STAN Menutup Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Ini Karena Ada Corona. (Foto: Ilustrasi)
Dream – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyatakan secara resmi tidak membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru untuk Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2020 ini.
Kebijakan ini berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/435/M.SM.01.00/2020 tentang Rencana Pembukaan Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2020.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan Kemenkeu, Jumat 8 Mei 2020, keputusan penutupan pendaftaran STAN diambil guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Hal tersebut mengingat STAN merupakan sekolah kedinasan dengan jumlah pendaftar paling banyak.
" Bahwa sesuai dengan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, menyebabkan seleksi dalam bentuk tes umum tidak dapat dilaksanakan dengan efektif, mengingat jumlah rata-rata pendaftar selama tiga tahun terakhir mencapai angka 130 ribu peserta," tulis Kemenkeu.
Pertimbangan lainnya, yakni saat ini sedang dilaksanakan restrukturisasi dan pengkajian kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan dari lulusan program DI dan DIII PKN STAN, serta dari sumber-sumber lain.
Kemenkeu juga tengah melaksanakan penataan ulang sistem dan tata kelola pendidikan kedinasan di PKN STAN, termasuk di dalamnya penataan program studi dan kurikulum yang menekankan pada relevansi lulusan PKN STAN di masa depan, serta aspek pengembangan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
" Berdasarkan pertimbangan poin-poin di atas, pendaftaran dan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan," jelas Kemenkeu.
(Sumber: Liputan6.com/Maulandy Rizky Bayu Kencana)
Dream – Pemerintah kembali membuka penerimaan calon siswa-siswa sekolah kedinasan. Ada 9.176 kursi yang disediakan untuk sekolah kedinasan tahun anggaran 2019.
Politeknik Keuangan Negara STAN Kementerian Keuangan dan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan membuka slot paling banyak.
Dikutip dari setkab.go.id, Sabtu 30 Maret 2019, pengumuman ini ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dwi Wahyu Atmaji. Pendaftaran mulai dibuka pada minggu kedua April 2019.
“ Pendaftaran 9-30 April,” bunyi pengumuman itu.
Ada delapan instansi pemerintah yang membuka sekolah kedinasan, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badai Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dari 8 instansi pemerintah, ada 2 yang membuka kursi paling banyak, yaitu Kemenkeu sebanyak 3 ribu kursi dan Kemenhub 2.676 kursi.
Instansi yang paling sedikit adalah BSSN, yaitu 100 kursi.
Berikut ini adalah rinciannya.
Pelamar yang berminat bisa mendaftar secara online melalui https://sscsn.bkn.go.id pada tanggal 9-30 April 2019.
“ Calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu program studi dari 8 (delapan) Instansi/Lembaga Pendidikan Kedinasan,” tulis pengumuman itu.
Kalau mendaftar di dua program studi atau lebih, yang bersangkutan akan dinyatakan gugur.
Seleksi dilaksanakan secara bertahap di masing-masing K/L. Salah satu tahapan seleksi adalah Seleksi Kemampun Dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Sedangkan tahapan seleksi selanjutnya diatur oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
“ Peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi,” bunyi pengumuman itu.
Sementara pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menurut pengumuman ini, dilakukan setelah dinyatakan lulus pendidikan serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Kedinasan yang bersangkutan, dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah (yang melakukan pola pembibitan pada Kementerian Perhubungan) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.
Ditegaskan dalam pengumuman itu, agar masyarakat berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang dikaitkan dengan proses penerimaan siswa-siswi dan taruna-taruni.
“ Tidak ada orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu,” tulis pengumuman. (ism)
