Dream – Pemerintah berharap kolaborasi dengan pondok pesantren dan organisasi berbasis keagamaan dapat membantu upaya mengurangi ketimpangan. Lembaga berbasis keagamaan dinilai telah mengakar kuat di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

“Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengembangkan Program Kemitraan Ekonomi Umat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, ketika memberikan sambutan dalam Peresmian Program Santipreneur dan Petani Muda di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat, Desa Cibuntu, Ciampea, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Rabu 26 Desember 2018.

Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Darmin menyebutkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia. Jumlah santrinya mencapai lebih dari 4 juta orang.

Sekadar informasi, Program Kemitraan Ekonomi Umat memfasilitasi berbagai inisiatif kemitraan antara umat–kelompok masyarakat berbasis pondok pesantren, masyarakat sekitar pondok pesantren, dan masyarakat khususnya UMKM–dengan kelompok usaha besar.

Program Santripreneur dan Petani Muda yang diresmikan hari ini juga merupakan bagian dari Program Kemitraan Ekonomi Umat. 

Kemenko Perekonomian selama ini telah mendorong dan memfasilitasi 16 kelompok usaha besar untuk bermitra dengan pondok pesantren dan kelompok masyarakat berbasis keagamaan.

Selain dengan Ponpes, pemerintah juga telah berkolaborasi dengan beberapa Ormas Besar Isla. Ke depan akan dilakukan kolaborasi dengan Ormas lainnya.

Ini Cakupannya

Sasaran program ini adalah santri tingkat akhir, alumni pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, pemuda yang sedang atau baru lulus sekolah atau kuliah, serta tunakarya yang berminat pada usaha di bidang pertanian.

Para peserta program akan mengikuti kegiatan pelatihan serta pengembangan usaha pertanian pasca pelatihan. Pengembangan komoditas pertanian dilakukan pada produk bernilai ekonomi tinggi khususnya hortikultura yang diintegrasikan dengan usaha peternakan dan perikanan.

Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan fasilitasi dalam aspek penyediaan lahan, akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan pendampingan. 

Darmin menambahkan upaya mengurangi ketimpangan selanjutnya dapat dilakukan dengan membangun logistik yang efisien. Serta dirancang program transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial.

"Dengan begitu, kita bisa menjadi bangsa dan negara yang makin tahan dengan gejolak ekonomi global,” kata dia.

Pemberdayaan Ekonomi Umat Masih Menghadapi Tantangan

Darmin mengamengakui pemberdayaan ekonomi umat memang masih menghadapi banyak tantangan dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Di satu sisi, Indonesia akan menikmati Bonus Demografi yang dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk usia produktif dan penurunan penduduk bukan usia produktif.

Di sisi lain, tingkat pendidikan angkatan kerja sebagian besar masih rendah dan pengangguran masih relatif besar.

Data per Agustus 2018, dari 131.01 juta Angkatan Kerja di Indonesia, sebagian besar (57,46 persen) berpendidikan SD-SMP, serta masih terdapat 5,34 persen yang menganggur.

Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, perkembangan teknologi yang cepat khususnya di bidang teknologi digital yang dikenal dengan revolusi industri era 4.0 juga menjadi peluang bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Generasi milenial yang memiliki karakteristik technology friendly berpeluang besar memanfaatkan peluang pekerjaan-pekerjaan baru berbasis teknologi.

“Maka, program Kemitraan Ekonomi Umat ini memprioritaskan pengembangan 3 pilar yaitu Vokasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan. Ketiganya ditujukan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki kapasitas sebagai technopreneur dan sociopreneur,” kata dia.

Selain itu, Darmin mengatakan roadmap Revolusi Industri 4.0 telah menetapkan 5 sektor prioritas, salah satunya industri makanan dan minuman. Sektor pertanian yang sangat produktif dengan hasil yang dapat diprediksi berbasis teknologi sangat diperlukan untuk mendukung value chain industri makanan dan minuman yang diproyeksikan menjadi kekuatan besar di ASEAN (ASEAN Food and Beverages powerhouse).

Kerjasama dengan pihak-pihak terkait amat diperlukan dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya yang sudah disepakati yaitu bersama pihak perbankan yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro untuk pembiayaan kegiatan pasca pelatihan.

Darmin pun berharap pelaksanaan pilot program yang diinisiasi oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Medco Foundation, dan Yayasan Jam’iyyatul Hidayah di Desa Cibuntu Kabupaten Bogor ini dapat berjalan dengan sukses sebagai best practices.

“Saya juga berharap ini dapat direplikasi melalui dukungan kelompok usaha lain, BUMN, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, dan organisasi kemasyarakatan,” kata dia.