Kasus Skema Ponzi Memiles, Begini Kata Asosiasi Fintech

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Rabu, 15 Januari 2020 14:36
Kasus Skema Ponzi Memiles, Begini Kata Asosiasi Fintech
Ada beda sistem transfer antara fintek P2P lending dengan investasi ponzi.

Dream - Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) angkat bicara tentang kasus Memiles. Asosiasi fintek ini menilai Memiles menggunakan skema ponzi.

“ Ponzi itu, ya,” kata Ketua Harian AFPI, Kuseryansyah, di Jakarta. 

Kuseryansyah mengatakan, konstruksi peer to peer (P2P) lending di Indonesia sebenarnya sudah mengantisipasi tak menggunakan skema ponzi. Skema ini juga dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia mengatakan, sistem transfer P2P lending berbeda dengan investasi berskema ponzi. Fintek P2P lending, kata dia, tak boleh memberikan uang langsung. Uang dari investor akan masuk ke virtual account (VA).

Uang yang masuk akan ditempatkan di escrow account. Dana yang berada di akun ini tak bisa ditarik langsung oleh platform. Dana tersebut akan disalurkan lagi ke rekening peminjam.

“ Kalau ponzi, transfer langsung ke rekening PT platform,” kata Kuseryansyah.

Kuseryansyah menyarankan masyarakat untuk berinvestasi di platform yang telah terdaftar di OJK. “ Daripada ekspektasi terlalu tinggi pakai mekanisme platform ilegal, sebaiknya beralih ke legal,” kata dia.

1 dari 5 halaman

Dream - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada 2020 menargetkan untuk fokus pada perbaikan infrastruktur khususnya di bidang informasi dan teknologi (IT). Pengembangan ini diharapkan bisa membantu mencapai target penyaluran pembiayaan di atas Rp4 triliun tahun ini.

" Target kami tahun ini memperbaiki semua infrastruktur untuk fintech syariah," ujar Ketua Umum APSI, Ronald Yusuf Wijaya di Jakarta, Selasa 14 Januari 2020.

Ronald mengatakan, fokus perbaikan infrastruktur IT itu karena rata-rata anggota AFSI yang baru mendaftar memiliki banyak kekurangan pada infrastruktur IT. Namun hal ini bisa dimaklumi karena perbankan syariah juga menghadapi kendala yang kurang lebih sama.

Menurut Ronald infrastruktur bank syariah khususnya di sisi payment gateway juga masih perlu mendapat perbaikan.

 Asosiasi Fintech Syariah Indonesia fokus pada perbaikan infrastruktur IT tahun ini.© Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafian

" Contoh yang paling konkret bank syariah, kan belum ada yang BUKU IV. Mereka tidak bisa mengeluarkan payment gateway," kata dia.

Dengan perbaikan ini, Ronald optimistis total pembiayaan yang disalurkan oleh 13 anggotanya bisa mencapai Rp4,6 triliun tahun ini.

“ Saya pikir itu make sense,” kata dia.

2 dari 5 halaman

12 Fintek Kantongi Izin OJK, Yakin Dorong Pembiayaan UMKM

Dream - Sebanyak 12 fintek (Financial Technology) peer to peer (P2P) lending mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis penyaluran dana usaha ke sektor mikro, kecil, dan menengah akan semakin meningkat dengan semakin banyak fintek P2P yang berlisensi dari OJK.

Sekadar informasi, kini sudah ada 25 penyelenggara fintek lending yang berlisensi resmi.

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Jumat 20 Desember 2019, Kepala Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI, Tumbur Pardede, mengatakan fintek lending yang berlisensi berkewajiban untuk menyalurkan pembiayaan minimal 20 persen dari total pinjaman ke sektor UMKM.

 

 © MEN



Partisipasi penyelenggara Fintech Lending akan membuka lebih luas akses pembiayaan kepada masyarakat yang unbanked, underserved, atau yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional.

“ Terima kasih kepada OJK yang terus memperkuat industri Fintech Lending yang tentunya akan semakin mendorong peran anggota AFPI dalam meningkatkan penyaluran pinjaman ke sektor UMKM,” kata Tumbur di Jakarta.

Sebanyak 12 fintek P2P lending yang mengantongi izin usaha OJK per 13 Desember 2019, yaitu PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT Mediator Komunitas Indonesia (Crowdo), PT Dana Pinjaman Inklusif (PinjamanGo), PT Ammana Fintek Syariah (Ammana), PT Esta Kapital Fintek (Esta), PT Mekar Investama Sampoerna (Mekar), PT Pohon Dana Indonesia (Pohon Dana), PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami), PT Lunaria Annua Teknologi (Koinworks), PT Tri Digi Fin (Kreditpro), PT Fintegra Homido Indonesia, dan PT KUFI (Rupiah Cepat).

