Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)
Dream - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia blak-blakan mengkritik negara-negara maju yang seolah tak rela negara berkembang menjadi negara yang setara dengan mereka. Kritik keras itu disampaikan di depan puluhan mahasiswa dari universitas ternama dunia.
Bahlil menyampaikan pandangannya saat kedatangan mahasiswa pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat (AS) di kantor Kementerian Investasi/BKPM pada Senin, 9 Januari 2023. Pernyataannya itu disampaikan terkait pembicaraan arah kebijakan investasi di Indonesia.
Menurut Bahlil, pemerintah Indonesia saat ini fokus pada industri hilirisasi dengan pendekatan energi hijau dan industri hijau. Di saat bersamaan, Bahlil menilai negara-negara maju tidak sepenuhnya mendukung langkah Indonesia dalam memperjuangkan hilirisasi.
“ Saya jujur mengatakan, saya bingung dengan cara berpikir dari sebagian negara-negara maju. Ketika Indonesia memperjuangkan untuk hilirisasi memberikan nilai tambah dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal, sebagian negara-negara tersebut tidak mau. Sementara mereka tahu bahwa sebuah negara berkembang menuju negara maju, salah satu instrumennya adalah melakukan hilirisasi,” ujarnya dikutip dari Liputan6.com, Selasa, 10 Januari 2023.
Lulusan S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura, Papua ini memberitahukan bahwa pemerintah Indonesia menghadapi gugatan dari Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terkait kebijakan pemberhentian ekspor nikel yang dilakukan per 2019 lalu.
Dia memberikan contoh kebijakan yang pernah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Inggris, China, dan Amerika Serikat dalam melakukan hilirisasi dalam rangka menjaga kedaulatan industri di negaranya masing-masing.
Menurut Bahlil, upaya menjaga kedaulatan negara lewat pengembangan kekayaan sumber daya yang dilakukan Indonesia sebetulnya mirip dengan langkah yang dibuat sejumlah negara beberapa abad silam.
“ Inggris di abad ke-16 ketika mereka memberhentikan ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Amerika di abad ke-19 dan 20 begitu juga. Mereka menggunakan pajak progresif untuk impor dalam rangka menjaga kedaulatan industrinya lebih bagus. China di tahun 80-an itu aturan TKDN-nya 80 persen dan industrinya bagus sekarang,” paparnya.
Untuk membangun ekonomi dunia yang lebih adil dan merata, menurut Bahlil, negara maju maupun negara berkembang perlu membangun kolaborasi dan kerja sama yang baik, dengan memperhatikan pada energi hijau dan industri hijau.
" Saya optimis Indonesia akan menjadi negara hilirisasi di kawasan Asia Tenggara yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam," pungkas Bahlil.