DPR Usul Pemerintah Turunkan Tarif Test Swab

Dijelaskan Puan, uji swab selama ini lebih banyak dilakukan secara massal oleh pemerintah. Dengan adanya penyesuaian atau penurunan tarif diharapkan ada muncul kesadaran dari masyarakat untuk memeriksakan diri secara mandiri.

" Itu akan lebih baik," ujarnya.

Puan juga mengimbau pemerintah agar melakukan penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan dalam memutus mata rantai Covid-19, khususnya dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan; mengenakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.

" Saya minta Penanganan Covid-19 punya standarisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia sehingga penanganannya akan bermanfaat dan secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani Covid-19 secara menyeluruh," jelas dia.

Sumber: Merdeka.com

Puan Maharani Juga Soroti Anggaran Kesehatan

Dream - Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan menilai pandemi virus COVID-19 merupakan ujian bagi sistem ketahanan nasional, termasuk sektor kesehatan.

Menurutnya, dengan adanya pandemi ini, ketahanan nasional sektor kesehatan perlu adanya peningkatan.

Pernyataan ini disampaikan dalam Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, dengan tema 'Politik Kesehatan Berdikari.

" Khusus di bidang kesehatan, kita dapat merasakan ketahanan nasional masih perlu untuk ditingkatkan. Baik dari sisi fasilitas kesehatan, maupun ketersediaan tenaga kesehatan," kata Puan di Jakarta, Selasa 30 Juni 2020.

Pemenuhan Gizi

Puan juga menyinggung tentang pembangunan kesehatan masyarakat yang seharusnya dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan anak.

Asupan gizi yang baik dalam 1.000 hari kehidupan. Mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun, asupan gizi seimbang dalam keluarga, serta pola hidup bersih dan sehat.

" Pandemi Covid-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi setiap keluarga untuk menjaga, menjalankan pola kehidupan bersih dan sehat. Memastikan asupan gizi seimbang. Sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yang saat ini sangat bermanfaat dalam menangkal terjangkitnya Covid-19," jelas Puan.

Selain menyoroti berbagai isu kesehatan yang sedang terjadi, Puan juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.

" Kita sendiri yang harus bisa menjaga tubuh kita sendiri, jika kita memang diwajibkan atau mengharuskan kita pergi ke luar rumah," tutur Puan.

Politik Kesehatan Berdikari

Puan juga berbicara tentang pengelolaan fasilitas kesehatan. Menurut dia, politik kesehatan berdikari perlu diperkuat agar menghadirkan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa.

Karenanya, perlu penguatan formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, plus industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi dan obat-obatan.

" Sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini jaminan kesehatan Nasional diselenggarakan BPJS Kesehatan dan diharap alokasi anggaran kesehatan tepat sasaran dan tepat manfaat," jelas Puan.

Peningkatan Sarana Kesehatan

Puan juga menuturkan bagaimana pentingnya memperkuat kemampuan riset, inovasi dan industri nasional dalam memenuhi alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Ketua DPR RI ini bersyukur sejumlah universitas telah berinovasi membuat ventilator portabel sendiri di masa pandemi sekarang. Namun, ke depan pemerintah didorong membangun kekuatan industri yang lebih kuat.

" Untuk membangun kekuatan industri di bidang kesehatan, pemerintah perlu menetapkan kebijakan dari antara bidang kesehatan, industri dan BUMN. Semuanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Namun, harus tersinergi dan terkonsentrasi untuk membuat program percepatan industri kesehatan dalam memenuhi kebutuhan nasional," terang Puan.

Puan berjanji pihaknya akan menjalankan tugas konsitusionalnya dengan ikut memberikan perhatian besar dalam membangun ketahanan nasional di bidang kesehatan.

Salah satunya melalui fungsi anggaran, DPR ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5% dari APBN.

" Khususnya untuk memastikan rakyat Indonesia baik yang mampu maupun tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan," pungkasnya

(Sumber: Merdeka.com)