Indonesia Pangkas Jumlah PNS Sampai 1 Juta Orang

Jumlah ini sesuai target rasionalisasi jumlah PNS yang diharapkan tercapai pada 2019.

Dream - Pemerintah melakukan penghematan besar-besaran dalam anggaran belanja pegawai. Lewat rasionalisasi, pemerintah bakal mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga satu juta orang.

Target pengurangan jumlah PNS tersebut diharapkan tercapai pada 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi bahkan telah meminta seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan audit organisasi di instansi daerahnya masing-masing.

Audit ini merupakan langkah awal kebijakan rasionalisasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya PNS, dan akan berujung pada pengurangan anggaran belanja pegawai.

" Dengan rasionalisasi pegawai ini, jumlah pegawai diperkirakan akan berkurang sampai satu juta orang," kata Yuddy mengutip laman menpan.go.id, Kamis, 10 Maret 2016.

Keputusan pemerintah untuk merasionalisasi jumlah PNS antara lain untuk menekan jumlah pegawai, memberikan ruang untuk merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yg lebih berkualitas dan kompetitif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rasionalisasi juga harus diimbangi dengan teknologi. Misalnya penggunaan sistem IT yg akan membuat efektif dan efisien dalam tata kelola pemerintahan juga memangkas birokrasi yang tidak efisien.

Terkait anggaran belanja pegawai, per Desember 2015, tercatat 244 kabupaten/kota mengalokasikan dana hingga di atas 50 persen dari anggarannya. Bahkan ada daerah dengan porsi anggaran belanja pegawai mencapai 70 persen dari APBD.

" Pasti untuk mengangkut sampah saja tidak mampu, pasti carut-marut kotanya," kata Yuddy.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menambahkan rasionalisasi akan menurunkan anggaran belaja pegawai nasional hingga 33,8 persen menjadi 28 persen dari total APBN/APBD.

Setiawan membandingkan, pemerintah China telah berhasil menurunkan jumlah pegawai dalam tiga tahun dari 1997-2000. Penurunan ini dimulai dengan penataan kelembagaan, yakni pengurangan sekitar 30 persen lembaga di tingkat pusat dan 20 persen lembaga di tingkat provinsi.

" Tiongkok berhasilnya mengurangi 47 persen jumlah pegawai negerinya, dari sekitar 8 juta menjadi 4 juta pada tahun 2000," kata Setiawan.