Catat! Ini Jam Kerja PNS Saat Bulan Ramadan 1444 H

Salah satu yang tertuang adalah jam efektif di bulan Ramadan 1444 H bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja adalah minimal 32,5 jam kerja dalam satu minggu.

Sementara instansi pemerintah yang memiliki lima hari kerja selama Ramadan (Senin-Kamis) memiliki jam kerja pukul 08.00-15.00 dengan jam istirahat berlaku pukul 12.00-12.30. 

Sementara untuk hari Jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30 dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30.

Berikut ini rincian jam kerja PNS/ASN saat bulan Ramadan 1444 H:

- Jam kerja bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:

1. Senin-Kamis: 08.00-15.00

Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Jumat: 08.00-15.30

Waktu Istirahat: 11.30-12.30

- Jam kerja bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:

1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00

Waktu Istirahat: 12.00-12.30

2. Hari Jumat: 08.00-14.30

Waktu Istirahat: 11.30-12.30

Aturan Baru Manfaat Asuransi Kematian PNS Berlaku 1 April 2023, Anak Kandung Meninggal dapat `Uang Duka` Rp4 Juta

Dream - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru terkait besaran manfaat asuransi kematian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan yang mulai berlaku 1 April 2023 juga mengatur nominal manfaat asuransi untuk anggota keluarga dari PNS yang meninggal dunia.

Pasal 4 PMK Nomor 23 Tahun 2023 mengatur besaran manfaat asuransi kematian yang diterima para PNS atau pensiunan PNS yang meninggal diberikan senilai Rp8 juta.

" Dalam hal Peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia diberikan sebesar Rp 8.000.000," tulis PMK Nomor 23 Tahun 2023, dikutip dari Liputan6.com, Senin, 20 Maret 2023.

Sementara itu bagi pasangan PNS (istri atau suami) yang meninggal dunia akan mendapatkan manfaat asuransi kematian sebesar Rp6 juta. Adapun anak-anak kandung PNS yang meninggal juga akan memperoleh manfaat asuransi senilai Rp 4 juta.

" Dalam hal Isteri/Suami meninggal dunia diberikan sebesar Rp6.000.000,00; dan dalam hal Anak meninggal dunia diberikan sebesar Rp4.000.000,00," jelas aturan tersebut.

Aturan baru ini merupakan bentuk perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2023.

Menggiurkan, Ini Sederet Fasilitas dan Tunjangan yang Diperoleh PNS Saat Pindah ke IKN

Dream - Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diberikan sejumlah tunjangan. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebut pemerintah akan menanggung semua biaya pemindahan. Sebanyak 16.990 ASN, TNI, dan Polri, akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

" Tunjangan lain yang diberikan adalah tunjangan kemahalan, biaya sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN," ujar Suharso, dikutip dari akun Instagram resmi @suharsomanoarfa.

Selain itu, pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 anak dan 1 asisten rumah tangga. Kemudian terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI, dan Polri, dipindahkan ke IKN.

Komponen yang dibiayai meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan skema pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI dan Polri yang dipindahkan ada sebanyak 16.990 orang.

Dia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.