukan dan wajib memiliki sertifikat halal.

4 dari 5 halaman

Lembaga Sertifikasi Halal AS Ingin Diakui Indonesia

Dream - Lembaga Sertifikasi Halal Amerika Serikat (ISWA Halal Certification Department) mengunjungi Kementerian Agama (Kemenag).

Pimpinan ISWA, Habib A. Ghanim, mengatakan, kunjungannya itu menjajaki kemungkinan sinergi dengan Kemenag. Dia berharap sertifikasi AS mendapat pengakuan dari Indonesia.

Sementara itu, Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan, tawaran kerja sama itu melibatkan Kementerian Luar Negeri.

" Kita akan diskusikan lebih jauh. Karena itu menjadi domain Kementerian Luar Negeri," kata Fachrul, dikutip dari laman kemenag.go.id, Kamis 14 November 2019.

" Kita dapat support Anda. Kita akan lakukan yang terbaik untuk Anda," ucap dia.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki, menambahkan, kerja sama semacam itu tengah dilakukan oleh lembaganya.

" Hasil dari produk yang telah disertifikasi oleh Indonesia juga bisa masuk ke negara lain," kata Mastuki.

5 dari 5 halaman

109 Negara Rembukan di ISEF 2019 Rancang Standardisasi Halal Dunia

Dream - Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 resmi digelar di Jakarta. Salah satu agenda penting yang dibahas di event yang pertama kali digelar di ibukota ini adalah sertifikasi halal yang akan berlaku secara internasional. 

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH), Matsuki, mengatakan standar kehalalan di setiap negara tidaklah sama. Untuk itulah, negara-negara di dunia berkumpul di acara ini untuk menyamakan standar kehalalan. 

" Kolaborasi halal yang secara internasional sudah menjadi kesadaran bersama karena itu kebutuhan-kebutuhan dari berbagai negara untuk menyatukan standar kehalalan," ujar Matsuki di Jakarta, Selasa 12 November 2019. 

Acara “ 1st International Halal Dialogue 2019” dihadiri oleh 109 negara. Para pesertanya berasal dari lembaga-lembaga sertifikasi halal, baik berstatus lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga di bawah pemerintah. 

Kemudian, kata Matsuki, Indonesia mendapatkan banyak pertanyaan dari negara-negara lain tentang pemberlakuan wajib sertifikasi halal. Sekadar informasi, wajib sertifikasi halal diberlakukan di Indonesia untuk produk makanan dan minuman mulai 17 Oktober 2019. 

(Laporan: Sania Suha Marwan)

Beri Komentar
5 Kiat Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Biar Nggak Gampang Sakit Bersama Tolak Angin