Nasib PNS Pusat JIka Ibu Kota Resmi Pindah ke Kaltim

Ada 600 Ribu PNS?

Ridwan mengatakan belum ada kajian detail tentang lembaga yang akan dipindah. Namun, BKN memprediksi ada 600 ribu PNS yang akan dipindah secara bertahap.

“ 600 ribu ini adalah perkiraan awal dari total 900 ribuan PNS kementerian/lembaga yang ada di pusat saat ini,” kata dia.

Ketika ditanya tentang fasilitas yang didapat PNS pusat yang bertugas di Kalimantan Timur, seperti rumah, Ridwan enggan menjawab.

“ Mohon bersabar. Masih 4-5 tahun lagi,” kata dia.

4 Alasan Penajam & Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta

Dream – Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah di Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Dua daerah ini dipilih dengan berbagai pertimbangan.

“ Lokasi ibu kota baru paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara,” kata Jokowi di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan, ada empat alasan mengapa dua daerah ini dipilih. Pertama, PPU dan Kutai Kertanegara tergolong daerah yang minim risiko bencana, seperti gempa bumi, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan tanah longsor.

“ Kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia,” kata presiden bernama lengkap Joko Widodo tersebur.

Yang ke tiga, lanjut mantan wali kota Solo ini, Kutai Kertanegara dan PPU berada di dua tengah kota yang sedang berkembang, yaitu Samarinda dan Balikpapan. “ Ke empat, sudah memiliki infrastruktur yang lengkap,” kata Jokowi.

Sah! Ibu Kota Baru Indonesia di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kaltim

Dream – Ibukota Indonesia dipastikan akan diboyong dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo menyatakan dua lokasi di Kalimantan Timur yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, akan menjadi ibu kota baru Indonesia. 

“ Bahwa lokasi ibukota yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten Penajam Paser utara dan kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan ada lima alasan dua kabupaten tersebut dikarenakan daerah tersebut relatif minim terjadi musibah bencana alam. 

Alasan lainnya adalah letak provinsi Kaltim berada di tengah-tengah Indonesia. Dua kabupaten itu juga berada di wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan. 

Infrastruktur yang berada di sekitar lokasi caloni ibukota baru juga relatif lengkap. Dan terakhir, pemerintah telah memiliki lahan seluasa 180 ribu hektare (Ha).

Sekadar informasi, sinyal ibukota negara pindah ke Kalimantan memang sudah muncul sejak Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu. Malah, Jokowi sempat meminta izin kepada DPR saat sidang tahunan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.

“ Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata dia di Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

Adapun desain ibukota anyar pun beredar. Nantinya ibu kota ini ramah lingkungan dan menjadi smart city. Di sana, akan juga dibangun transportasi publik seperti MRT.

Beredar juga daerah-daerah yang digadang-gadang sebagai calon kuat ibu kota pengganti Jakarta. Misalnya, Bukit Soeharto dan Samboja. Kemunculan nama Samboja ini berasal dari usulan Pemprov Kalimantan Timur saat melakukan audiensi ke pemerintah pusat. Selain Samboja, daerah lain yang diusulkan adalah Sotek, di Penajam Paser Utara. Kedua kawasan itu, memiliki areal yang cukup luas.

“ Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” kata pejabat Bappeda Kalimantan Timur, Yusliando, dikutip dari setkab.go.id.

Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur

Dream – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Salah satu provinsi yang hampir pasti menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia Kalimantan Timur.

“ Kalimantan timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum,” kata Sofyan di Jakarta, dikutip dari Merdeka.com, Kamis 22 Agustus 2019.

Menurut Sofan pemerintah memerlukan lahan sekitar 3 ribu hektare untuk pembangunan tahap pertama. Total lahan yang dibutuhkan untuk menamping ibu kota baru itu mencapai sekitar 200 ribu—300 ribu hektare (Ha).

“ Untuk core pertama, itu sekitar 3 ribu hektare. Setelah itu, luasannya 200 ribu—300 ribu hektare sehingga bisa dibuat kota taman, kota yang indah, banyak tamannya. Orang bisa hidup sehat, udaranya sehat. Kami mengharapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik,” kata Sofyan.

Dia mengatakan, begitu lokasi ibu kota ditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah.

Rencananya, gedung-gedung yang pertama kali dibangun di ibu kota baru itu adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

" Begitu diputuskan lokasinya (ibu kota baru) di mana, (langsung) kita kunci. Tentu yang pertama dibangun kantor presiden, kantor menteri, DPR juga beberapa lainnya," kata dia.(Sah)

4 Sumber Uang Bangun Ibu Kota Baru RI Senilai Rp499 Triliun

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan lokasi untuk ibu kota negara baru. Lokasi yang dipilih adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara. Kedua kabupaten itu berada di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Pembangunan lokasi ibu kota baru ditaksir akan menelan biaya cukup tinggi. Dari perhitungan pemerintah, anggaran untuk membangun ibu kota baru itu ditaksir mencapai Rp499 triliun.

" Total kebutuhan Ibu Kota baru Rp499 T," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mengaku telah memiliki beberapa skema pembiayaan.

Jokowi memastikan anggaran pembangunan ibu kota baru Indonesia takkan sepenuhnya ditanggung dari kas negara. Menurut Presiden, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ibu kota baru tersebut hanya mencapai 19 persen dari total anggaran.

Skema pembiayaan untuk pembangunan ibu kota baru yang menghabiskan ratusan triliun rupiah itu akan dipenuhi dari skema kerja sama penggelolaan aset pemerintah yang saat ini berada di Jakarta. 

Dua skema lainnya adalah Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota harus dijalankan saat ini mengingat beban Jakarta yang sudah sangat berat.

" Ini bukan kesalahan Pemprov, bukan, tetapi karena lebih besarnya beban perekonomian Indonesia yang diberikan kepada Pulau Jawa dan Jakarta," ucap Jokowi.