Kemenkes: Tarif Rapid Test Covid-19 Termahal Rp150 Ribu

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Rabu, 8 Juli 2020 13:36
Kemenkes: Tarif Rapid Test Covid-19 Termahal Rp150 Ribu
Pemeriksaan rapid test harus dilakukan oleh tenaga ksehatan yang kompeten.

Dream - Kementerian Kesehatan menetapkan batas tertinggi tarif rapid test Covid-19 di Indonesia sebesar Rp150 ribu. Penetapan tarif ini berlaku mulai 6 Juli 2020.

Batasan tarif tertinggi rapid test antibodi tertuang dalam surat edaran nomor HK: 02.02/I/2875/2020 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo.

" Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian pada masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan rapid test antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan pada masyarakat agar mudah mendapatkan layanan pemeriksaan Rapid Test Antibodi." demikian bunyi surat edaran tersebut.

1 dari 4 halaman

Rapid test© Shutterstock.com

Batasan tertinggi ini berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test antibodi atas permintaan sendiri. Pemeriksaan rapid test harus dilakukan oleh tenaga ksehatan yang kompeten.

" Pemeriksaan rapid test harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan," kata Bambang dikutip dari Sehat Negriku Kemenkes RI, Rabu 8 Juli 2020.

2 dari 4 halaman

Tujuan Penetapan Batas Tertinggi Rapid Test

Ketetapan batas tertinggi ini ditetapkan agar tidak membuat bingung di masyarakat. " Harga yang bervariasi untuk melakukan pemeriksaan rapid test menimbulkan kebingungan di masyarakat. Maka dari itu Kementrian Kesehatan telah menetapkan batasan tertinggi untuk pemeriksaan rapid test," seperti tertulis dalam laman resmi Kemenkes.

Surat edaran ini telah dikirimkan ke seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi. Serta sudah dikirimkan kepada ketua organisasi bidang kesehatan di seluruh Indonesia.

Sumber: Liputan6.com 

3 dari 4 halaman

KPU-Pemkot Bengkulu Sepakat Gelar Rapid Test 1.300 Orang

Dream - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalin kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bengkulu untuk mengelar rapid test bagi 1.300 petugas. Kesepakatan ini untuk memastikan para petugas yang menjalankan Pemilihan Gubernur Bengkulu bebas dari Covid-19.

Hal ini tertuang dalam kesepakatan yang ditandatangani KPU Kota Bengkulu dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di RSHD. Kerja sama yang terjalin sekitar layanan kesehatan bagi anggota dan sekretariat panitia pemilihan tingkat kecamatan, anggota dan sekretariat panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih, dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020 tingkat Kota Bengkulu.

Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, mengatakan pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Bengkulu 2020. Dia pun mengapresiasi kerja sama pencagahan Covid-19 dengan KPU.

" Ini kerja sama yang baik karena kita ingin memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya pilkada Gubernur khususnya di Kota Bengkulu," ujar Helmi

 

4 dari 4 halaman

Terbebas dan Aman dari Covid-19

Dalam menangani Covid-19 ini Pemkot dan KPU serta Bawaslu menandatangani kerja sama guna memastikan penyelenggara mulai dari KPU sampai di tingkat bawah terbebas dan aman dari Covid-19.

" Pilgub ini menjadi salah satu program penting bagi keberlangsungan program-program pro rakyat ke depannya," kata Helmi,

Penandatanganan kerja sama dilakukan pada Senin, 6 Juli 2020 di RSHD. Setelah itu, digelar rapid test selama 4 hari terhitung pada 6-10 Juli 2020 menargetkan 1.300 orang penyelenggara pemilihan.

Ketua KPU Kota Bengkulu, Martawansyah, menyatakan MoU yang terjalin antaran KPU dengan Pemkot Bengkulu merupakan momen pertama kali terjadi di Indonesia. Dia pun mengucapkan terima kasih atas terjalinnya kerja sama tersebut.

" Mohon dukungan juga dari media dan penyelenggara bahwa kami 793 petugas akan segera melakukan pemutakhiran data, pencocokan penelitian, masyarakat mohon memberikan dukungan data yang sebenarnya," ujar Martawansyah.

Beri Komentar