BI juga akan menyeragamkan biaya top up uang elektronik.
Dream – Bank Indonesia (BI) tetap akan mengatur adanya biaya isi ulang (top up) uang elektronik (electronic money/e-money). Bank sentral beralasan kebijakan ini sengaja dibuat agar setiap bank memungut biaya administrasi dengan besaran yang sama.
Direktur Eksekutif Program Transformasi BI, Ariwibowo, mengatakan rencana regulasi tersebut tetap akan muncul mengingat beberapa bank sudah menerapkan biaya tersebut. Menurut dia, pengaturan batas biaya terhadap isi ulang ini ditetapkan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan persaingan usaha.
"Kami akan melihat kebutuhan konsumen dan kebutuhan masyarakat kelas bawah," kata Ariwibowo di Jakarta, ditulis Rabu, 19 September 2017.
Ariwibowo mencontohkan kebutuhan top up e-money untuk tiket KRL Commuterline dan bus Transjakarta. Kata dia, BI akan melihat terlebih dahulu perilaku masyarakat dalam mengisi ulang.
Ada kemungkinan segmen tertentu dengan tabungan kecil tidak akan dikenai biaya admin. "Kami tidak semena-mena dalam menerapkan harga," ucap Ariwibowo.
Selanjutnya, dia meyakinkan masyarakat biaya isi ulang yang akan dikenakan nantinya tidak akan semahal dari biaya saat ini sebesar Rp1.000-Rp3.000. "Nanti kami akan turunkan," ucap Ariwibowo
Lebih lanjut, dia belum dapat memastikan kapan aturan itu selesai dibahas dan mulai berlaku. “Kemungkinan akhir tahun ini,” kata dia.
