Bank Dunia Sebut Orang Miskin di Indonesia Bertambah 13 Juta

Reporter : Alfi Salima Puteri
Senin, 3 Oktober 2022 12:13

Foto: Pixabay.com

Hal ini menyusul adanya pengubahan ketentuan baru mengenai hitungan paritas daya atau purchasing power parities (PPP).

Dream - World Bank atau Bank Dunia mengeluarkan laporan yang menyebut sebanyak 13 juta warga kelas menengah bawah di Indonesia jatuh dalam kemiskinan.

Hal ini menyusul adanya pengubahan ketentuan baru mengenai hitungan paritas daya beli atau purchasing power parities (PPP).

Pada PPP 2017, bank dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem yaitu orang yang berpenghasilan US$2,15 atau sekitar Rp32.775 per orang per hari (asumsi nilai tukar Rp15.243 per US$). Sebelumnya di PPP 2011 hanya US$ 1,90 atau sekitar Rp28.962 per hari.

Sementara, untuk kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan oleh Bank Dunia menjadi US$3,65 per orang per hari yang sebelumnya US$3,20 atau Rp55.628 per hari pada PPP 2011.

Sedangkan garis kelas berpenghasilan menengah ke atas direvisi dari US$5,50 (2011 PPP) hingga US$6,85 (2017 PPP).

Dengan perubahan ini, maka ada sebanyak 13 juta orang kelas menengah bawah di Indonesia yang turun level menjadi miskin.

Kemudian untuk negara China ada 18 juta orang kelas menengah bawah turun kelas menjadi miskin.

1 dari 2 halaman

Untuk kelas menengah atas yang turun kelas di Indonesia mencapai 27 juta orang. Sementara pada orang kelas menengah atas di China yang turun kelas sebesar 115 juta orang.

Untuk itu, pemerintah Indonesia terus berupaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya melalui berbagai macam program perlindungan sosial.

Dengan demikian, pemerintah bahkan tetap optimis bisa menurunkan angka kemiskinan dalam rentang 7,5-8,5 persen. Padahal per Maret 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 9,54 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai angka 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia pada Maret 2022.

Meski masih tinggi, jumlah itu diklaim turun 0,17 persen poin jika dibandingkan dengan data September 2021 dan 0,60 persen poin pada Maret 2021.

" Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5-8,5 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari laman Merdeka.com, Senin, 3 Oktober 2022.

2 dari 2 halaman

Namun demikian, tantangan pemerintah menurunkan angka kemiskinan tidaklah mudah. Terutama karena kenaikan inflasi masih akan terus berlanjut bahkan hingga tahun depan.

Ekonom UOB, Enrico Tanuwidjaja memprediksi tingkat inflasi di bulan Desember bisa tembus 7 persen.

Namun jika dihitung rata-ratanya tingkat inflasi sepanjang tahun 2022 sekitar 4,9 persen. Sedangkan inflasi di tahun 2023 secara tahunan akan kembali mereda pada level 4,1 persen.

Kenaikan inflasi ini tentu akan sangat dirasakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui ruang fiskalnya.

Apalagi jika pemerintah berencana untuk menekan angka kemiskinan di tahun depan hingga 7,5 persen.

" Ruang gerak pemerintah harus fokus kasih bantalan sosial kepada masyarakat kelas bawah," tutur Enric