Dia mengharapkan perolehan sertifikat ini bisa menginspirasi anggota lainnya yang masih berproses. “ Untuk menjadi penyelenggara Fintech P2P Lending harus comply terhadap regulasi dan aturan dari OJK maupun dari asosiasi demi menjaga kredibilitas industri,” kata Tumbur.

3 dari 5 halaman

Kredibilitas Makin Tinggi

Ketua Harian AFPI, Kuseryansyah menambahkan pemberian izin usaha dari OJK menandakan kredibilitas industri fintek pinjaman semakin tinggi. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka penyaluran pinjaman dari seluruh anggota AFPI kepada masyarakat.

Berdasarkan data OJK hingga Oktober 2019, total penyaluran pinjaman dari Fintech Lending mencapai Rp68 triliun, meningkat 200 persen dari posisi Oktober tahun lalu.

Rekening lender (pemberi pinjaman) juga meningkat 178,62 persen menjadi 578.158 entitas. Begitu juga rekening borrower (peminjam) bertambah 266,71 persen menjadi 15.986.723 entitas.

“ Kehadiran AFPI, yang saat ini ada 144 anggota terdaftar, akan terus mendorong penguatan industri Fintech Lending di Indonesia sebagai pilihan akses keuangan masyarakat yang unbanked, underserved,” kata Kusersyansyah.

Dia mendukung program pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. “ Dengan demikian, pemanfaatan fintek lending diharapkan lebih maksimal untuk mengisi credit gap di masyarakat,” kata Kusersyansyah.

4 dari 5 halaman

133 Fintech Pinjaman Online Ilegal Ditindak OJK

Dream - Satuan Tugas Waspada Investasi mengandeng 13 kementerian/lembaga melakukan penindakan terhadap 133 pelaku jasa teknologi keuangan (financial technology/fintech) hingga awal Oktober 2019.

Langkah ini dilakukan lantaran sejumlah fintech diduga beroperasi secara ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

" Kami tidak akan menunggu korban masyarakat semakin banyak akibat fintech peer to peer lending ilegal ini. Jadi kami terus berburu dan langsung menindak temuan fintech lending yang ilegal dengan meminta Kominfo untuk memblokirnya," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, dikutip dari ojk.go.id.

Tongam mengatakan, pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat, tentang pentingnya berhati-hati mendapat tawaran pinjaman online dari perusahaan tak berizin.

 

 © Dream

 

Selain itu, dia juga bekerja sama dengan Dinas Kominfo DKI Jakarta untuk menayangkan iklan layanan masyarakat, berisi pesan peringatan agar menghindari fintech ilegal.

" Kami meminta dukungan dan mengajak berbagai pihak, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya fintech peer to peer lending ilegal, mengingat keberadaannya sangat merugikan," kata Tongam.

Pada 6 September lalu, Satgas menemukan 123 fintech ilegal. Tetapi dalam perkembangannya terdapat enam entitas yang bisa membuktikan bukan fintech peer to peer.

Enam entitas itu yakni aplikasi MJASA SYARIAH milik Kospin Jasa, Shopintar milik PT Karya Widura Utama, aplikasi milik Komputerkitcom, aplikasi milik LuckyNine Apps, aplikasi Smartech milik PT Smartech Kredit Indonesia, dan aplikasi Mentimum milik PT Dinamika Mitra Sukses Makmur sehingga dilakukan normalisasi.

5 dari 5 halaman

Total 1.477 Fintech Ditindak

Dengan adanya 133 fintech ilegal ini, entitas yang telah ditangani menjadi 1.073 entitas sejak awal hingga Oktober 2019. Sedangkan jumlah yang ditangani sejak 2018 hingga Oktober ini mencapai 1.477 entitas.

Selain itu, satgas juga menemukan 22 kegiatan usaha gadai swasta beroperasi tanpa izin dari OJK. Rinciannya, 13 usaha gadai berdomisili di Jawa Tengah dan 9 sisanya di Sumatera Utara.

Tak hanya itu, satgas juga menghentikan 27 kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Rinciannya, 11 trading forex, 8 investasi cryptocurrency, 2 multi level marketing, 1 travel umroh, serta 5 investasi lainnya.

Untuk daftar perusahaan tanpa izin yang ditindak Satgas Waspada Investasi dapat diakses pada laman www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Apabila menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, konsultasi dapat dijalankan lewat Kontak OJK 157 atau WA 081157157157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. (ism)

Beri Komentar
Roger Danuarta Ogah Lihat Cut Meyriska Tampil Modis