Bukit Ini Jadi Lokasi Istana Presiden di Ibu Kota Baru

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 18 Desember 2019 11:13

Di Perbukitan Ini, Istana Negara Akan Dibangun. (foto: Akun Instagram @jokowi)

Indahnya perbukitan calon ibu kota baru.

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) “ menengok” lokasi calon ibu kota pemerintahan baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Nantinya, istana pemerintahan akan dibangun di kawasan perbukitan.

“ Selasa sore di perbukitan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah hamparan bukit-bukit, naik turun, kosong, tiada bangunan. Kira-kira di tempat saya berdiri inikah nanti ibu kota negara kita dibangun,” tulis Jokowi di akun Instagramnya @jokowi, Rabu 18 Desember 2019.

Dia melanjutkan istana akan dibangun di salah satu titik yang telah ditentukan oleh para arsitek. Kawasan ini dulunya bekas konsesi hak pengusahaan hutan PT ITCI Kartika Utama. Lahan ini diambil alih kembali oleh negara karena dibutuhkan.

Jokowi menyebut ibu kota baru akan menempati area yang sebagian berada di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Area seluas 256 ribu hektare akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota negara. Dari luasan ini, ada 56 ribu hektare untuk kawasan inti dengan kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare.

“ Desain ibu kota sedang dikerjakan, kemudian digambar secara detail, yang diperkirakan akan selesai dalam enam bulan. Saya berharap pada pertengahan tahun 2020, pembangunan infrastruktur sudah dimulai,” kata dia.

View this post on Instagram

Selasa sore di perbukitan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah hamparan bukit-bukit, naik turun, kosong, tiada bangunan. Kira-kira, di sekitar tempat saya berdiri inilah nanti ibu kota negara kita dibangun. Istana akan berlokasi di salah satu titik yang nanti akan ditentukan oleh para arsitek. Kawasan ini bekas konsesi hak pengusahaan hutan PT ITCI yang diambil kembali karena dibutuhkan oleh negara. Ibu kota baru akan menempati areal yang saat ini sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Lahannya seluas 256 ribu hektare yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota negara. Dari luasan tersebut, 56 ribu hektare akan dipakai untuk kawasan inti, dengan kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare. Desain ibu kota sedang dikerjakan, kemudian digambar secara detail, yang diperkirakan akan selesai dalam enam bulan. Saya berharap pada pertengahan tahun 2020, pembangunan infrastruktur sudah dimulai.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Dec 17, 2019 at 5:42pm PST

1 dari 5 halaman

Didoakan Pembangunannya Lancar

Warganet mendoakan pembangunan ibu kota baru berjalan lancar.

”Semoga berjalan lancar. Semua rencana dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin,” tulis @srihandajanis.sh.

“ Insya Allah cepat terlaksana pemindahan ibu kota,” tulis @mohdaulin.

“ Semoga Kalimantan jadi maju kaya Jepang,” tulis @kings_saturn.

2 dari 5 halaman

Tolong Jaga Hutan, ya!

Ada juga warganet yang mengharapkan pembangunan ibu kota tidak sampai merusak flora dan fauna di hutan.

“ Kawasan hijaunya tetap dijaga, Pak. Jangan mengorbankan kawasan hijau,” tulis @rizha_makise.

“ Pak, tolong jaga hutan kami :). Terima kasih,” tulis @febriantitrr_.

“ Mohon lahan untuk hewan yang dilindungi dipertahankan dan ditambah, Pak,” tulis @yulicahyandani.

3 dari 5 halaman

Bangun Ibu Kota Baru, Jokowi Minta Izin Tokoh Adat Kaltim

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin dengan para tokoh adat dan masyarakat Kalimantan Timur untuk membangun ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pertemuan tersebut digelar tertutup.

Jokowi menjelaskan, pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur sudah melalui dengan kajian dan proses yang panjang.

" Proses pemilihan Ibu Kota melalui sebuah kalkulasi dan proses panjang dan disampaikan kepada saya," ujar Jokowi, Selasa, 17 Desember 2019.

Dia mengatakan, pemindahan Ibu Kota ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertanegara bukan sekadar perpindahan lokasi semata, namun transformasi.

" Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya sistem kerja kita, pindahnya pola pikir kita, ya semuanya dengan kepindahan ini," ujar dia.

4 dari 5 halaman

Istana Presiden di Ibu Kota Baru

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) Suharso Monoarfa mengatakan, ibu kota negara baru akan berbentuk provinsi.

" Provinsi baru," kata Suharso.

Menurut dia, provinsi ini memiliki luas keseluruhan 256 ribu hektare. Dalam provinsi ini, ada kawasan pemerintahan seluas 56 ribu hektare.

Lahan itu akan dibangun Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian di ibu kota baru.

" Area 56 ribu ha diatur oleh City Manager, yang bukan bagian dari daerah otonom. Jadi, daerah dengan pemerintahan otonomi di luar 56 ribu ha. Daerah pemerintahan otonom itu berbentuk provinsi," ujar dia.

Pembentukan provinsi otonom yang baru akan dikecualikan dari aturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru yang saat ini berlaku. UU Nomor 32 Tahun 2004, diperjelas dengan Perarturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 yang mengatur tata cara pembentukan daerah baru, disebutkan bahwa pembentukan provinsi harus memenuhi syarat fisik 5 kabupaten/kota di dalamnya.

Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham

5 dari 5 halaman

Jokowi: Kontur Calon Ibu Kota Disukai Arsitek atau Urban Planner

Dream - Jokowi menyebut kontur calon ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara akan disukai arsitek dan perencana perkotaan.

“ Kontur yang sangat bagus, bukan menyulitkan. Kalau arsitek atau urban planner diberi sebuah kawasan naik turun bukit seperti ini pasti akan senang. Ya lihat saja nanti, desainernya kan pasti senang sekali,” kata Jokowi, Selasa 17 Desember 2019.

Menurut presiden bernama lengkap Joko Widodo itu, lokasi calon ibu kota negara sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang smart city, compact city, dan green city.

Jokowi mengatakan, kawasan yang akan dijadikan ibu kota seluas 56 ribu hektare. Adapun kawasan yang harus segera diselesaikan yaitu kawasan pemerintahan yaitu 5.600 hektare.