Dream – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengeluhkan persoalan likuiditas aibat pandemi COVID-19. Upaya penghimpunan dana masyarakat lewat dana murah selama masa penuh tantangan diakui agak sulit.

Minimnya pengumpulan dana murah disebabkan akses masyarakat ke perbankan yang terbatas dan perputaran sektor ekonomi kecil turun.

“Kalau berharap dana murah dari masyarakat di kalangan menengah dan ke bawah agak sulit karena kondisi yang belum normal,” kata Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo, Cahyo Kartiko, saat Tasyakuran Milad BPRS se-Indonesia, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu 5 Mei 2021.

Menurut Cahyo, kalangan BPRS berharap dana setoran orang haji bisa menjadi pengganti seretnya arus dana murah. Dengan demikian BPRS memiliki kepastian dan kejelasan dalam mendorong likuiditas.

Upaya itu bisa terwujudu karena Ototitas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri Bank Syariah terutama BPRS meningkatkan kerja sama antara lembaga pemerintahan. OJK berharap dari BPRS untuk menggerakkan sinergitas dengan para ekosistem syariah terkait.

“Ini merupakan penjajakan dari keinginan OJK. Maka sudah seharusnya BPRS mengambil peran untuk mendapatkan porsi dari pengelolaan dana haji,” kata Cahyo.

Sekadar informasi, penandantanganan BPRS dengan BPKH mandek pada semester I 2020. Hal ini membuat BPRS senasional belum bisa mengelola dana haji.

“Demi menjalankan Roadmap perbankan syariah 2020-2025 maka realisasi MoU dengan BPKH di tahun ini merupakan langkah besar dalam membantu BPRS terkait persoalan likuiditas BPRS,” kata dia.

Masih Berkembang

Cahyo mengatakan BPRS masih dalam tahap pengembangan dan memiliki kekurangan terutama dalam hal pengenalan dan pemahaman masyarakat. BPR Syariah sebagai lembaga keuangan belum diterinformasikan secara menyeluruh sebagai salah satu layanan keuangan syariah.

“Untuk itu kami berusaha melaksanakan berbagai upaya peningkatan awareness masyarakat terhadap keberadaan BPRS di Tanah Air, di antaranya dengan menetapkan Hari BPRS yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan,” kata dia.

Secara terpisah kepala kantor OJK Purwekorto Sumarlan menyampaikan bahwa perbankan syariah harus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bangsa. BPRS termasuk di dalamnya yang harus menjadi salah satu pilar dari pergerakan industry perbankan syariah.

BPRS khususnya harus memiliki daya saing tinggi agar bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Produk dan pelayanan BPRS harus mampu dijangkau oleh masyarakat.

“BPRS harus melakukan penguatan dengan memperbanyak jalinan kerjasama sehingga mudah dikenal dan menambah tingkat kepercayaan masyarakat meninggi,” kata Cahyo.

Untuk diketahui, hari BPRS merupakan amanah dari Rapat Kerja Nasional Kompartemen BPRS Asbisindo tahun 2017. Pada 2 Juni 2018 atau bertepatan dengan 17 Ramadhan 1439 H telah digelar peresmian Hari BPRS secara Nasional di kota Yogyakarta.

Tanggal 17 Ramadhan dipilih sebagai Hari BPRS karena memiliki makna historis yang sangat kuat bagi BPRS. Tanggal tersebut bersamaan dengan diturunkannya ayat Alquran yang pertama kali oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad dan juga bersamaan dengan tanggal berdirinya Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) pada tanggal 17 Ramadhan 1412 H /31 Maret 1992 di Kota Bandung oleh 5 BPRS yang menjadi assytirull al awalin dari industri BPRS di Tanah Air.