Demi Anggaran, Menteri PU Perintahkan PNS Kerja Seminggu

Reporter : Kurnia
Kamis, 6 Agustus 2015 12:30
Demi Anggaran, Menteri PU Perintahkan PNS Kerja Seminggu
Hingga paruh pertama 2015, Kementerian PU tercatat baru merealisasikan anggaran 22,49 persen.

Dream - Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal-II 2015 memaksa pemerintah harus segera menggenjot kinerjanya lebih cepat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljo bahkan menginstruksikan pegawainya bekerja penuh selama sepekan. 

Kementerian PUPR memang menjadi salah satu lembaga yang menerima anggaran cukup besar. Sebagai penanggung jawab pembangunan sektor infrastruktur nasional, realisasi penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 31 Juli 2015 baru mencapai 22,49 persen atau Rp 26,6 triliun dan realisasi fisik sebesar 22,53 persen.

Padahal, sepanjang 2015, Kementerian PUPR memiliki total PAGU sebesar Rp 118,5 triliun.

Basuki menargetkan penyerapan anggaran kementerian mesti mencapai 30,21 persen pada akhir Agustus 2015 dan optimis memenuhi target 93 persen pada akhir Desember 2015.

Untuk mengejar target tersebut, Basuki menegaskan sudah membuat beberapa terobosan. Diantaranya menambah personil serta memberlakukan waktu kerja tujuh hari seinggu dengan dua waktu kerja (shifting) serta menambah alat sesuai dengan kebutuhan lapangan.

“ Saya sudah keluarkan Instruksi Menteri agak Kementerian PUPR bekerja selama tujuh hari dengan dua shift,” tegas Basuki di gedung Kemenkeu, Jakarta, seperti dikutip Dream, Kamis, 6 Agustus 2015.

Menurut Basuki, Kementerian PUPR juga sudah mempercepat proses pelelangan dan kontrak. Hingga saat ini sudah terdapat 14.713 paket kontrak yang diselesaikan, terdiri dari 803 kontrak paket tahun jamak (MYC) dan 13.910 kontrak paket tahunan.

Selanjutnya, Kementerian PUPR menyediakan dana untuk pengadaan lahan sebesar Rp 9,3 triliun guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan jalan, bendungan dan prasarana lainnya.

Terkait program, kementerian PUPR membuat terobosan penyelesaian regulasi seperti 10 peraturan terkait Program Satu Juta Rumah, pembangunan jalan dan jembaran terkait Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan penyelesaian RPP Pengembanga Sistem Penyediaan Air Minum dan RPP Pengusahaan Sumber Daya Air.

Melalui beberapa terobosan tersebut, Basuki berharap mampu memenuhi harapan masyarakat di sektor infrastruktur. “ Harapannya, pembangunan infrastruktur PUPR dapat mendngkrak pergerakan ekonomi nasional, meningkatkan mobilitas barang dan jasa dan memeratakan denyut ekonomi di berbagai pelosok daerah di tanah air,” ucapnya. (Ism)

Beri Komentar
Jangan Lewatkan
More